Sebagai upaya memperkuat peran sebagai Financial Advisor dan mendukung percepatan reformasi birokrasi serta penyerapan anggaran daerah, KPPN Meulaboh membuka layanan filial di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari implementasi Transformasi Perbendaharaan (TREFA) guna memperluas akses layanan bagi satuan kerja di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Layanan filial ini diselenggarakan untuk memberikan kemudahan akses kepada satuan kerja yang menghadapi keterbatasan geografis, ekonomi, maupun sosial dalam menjangkau layanan KPPN secara langsung. Pada periode ini, layanan filial dilaksanakan pada tanggal 4 sampai dengan 10 Maret 2026. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, sejumlah satuan kerja di Kabupaten Simeulue memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan konsultasi teknis terkait pelaksanaan anggaran dan administrasi perbendaharaan.

Beberapa satuan kerja yang hadir melakukan konsultasi antara lain MTsN 2 Simeulue yang menyampaikan kendala terkait penggunaan Platform Pembayaran Pemerintah berkaitan dengan proses transaksi pembayaran yang memerlukan penyesuaian terhadap sistem yang digunakan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Simeulue juga melakukan konsultasi terkait penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran, khususnya mengenai ketentuan penyusunan laporan dan kesesuaian dokumen pendukung. Sementara itu, MAN 1 Simeulue berkonsultasi mengenai proses sertifikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang menjadi salah satu persyaratan penting dalam pengelolaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Melalui layanan filial ini, petugas KPPN Meulaboh memberikan pendampingan langsung kepada satker dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis yang dihadapi. Pendampingan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman satuan kerja terhadap regulasi dan aplikasi perbendaharaan, sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Pada kesempatan tersebut, petugas filial juga kembali mengingatkan bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh, baik di kantor maupun melalui layanan filial, tidak dipungut biaya atau gratis. Satuan kerja diimbau untuk melaporkan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang melalui saluran pengaduan resmi yang telah tersedia. KPPN Meulaboh juga mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga integritas dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Meulaboh menghadiri Rapat Perdana Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat di Ruang Rapat Teuku Umar, Setdakab Aceh Barat pada Senin (2/3). Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian Keuangan dalam mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, dihadiri seluruh anggota Satgas dari berbagai instansi, baik Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat maupun instansi vertikal Pemerintah Pusat. Berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 92 Tahun 2026, KPPN Meulaboh dan KPP Meulaboh ditetapkan sebagai bagian dari Tim Pengawasan dan Pemantauan Satgas Optimalisasi PAD, masing-masing sebagai Wakil Koordinator dan Anggota.

Kegiatan dibuka oleh Plt. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Kurdi selaku Penanggung Jawab Tim Pelaksana Satgas Optimalisasi PAD Aceh Barat. Dalam paparannya, disampaikan dasar hukum pembentukan Satgas, kerangka regulasi, serta rencana aksi yang akan dijalankan sebagai langkah konkret optimalisasi sumber pendapatan daerah. Kemudian dilanjutkan paparan terkait kondisi fiskal Kabupaten Aceh Barat yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Edi Juanda.

Dalam sesi diskusi, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono menyampaikan apresiasi atas pembentukan Satgas Optimalisasi PAD sebagai langkah strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. “Pembentukan Satgas Optimalisasi PAD ini merupakan langkah strategis dan progresif. Di tengah kebijakan efisiensi fiskal, daerah perlu memperkuat kemandirian dengan menggali potensi pendapatan secara optimal. Kami dari KPPN Meulaboh siap besinergi dan memberikan dukungan sesuai kewenangan kami,” ujar Linggo.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi PAD dapat dimulai dari penerbitan pembayaran pajak daerah oleh instansi pemerintah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Gedung kantor dan rumah dinas. “Upaya penerbitan pembayaran pajak daerah oleh instansi pemerintah dapat menjadi contoh kepatuhan sekaligus langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Upaya ini harus dimulai dari internal pemerintah sendiri, kita pastikan tidak ada potensi yang terlewat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Meulaboh, Hari Santoso menekankan pentingnya pembaruan data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2. KPP Pratama Meulaboh, lanjutnya, siap memberikan pendampingan dan asistensi guna meningkatkan kemandirian fiskal masing-masing daerah.

