Sebagaimana yang kita ketahui visi DJPb adalah Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan. Peta strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam mengkomunikasikan strategi organisasi. Dengan misi sebagai berikut:
DJPb mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efesien, dan produktif) dan no 4 (Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan resiko minimun) melalui:
1) Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal;
2) Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efesien, efektif, dan akuntabel;
3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4) Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5) Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6) Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif.
Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Terdapat 4 perspektif yakni dari stakeholder, customer, internal process dan learning and growth. Berdasarkan perjanjian kinerja nomor PK-128/WPB.13/2023 dapat disampaikan bahwa:
a. Perspektif stakeholder mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder internal maupun eksternal. Dalam hal ini menteri Keuangan RI, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah guna mewujudkan perbendahraan Negara yang optimal dan akuntabel.
b. Perspektif Customer mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer dan atau harapan organisasi terhadap customer. Maka perlu dukungan manajemen yang efektif.
c. Perspektif internal process mencakup SS yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer. Internal process terdiri dari 4 sasaran strategis yaitu komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan, pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien, pelaksanaan anggaran yang optimal, pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
d. Perspektif learning and growth mencakup SS yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output / outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Terdari dari tiga sasaran strategis yaitu penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, organisasi dan SPM yang unggul dan adaptif, serta penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal.
Adapun tarrget Kinerja yang diemban KPPN Makassar II di tahun 2023 terbagi kedalam 18 IKU, sebagaimana dalam tabel berikut:
No. |
Sasaran Program/Kegiatan |
Indikator Kinerja |
Target |
1 |
Perbendaharaan Negara yang optimal dan akuntabel |
1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L |
90 |
1b-N Indeks kualitas LK Kuasa BUN KPPN |
3 |
||
2 |
Dukungan manajemen yang efektif |
2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN |
4,66 |
3 |
Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan |
3a-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan |
100 |
3b-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan |
89 |
||
4 |
Pengelolaan pengeluaran negara yang prudent, efektif dan efisien |
4a-CP Persentase akurasi perencanaan kas |
80 |
4b-N Tingkat kualitas penyelesaian SP2D |
3 |
||
5 |
Pelaksanaan anggaran yang optimal |
5a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah |
90 |
5b-N Indeks kualitas implementasi Digipay |
3,1 |
||
6 |
Pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel |
6a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsilasi tingkat UAKPA |
3,25 |
6b-N Indeks kualitas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara K/L |
3 |
||
7 |
Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif |
7a-CP Tingkat implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory |
80 |
8 |
Organisasi dan SDM yang unggul dan adaptif |
8a-N Tingkat kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization |
85 |
8b-N Tingkat implementasi learning organization |
85 |
||
8c-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal |
86 |
||
9 |
Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang andal |
9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN |
95,5 |
9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB |
84 |
Selain itu, KPPN Makassar II juga telah merumuskan Insiatif Strategis Tahun 2023. Inisiatif Strategis adalah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target IKU sehingga berimpikasi pada pencapaian SS. Berikut Inisiatif Strategis KPPN Makassar II Tahun 2023:
1.Tingkat Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016
2.Optimalisasi Transaksi Pembayaran Non Tunai di Tingkat KPPN
3.Pelaksanaan MoU Konfirmasi rekening data supplier
Dukungan dan kerjasama dari mitra KPPN Makassar II membantu pencapaian target dan program yang telah dirumuskan di tahun 2023 ini.
adalah suatu metode untuk pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan dengan mengukur empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Intinya, Balanced Scorecard adalah salah satu alat (tools) manajemen untuk menterjemahkan strategi organisasi menjadi lebih terukur dan lebih jelas (translate strategy into action)
"Suatu Organisasi berhasil mencapai tujuannya dengan berfokus pada strategi organisasi yang ditunjukkan dalam implementasi manajemen kinerja"
1. Menggerakan Perubahan Melalui Peran Kepemimpinan
2. Menerjemahkan Strategi ke dalam Kerangka Operasional
3. Menyelaraskan Organisasi dengan Strategi
4. Memotivasi untuk menjadikan strategi sebagai tugas seluruh pegawai
5. Menjadikan Strategi Sebagai Proses Perbaikan yang Berkelanjutan
1. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kemenkeu.
