Dalam rangka mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berkualitas, efektif, dan akuntabel, KPPN Meulaboh menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Periode Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026 di Aula KPPN Meulaboh.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Meulaboh, sekaligus menjadi forum strategis bagi KPPN Meulaboh dan satuan kerja untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran selama semester pertama Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada pasal 247 dan pasal 248 yang menyatakan bahwa implementasi evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga menggunakan 3 indikator kinerja pelaksanaan yang meliputi aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mengoptimalkan kualitas pengelolaan APBN pada semester berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pemaparan mengenai perkembangan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, evaluasi atas capaian masing-masing satuan kerja, serta berbagai rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, satuan kerja juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi  sehingga dapat memperoleh solusi dan pendampingan yang tepat dari KPPN Meulaboh.

Kegiatan sertifikasi pejabat perbendaharaan yang dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan negara. Dengan pejabat perbendaharaan yang kompeten dan profesional, diharapkan tata kelola keuangan negara dapat berjalan semakin baik serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh berharap seluruh satuan kerja terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pertanggungjawaban yang akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebagai mitra strategis satuan kerja, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan layanan terbaik dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan akuntabel, serta berorientasi pada hasil demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono mengapresiasi penerapan Transaksi Non Tunai Dana Desa pada Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut tersebut disampaikan pada saat acara talkshow RRI Menyapa yang bertajuk Transaksi Non Tunai Dana Desa, Senin, 8 Juni 2026 di RRI Meulaboh yang dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya, Alfiandri dan Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Said Mudhar dan dipandu oleh Ema Kharisma selaku host.

Linggo mengungkapkan bahwa digitalisasi pengelolaan Dana Desa melalui Transaksi Non Tunai merupakan suatu lompatan strategis dan inovatif dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan mengalihkan proses pembayaran dari manual ke sistem digital, dapat meminimalisasi potensi penyimpangan, mempercepat proses verifikasi, serta mencatat setiap transaksi secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.

Melalui sistem digital seperti penggunaan e-payment, e-procurement, dan cashless transaction, setiap aliran dana dapat ditelusuri secara jelas. Ini mempersempit ruang gerak praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi pada celah birokrasi konvensional. Selain itu, keterlibatan teknologi memperkuat integritas sistem, mengurangi kontak langsung antara petugas dan penerima dana, serta memudahkan pengawasan oleh aparat pengawas intern maupun ekstern.

Digitalisasi pembayaran juga mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis data dalam tubuh birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi, bukan pada pertimbangan subjektif atau tekanan individu. Hal ini menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih bersih, mendorong efisiensi anggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Integrasi CMS dengan Siskeudes memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melakukan transaksi secara cepat, tepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke bank. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemantauan saldo serta aktivitas transaksi secara real time sehingga mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Seluruh transaksi yang dilakukan melalui CMS juga didukung dengan bukti transaksi yang sah secara digital. Hal ini tidak hanya memudahkan proses administrasi dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan kas pemerintah desa.

“Hingga saat ini pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai isu dan tantangan, seperti keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta penyalahgunaan dana. Pengelolaan Rekening Kas Desa masih dilakukan secara manual. Digitalisasi merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan transformasi pengelolaan keuangan Desa”, tukas Linggo.

Linggo mengungkapkan peran KPPN Meulaboh dalam mendorong percepatan implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut:

2026. Membentuk Tim Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa pada bulan Februari 2026.
2027. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Pemda dan Perbankan.
2028. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa.
2029. Melakukan publikasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa.

Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kerja KPPN Meulaboh

• Baru 2 pemda yang telah menerapkan digitalisasi (Nagan Raya dan Aceh Jaya) dan merupakan yang perdana di Aceh.
• Ditargetkan pada akhir tahun 2026 semua pemda di wilayah kerja KPPN Meulaboh telah mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan Dana Desa melalui layanan Internet Banking.