Dalam arahannya, Tarmizi selaku Bupati Aceh Barat menyampaikan bahwa optimalisasi PAD merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah agar lebih fokus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, kondisi efisiensi fiskal dalam beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD, sehingga tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Ia menambahkan, saat ini PAD Aceh Barat hanya sekitar 11% dari total penerimaan daerah, sementara 89% lainnya masih berasal dari dana transfer pusat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih tergolong lemah sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan PAD guna mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan kondisi fiskal yang dinilai masih lemah, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen untuk tidak membiarkan potensi PAD yang belum tergarap optimal. Selain pembentukan Satgas Optimalisasi PAD, Pemda Aceh Barat juga akan mengaktifkan Kembali dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan intansi vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Meulaboh, diharapkan langkah optimalisasi PAD dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), KPPN Meulaboh terus meneguhkan komitmennya untuk memberikan layanan tanpa pungutan atau imbalan dan menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi. Integritas dan pelayanan prima menjadi landasan utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan terpercaya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh menyampaikan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Februari 2026 dalam kegiatan Press Release Kinerja APBN dan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang digelar di Ruang Mini TLC KPPN Meulaboh.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa realisasi APBN per Februari 2026 mencapai Rp871,67 miliar atau 20,26 persen dari total pagu sebesar Rp4,3 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp139,44 miliar dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp732,22 miliar atau 23,7 persen dari total pagu TKD Rp3,089 triliun.

“Realisasi Belanja Pemerintah Pusat meliputi Belanja Pegawai sebesar Rp108,74 miliar (12,31 persen), Belanja Barang Rp29,52 miliar (9,84 persen), dan Belanja Modal Rp1,18 miliar (3,97 persen). Sementara penyaluran TKD mencakup DAU, DBH, DAK Fisik, BOK Puskesmas, BOSP, DAK Non Fisik lainnya, serta Dana Desa,” jelas Linggo.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pada Tahun 2026 terdapat kebijakan relaksasi penyaluran TKD bagi daerah terdampak bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut terdapat 50 pemerintah daerah terdampak, dua di antaranya berada dalam wilayah kerja KPPN Meulaboh, yakni Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya.

Untuk Kabupaten Aceh Barat, Sekretaris BPKD, Triyono, menyampaikan realisasi TKD telah mencapai Rp256,92 miliar atau 26,19 persen dari pagu Rp981,01 miliar. Rinciannya meliputi DAU Rp152,9 miliar, DBH Rp33,3 miliar, BOK Puskesmas Rp3,1 miliar, BOSP Rp13,76 miliar, serta DAK Non Fisik lainnya Rp16,28 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Barat, Marjan Hanafie, menjelaskan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap I telah terealisasi kepada 321 gampong dengan total Rp37,5 miliar. Ia menyampaikan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa menjadi prioritas dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana.

Untuk Kabupaten Nagan Raya, Kepala BPKD, Alfiandri, menyampaikan realisasi TKD mencapai Rp209,82miliar atau 25,84 persen dari pagu Rp811,84 miliar. Rinciannya meliputi DAU Rp135,11 miliar, DBH Rp14,29 miliar, BOK Puskesmas Rp3,99 miliar, BOSP Rp14,45 miliar, serta DAK Non Fisik lainnya Rp16,25 miliar.

Kepala DPMG Nagan Raya, Said Mudhar, menambahkan bahwa penyaluran Dana Desa Tahap I telah terealisasi kepada 222 gampong dengan total Rp25,7 miliar. Dana tersebut diharapkan segera dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas desa serta mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Linggo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat melalui KPPN Meulaboh dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pemanfaatan belanja negara dan TKD.

“Dengan kolaborasi yang kuat, kita memastikan dana APBN dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pemulihan ekonomi pascabencana,” ujarnya.

Sebagai unit kerja yang telah meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas guna mendukung tata kelola keuangan daerah yang semakin baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Barat Selatan Aceh.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka memastikan kelancaran pembayaran Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Meulaboh membuka layanan pada hari libur dengan melakukan perpanjangan jam layanan pada hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh satuan kerja dapat mengajukan pembayaran THR tepat waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Pembayaran THR Tahun 2026 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa THR bagi ASN meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjagan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Sementara itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan THR secara proporsional sesuai dengan masa kerja pada tahun berjalan.

Pengajuan pembayaran THR sudah dapat dilakukan oleh satuan kerja mulai tanggal 4 Maret 2026. Besaran THR yang dibayarkan didasarkan pada komponen penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2026.

KPPN Meulaboh memiliki sebanyak 44 satuan kerja yang melakukan penyaluran gaji dari total 96 satuan kerja di wilayah kerjanya. Penyaluran THR oleh KPPN Meulaboh mencakup empat kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Simeulue.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Suprnaggono, menyampaikan bahwa pembukaan layanan pada hari libur merupakan bentuk komitmen KPPN Meulaboh dalam memastikan seluruh pengajuan pembayaran THR dari satuan kerja dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri.