2. Parameter Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Kemnterian PAN dan RB
3. Penentuan Remunerasi ASN
Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai, dan target yang harus dicapai selama tahun 2021. Berikut merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Makassar II.
|
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 577/KMK.01/2019 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, salah satu tugas Unit Pemilik Risiko (UPR), dalam hal ini KPPN Makassar II, adalah setiap tahunnya menyusun Piagam Manajemen Risiko yang bertujuan menjaga proses manajemen risiko yang efektif, akuntabel, dan transparan. Piagam Manajemen Risiko merupakan dokumen pernyataan dan peneguhan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi UPR yang terdiri atas Piagam Manajemen Risiko itu sendiri dan Daftar Risiko pada UPR. Selain itu, terdapat beberapa dokumen pendukung diantaranya Formulir Konteks Manajemen Risiko, Formulir Profil dan Peta Risiko, Manual Indikator Risiko Utama (IRU), dan Formulir Mitigasi Risiko. Piagam Manajemen Risiko pada KPPN Makassar II adalah sebagai berikut:
Kota Makassar
|
Kabupaten Gowa
|
Kabupaten Maros
|
Kabupaten Takalar
|
No | BA | Satker | Nama Satker |
1 | 004 | 003044 | BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
2 | 004 | 418554 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA GOWA |
3 | 005 | 099418 | PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG |
4 | 005 | 099419 | PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG |
5 | 005 | 099422 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG |
6 | 005 | 099423 | PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG |
7 | 005 | 099439 | PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA |
8 | 005 | 099440 | PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA |
9 | 005 | 099443 | PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE |
10 | 005 | 099444 | PENGADILAN NEGERI PANGKAJENE |
11 | 005 | 099464 | PENGADILAN NEGERI TAKALAR |
12 | 005 | 099465 | PENGADILAN NEGERI TAKALAR |
13 | 005 | 099471 | PENGADILAN NEGERI MAROS |
14 | 005 | 099472 | PENGADILAN NEGERI MAROS |
15 | 005 | 307424 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR |
16 | 005 | 307431 | PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE |
17 | 005 | 307445 | PENGADILAN AGAMA MAROS |
18 | 005 | 307452 | PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG |
19 | 005 | 307470 | PENGADILAN AGAMA TAKALAR |
20 | 005 | 307491 | PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA |
21 | 005 | 309067 | PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR |
22 | 005 | 309068 | PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE |
23 | 005 | 309069 | PENGADILAN AGAMA MAROS |
24 | 005 | 309070 | PENGADILAN AGAMA UJUNG PANDANG |
25 | 005 | 309073 | PENGADILAN AGAMA TAKALAR |
26 | 005 | 309075 | PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA |
27 | 005 | 526711 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG |
28 | 005 | 526712 | PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARAUJUNG PANDANG |
29 | 005 | 526771 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG |
30 | 005 | 526772 | PENGADILAN TATA USAHA NEGARA UJUNG PANDANG |
31 | 005 | 663356 | PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR |
32 | 005 | 663357 | PENGADILAN MILITER III - 16 DI MAKASSAR |
33 | 006 | 008107 | KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN |
34 | 006 | 008111 | KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR |
35 | 006 | 008149 | KEJAKSAAN NEGERI MAROS |
36 | 006 | 008153 | KEJAKSAAN NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN |
37 | 006 | 008160 | KEJAKSAAN NEGERI GOWA |
38 | 006 | 008174 | KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR |
39 | 006 | 008181 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DI PELABUHAN MAKASSAR |
40 | 006 | 008195 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI GOWA DI MALINO |
41 | 006 | 009652 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS DI CAMBA |
42 | 013 | 407072 | BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG |
43 | 013 | 407081 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG |
44 | 013 | 407097 | RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE |
45 | 013 | 407101 | LPKA KELAS II MAROS |
46 | 013 | 407117 | LAPAS TAKALAR |
47 | 013 | 407163 | RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO |
48 | 013 | 408216 | KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR |
49 | 013 | 408432 | BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG |
50 | 013 | 408772 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
51 | 013 | 408773 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
52 | 013 | 408774 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
53 | 013 | 408775 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
54 | 013 | 408776 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
55 | 013 | 408777 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
56 | 013 | 408778 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
57 | 013 | 408779 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
58 | 013 | 408780 | KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG |
59 | 013 | 497821 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA |
60 | 013 | 526793 | RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG |
61 | 013 | 626122 | RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG, KOTA UJUNG PANDANG, SULAWESI SELATAN |
62 | 013 | 653044 | LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA |
63 | 013 | 664675 | RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR |
64 | 015 | 119923 | KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI SELATAN, BARAT DAN TENGGARA |
65 | 015 | 119930 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA |
66 | 015 | 409948 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR BARAT |
67 | 015 | 411749 | KANTOR WILAYAH DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN |
68 | 015 | 411755 | KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC MAKASSAR |
69 | 015 | 411843 | KANWIL DJKN SULAWESI SELATAN, TENGGARA DAN BARAT |
70 | 015 | 449865 | KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR |
71 | 015 | 451578 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II |
72 | 015 | 528366 | KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
73 | 015 | 528370 | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I |
74 | 015 | 538019 | KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MAKASSAR |
75 | 015 | 561225 | BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR |
76 | 015 | 635890 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR SELATAN |
77 | 015 | 636192 | KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAROS |
78 | 015 | 689362 | KANTOR PENGELOLAAN TIK DAN BMN MAKASSAR |
79 | 015 | 689891 | KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN MAKASSAR |
80 | 024 | 190004 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
81 | 024 | 199000 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
82 | 024 | 199002 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
83 | 024 | 199003 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
84 | 024 | 199004 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
85 | 024 | 199005 | DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
86 | 024 | 257240 | BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR |
87 | 024 | 258462 | RUMAH SAKIT DR. TADJUDIN CHALID MAKASSAR |
88 | 024 | 415382 | BALAI KESEHATAN TRADISIONAL MASYARAKAT MAKASAR |
89 | 024 | 415401 | BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SULAWESI SELATAN |
90 | 024 | 415655 | BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR |
91 | 024 | 416145 | KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR |
92 | 024 | 538857 | BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT SULAWESI SELATAN (UJUNG PANDANG) |
93 | 024 | 548886 | RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIRO-HUSODO MAKASSAR |
94 | 024 | 613132 | BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR |
95 | 024 | 621953 | BALAI PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN MAKASSAR |
96 | 024 | 632348 | POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR |
97 | 025 | 190247 | MAN INSAN CENDEKIA GOWA |
98 | 025 | 190759 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
99 | 025 | 307314 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR |
100 | 025 | 309594 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA MAKASSAR KOTA MAKASSAR |
101 | 025 | 352547 | ASRAMA HAJI MAKASSAR |
102 | 025 | 419360 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
103 | 025 | 419365 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
104 | 025 | 419366 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
105 | 025 | 419367 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
106 | 025 | 419368 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
107 | 025 | 419369 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
108 | 025 | 419370 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
109 | 025 | 419371 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SULAWESI SELATAN |
110 | 025 | 419379 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
111 | 025 | 419380 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
112 | 025 | 419381 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
113 | 025 | 419382 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
114 | 025 | 419383 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
115 | 025 | 419384 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
116 | 025 | 419385 | MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 MAKASSAR KOTA MAKASSAR |
117 | 025 | 419386 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
118 | 025 | 419387 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA UJUNG PANDANG |
119 | 025 | 419391 | MADRASAH ALIYAH NEGERI UJUNG PANDANG KOTA UJUNG PANDANG |
120 | 025 | 419405 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP |
121 | 025 | 419406 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP |
122 | 025 | 419407 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP |
123 | 025 | 419409 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP |
124 | 025 | 419411 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
125 | 025 | 419412 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
126 | 025 | 419413 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
127 | 025 | 419414 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
128 | 025 | 419415 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS |
129 | 025 | 419420 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GOWA |
130 | 025 | 419421 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GOWA |
131 | 025 | 419422 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GOWA |
132 | 025 | 419424 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GOWA |
133 | 025 | 419425 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. GOWA |
134 | 025 | 419436 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR |
135 | 025 | 419437 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR |
136 | 025 | 419438 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR |
137 | 025 | 419439 | KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TAKALAR |
138 | 025 | 425199 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI MA'RANG KAB. PANGKEP |
139 | 025 | 425338 | BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR |
140 | 025 | 425401 | BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MAKASSAR |
141 | 025 | 554422 | MADRASAH ALIYAH NEGERI PANGKAJENE KEPULAUAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
142 | 025 | 574828 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BIRINGKANAYA KOTA UJUNG PANDANG |
143 | 025 | 574874 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 MAROS KAB. MAROS |
144 | 025 | 576171 | MADRASAH ALIYAH NEGERI BIRINGKANAYA KAB.UJUNG PANDANG |