“Keberhasilan digitalisasi ini bergantung pada kesiapan dan sinergi lintas sektor (Pemerintah, Desa, Perbankan). KPPN Meulaboh sangat mengapresiasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa. Digitalisasi bukan hanya sekedar online, tapi soal komitmen transparansi dan akuntabilitas. Implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemda Nagan Raya dalam penguatan pembangunan zona integritas yang telah dicanangkan oleh Bupati Nagan Raya pada bulan November 2025. Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu pilar menuju Desa Percontohan Antikorupsi”, pungkas Linggo.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh berhasil menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 98,27 miliar kepada seluruh desa di wilayah kerjanya (853 desa) yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Simeulue. Penyaluran tahap pertama tersebut diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu 15 Juni 2026. Penyaluran untuk dua desa di Kabupaten Simeulue pada tanggal 3 Juni 2026 menjadi penutup penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, dan pemerintah desa atas sinergi yang terjalin dengan baik sehingga proses penyaluran Dana Desa dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahap I ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan KPPN Meulaboh dalam memastikan Dana Desa dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” ujar Linggo.

Menurut Linggo, capaian tersebut juga mencerminkan peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa yang semakin baik dari tahun ke tahun. Bahkan, wilayah kerja KPPN Meulaboh menjadi salah satu yang tercepat di Provinsi Aceh dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Secara keseluruhan, hingga 3 Juni 2026 total Dana Desa yang telah tersalurkan di wilayah kerja KPPN Meulaboh mencapai Rp160,04 miliar atau hampir 70 persen dari total pagu Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp253,10 miliar.

Linggo menambahkan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penciptaan, lapangan kerja, serta pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

KPPN Meulaboh juga terus mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, digitalisasi pengelolaan keuangan desa, termasuk pemanfaatan layanan internet banking, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Sebagai institusi garda terdepan penyaluran Dana APBN, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik dalam mendorong percepatan penyaluran dan peningkatan akuntabilitas penggunaan Dana Desa agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Selatan Aceh.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Barat terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) awal dan Sinergi Program Lintas Sektoral yang di selenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat di Aula Lantai II Kantor Inspektorat Aceh Barat, Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan tersebut membahas implementasi Program SIuGab (Sinergi untuk Gampong Berintegritas), sebuah gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai program penguatan integritas desa dari sejumlah instansi.

Rakor dihadiri oleh unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa), KPPN Meulaboh, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Majelis Adat Aceh (MAA), serta sejumlah camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini mrupakan tindak lanjut atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 389 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Desa Percontohan Antikorupsi.

Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Irwandi, menyampaikan bahwa SIuGab dibangun melalui penguatan tiga pilar utama secara terpadu, yaitu Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) dari KPPN Meulaboh, program Jaga Desa (Jaksa Jaga Desa) dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, serta program Desa Percontohan Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, lahirnya gagasan desa percontohan antikorupsi di Aceh Barat tidak terlepas dari inovasi GIZI Desa yang digagas KPPN Meulaboh.

“Ide pembentukan desa percontohan antikorupsi ini berawal dari inovasi GIZI Desa yang di luncurkan KPPN Meulaboh pada akhir tahun 2024, yang diresmikan secara langsung oleh Pj. Bupati Aceh Barat pada saat itu, Bapak Azwardi. GIZI Desa ini merupakan titik nol dari proyek Desa Percontohan Antikorupsi di Aceh Barat,” ujar Irwandi.

Ia menambahkan bahwa integrasi dari tiga pilar utama ini merupakan instrumen untuk memangkas ego sektoral dalam membangun ekosistem integritas yang kokoh di gampong. Kolaborasi ini menjadi kunci utama agar pembinaan desa berjalan efektif, terukur, dan tidak tumpang tindih.

Berdasarkan hasil analisis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, terdapat 28 gampong potensial yang tersebar di 12 kecamatan. Dari jumlah tersebut, lima gampong ditetapkan sebagai pilot project pembinaan tahun 2026, yakni Gampong Peunaga Pasi Kecamatan Meureubo, Gampong Suak Indrapuri dan Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan, Gampong Meunasah Buloh Kecamatan Kaway XVI, serta Gampong Cot Darat Kecamatan Samatiga.

Penetapan lokus tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, keberlangsungan aktivitas BUMG, serta rekam jejak aparatur gampong yang bebas dari temuan pengawasan.

Melalui program SIuGaB, masing-masing instansi menjalankan peran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Dinas Kominsa berfokus pada digitalisasi pelayanan publik untuk mencegah pungutan liar, sementara KPPN Meulaboh bersama DPMG memperkuat kepatuhan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Dana Desa. Kejaksaan Negeri memberikan pendampingan hukum preventif, sedangkan MAA mendorong penguatan nilai-nilai adat seperti amanah dan meuseuraya dalam tata kelola pemerintahan gampong.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, tim gabungan lintas sektoral dijadwalkan melaksanakan sosialisasi kepada 28 gampong potensial pada minggu ketiga Juni 2026. Selanjutnya, pendampingan intensif terhadap lima gampong percontohan akan dilakukan mulai Juli hingga Desember 2026.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa keterlibatan KPPN dalam program tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penguatan Zona Integritas hingga ke tingkat desa sebagai strata pemerintahan terendah.

“Sebagai unit kerja berpredikat WBBM sekaligus instansi garda terdepan dalam penyaluran Dana Desa, KPPN Meualaboh berkomitmen mendukung penuh pembangunan budaya integritas di gampong. Melalui inovasi GIZI desa, kami ingin memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan semakin akuntabel, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” ungkap Linggo.

Beliau juga menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor sebelumnya telah berhasil mengantarkan Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, menjadi Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025.

Ke depan, KPPN Meulaboh berharap sinergi melalui program SIuGaB dapat memperluas budaya antikorupsi serta memperkuat kualitas dan integritas tata kelola pemerintahan desa di wilayah Aceh Barat secara terus menerus dan berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh telah menyalurkan seluruh pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan kerja mitra di wilayah kerjanya. Penyaluran dilakukan pada awal Juni 2026, dimana Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diajukan oleh satuan kerja mulai tanggal 22 Mei 2026 dari satuan kerja diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Gaji Ketiga Belas dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2026. Komponen gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa penyaluran Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu ASN memenuhi kebutuhan Pendidikan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

“Gaji Ketiga Belas diharapkan dapat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang masuk sekolah. Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi,” ujar Linggo.

Hingga awal Juni 2026, KPPN Meulaboh telah menyalurkan Gaji Ketiga Belas sebesar Rp39,9 miliar kepada sekitar 6.900 penerima yang terdiri dari ASN (yaitu PNS dan PPPK) pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Meulaboh.

Linggo juga menegaskan bahwa seluruh pegawai KPPN Meulaboh senantiasa melakukan pelayanan dengan profesional dan penuh integritas kepada seluruh stakeholders. Seluruh pelayanan di KPPN Meulaboh tidak dipungut biaya. Apabila terdapat praktik gratifikasi dalam proses layanan, KPPN Meulaboh memiliki saluran pengaduan yang dapat dengan mudah diakses. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen KPPN Meulaboh sebagai kantor yang memiliki predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Sebagai Financial Advisor di daerah, KPPN Meulaboh terus berkomitmen memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh bersama Kemenkeu Satu yang terdiri dari KPP Pratama dan KPBC Meulaboh mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara sekaligus refleksi atas nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 02 Juni 2026 dan diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Aceh Barat.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian.” Tema tersebut mengandung makna bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia melalui semangat persaudaraan, gotong royong, toleransi, dan saling menghormati.

Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebangsaan. Seluruh pegawai mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai insan pengelola keuangan negara.

Di tengah berbagai tantangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi landasan untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Semangat tersebut juga diwujudkan oleh KPPN Meulaboh melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, KPPN Meulaboh mengajak seluruh insan perbendaharaan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pengabdian, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu dan sejahtera.

Dengan semangat Pancasila, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan negara demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)