“Perpanjangan jam layanan pada hari libur kami lakukan agar seluruh satuan kerja dapat segera mengajukan pembayaran THR sehingga pencairannya dapat selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Kami berharap penyaluran THR ini juga meningkatkan konsumsi masyarakat selama periode mudik dan libur Leberan sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Aceh,” ujar Linggo.

Selain memastikan kelancaran penyaluran THR, Kepala KPPN Meulaboh juga menegaskan komitmen integritas dalam pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Seluruh layanan di KPPN Meulaboh diberikan tanpa dipungut biaya dan bebas dari praktik gratifikasi. KPPN Meulaboh juga menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat atau satuan kerja apabila menemukan indikasi tindakan gratifikasi dalam pelayanan.

Sebagai Financial Advisory di daerah, KPPN Meulaboh terus berupaya memastikan penyaluran THR berjalan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran kepada para penerima. Selain itu, KPPN juga aktif memberikan pendampingan kepada satuan kerja agar seluruh ketentuan regulasi terkait pengajuan pembayaran THR dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 Tahun 2026, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan kegiatan Bakti Sosial dan Buka Puasa Bersama di Dayah Tahfizh An-Nisa Gampong Seuneubok pada Jumat (27/02). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang diperingati setiap tanggal 14 Januari oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan. Kehadiran jajaran pegawai KPPN Meulaboh disambut dengan antusias oleh pimpinan, pengurus, serta seluruh santriwati Dayah Tahfizh An-Nisa. Momentum ini menjadi sarana mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan semangat kepeduliaan sosial di tengah masyarakat.

Kepala KPPN Meulaboh Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti Perbendaharaan tidak hanya dimaknai sebagai agenda seremonial, tetapi juga momentum refleksi atas perjalanan pelaksanaan tugas dan fungsi perbendaharaan negara. “Peringatan ini mengingatkan kami bahwa setiap rupiah APBN yang dikelola harus membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Semangat pengabdian, integritas dan kepedulian sosial harus terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas perbendaharaan negara.” ujar Linggo.

Melalui kegiatan bakti sosial dan buka puasa bersama ini, KPPN Meulaboh berharap dapat memberikan manfaat nyata serta memperkuat nilai-nilai empati dan kebersamaan. Semangat berbagi di bulan Ramadhan diharapkan menjadi penguat komitmen insan perbendaharaan dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Di akhir kegiatan, Kepala KPPN Meulaboh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak Dayah Tahfizh An-Nisa atas sambutan hangat dan kebersamaan yang terjalin. Diharapkan silaturahmi ini membawa keberkahan serta memperkuat sinergi antara insan perbendaharaan dan masyarakat.

Sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), KPPN Meulaboh terus meneguhkan komitmennya untuk memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi. Integritas dan pelayanan prima menjadi landasan utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan terpercaya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Sebagai langkah awal memperkuat tata kelola yang bersih dan profesional, seluruh insan perbendaharaan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh kembali meneguhkan komitmennya dalam menjaga nilai-nilai integritas pada setiap pelaksanaan tugas. Penegasan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan pada Rabu (18/02) di Ruang Mini TLC KPPN Meulaboh.

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas tersebut, dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono dan diikuti oleh seluruh pejabat dan staf. Penandatanganan Pakta Integritas merupakan agenda tahunan yang menjadi bentuk komitmen moral dan profesional seluruh pegawai untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan stakeholder dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam sambutannya, Kepala KPPN Meulaboh menegaskan pentingnya konsistensi dalam menjunjung tinggi etika dan profesionalisme. “Setiap pegawai KPPN Meulaboh harus senantiasa memberikan pelayanan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, serta berkomitmen penuh untuk memberikan layanan tanpa imbalan dan menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi,” ujarnya.

Pakta Integritas yang ditandatangani tersebut merupakan pernyataan kesediaan pegawai untuk menjalankan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui dokumen ini, setiap pegawai juga menegaskan tekad untuk menjauhi serta menolak segala bentuk praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sekaligus memperkuat budaya kerja yang bersih dan transparan.

Lebih lanjut, Kepala KPPN Meulaboh mengingatkan bahwa berbagai kasus pelanggaran integritas yang terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi pembelajaran bersama. Integritas tidak cukup dimaknai sebagai seremonial penandatanganan, tetapi harus tercermin secara nyata dalam perilaku dan kinerja sehari-hari.

Sejalan dengan upaya tersebut, penting bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga dan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih. Predikat tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pegawai yang harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan pengendalian internal, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

Melalui Penandatanganan Pakta Integritas ini, KPPN Meulaboh kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang berintegritas, transparan, dan akuntabel guna mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan terpercaya di wilayah kerjanya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)