145 | 025 | 605100 | MADRASAH ALIYAH NEGERI MALAKAJI KAB.GOWA |
146 | 025 | 661722 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BULU KUNYI |
147 | 025 | 661740 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BALANG-BALANG |
148 | 025 | 681070 | MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 MAROS KAB. MAROS |
149 | 027 | 190005 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
150 | 027 | 199007 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
151 | 027 | 199008 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
152 | 027 | 199009 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
153 | 027 | 199135 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
154 | 027 | 352633 | LOKA REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA "PANGURANGI" DI TAKALAR |
155 | 027 | 352634 | LOKA REHABILITASI SOSIAL ORANG DENGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS "PANGURANGI" DI TAKALAR |
156 | 027 | 369965 | BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (BBPPKS) MAKASSAR |
157 | 027 | 418850 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
158 | 027 | 418970 | DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
159 | 027 | 426644 | BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK "WIRAJAYA" DI MAKASSAR |
160 | 027 | 426690 | BALAI REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA "GAU MABAJI" DI GOWA |
161 | 027 | 627343 | BALAI REHABILITASI SOSIAL ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS "TODDOPULI" DI MAKASSAR |
162 | 032 | 190091 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
163 | 032 | 199033 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
164 | 032 | 199034 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
165 | 032 | 199035 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
166 | 032 | 199036 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
167 | 032 | 199037 | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
168 | 032 | 199060 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
169 | 032 | 403828 | BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN |
170 | 032 | 427598 | BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR |
171 | 032 | 477431 | BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR |
172 | 032 | 567680 | BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR |
173 | 047 | 190013 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI SELATAN |
174 | 054 | 428820 | BADAN PUSAT STATISTIK PROP. SULAWESI SELATAN |
175 | 054 | 428836 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN |
176 | 054 | 428842 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. MAROS |
177 | 054 | 428851 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. GOWA |
178 | 054 | 428873 | BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TAKALAR |
179 | 054 | 428898 | BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MAKASSAR |
180 | 057 | 190068 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI SELATAN |
181 | 060 | 536765 | BIDKUM POLDA |
182 | 060 | 536766 | BIDHUMAS POLDA |
183 | 060 | 646201 | SPRIPIM POLDA SULSEL |
184 | 060 | 646215 | ROOPS POLDA SULSEL |
185 | 060 | 646222 | YANMA POLDA SULSEL |
186 | 060 | 646236 | DITINTELKAM POLDA SULSEL |
187 | 060 | 646257 | DITSAMAPTA POLDA SULSEL |
188 | 060 | 646261 | DITLANTAS POLDA SULSEL |
189 | 060 | 646282 | RO SDM POLDA SULSEL |
190 | 060 | 646304 | SPN POLDA SULSEL |
191 | 060 | 646307 | RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR |
192 | 060 | 646311 | ROLOG POLDA SULSEL |
193 | 060 | 646325 | SATBRIMOB POLDA SULSEL |
194 | 060 | 646332 | DITPOLAIRUD POLDA SULSEL |
195 | 060 | 646346 | BIDKEU POLDA SULSEL |
196 | 060 | 646350 | BIDDOKKES POLDA SULSEL |
197 | 060 | 646371 | LABFOR CAB MAKASAR |
198 | 060 | 646400 | POLRESTABES MAKASAR |
199 | 060 | 646414 | POLRES GOWA |
200 | 060 | 646420 | DITRESKRIMUM POLDA SULSEL |
201 | 060 | 646421 | POLRES TAKALAR |
202 | 060 | 646435 | POLRES MAROS |
203 | 060 | 646442 | POLRES PANGKEP |
204 | 060 | 646634 | POLRES PELABUHAN MAKASAR |
205 | 060 | 651575 | BIDPROPAM POLDA SULSEL |
206 | 060 | 651582 | BID TIK POLDA SULSEL |
207 | 060 | 669737 | DITRESNARKOBA POLDA SULSEL |
208 | 060 | 679063 | ITWASDA POLDA SULSEL |
209 | 060 | 679070 | RORENA POLDA SULSEL |
210 | 060 | 679084 | DITBINMAS POLDA SULSEL |
211 | 060 | 679855 | DITRESKRIMSUS POLDA SULAWESI SELATAN |
212 | 060 | 679862 | DITPAMOBVIT POLDA SULAWESI SELATAN |
213 | 063 | 432923 | BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR |
214 | 065 | 190099 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI SULAWESI SELATAN |
215 | 068 | 018452 | PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN |
216 | 086 | 450432 | PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAJIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN |
217 | 086 | 662642 | POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR |
218 | 088 | 560635 | KANTOR REGIONAL IV BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MAKASAR |
219 | 089 | 450624 | PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN |
220 | 116 | 700135 | RRI MAKASSAR |
221 | 117 | 700230 | TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN |
222 | 999 | 403646 | KPPN MAKASSAR II PENGELOLA PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA |
KPPN Makassar II sebagai satker juga memiliki tanggung jawab untuk menatausahan anggaran secara efektif dan efisien, berikut tampilan data Kinerja Satker KPPN dalam bentuk grafik
Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai, dan target yang harus dicapai selama tahun 2020. Berikut merupakan Kontrak Kinerja Kepala KPPN Makassar II.
TUGAS
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar II adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, yang berada di bawah Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Makassar II selaku KPPN Tipe A1:
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
FUNGSI
Dalam rangka melaksanakan tugas yang telah diamanatkan, KPPN Makassar II juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: