Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono mengapresiasi penerapan Transaksi Non Tunai Dana Desa pada Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut tersebut disampaikan pada saat acara talkshow RRI Menyapa yang bertajuk Transaksi Non Tunai Dana Desa, Senin, 8 Juni 2026 di RRI Meulaboh yang dihadiri oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya, Alfiandri dan Kepala DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Said Mudhar dan dipandu oleh Ema Kharisma selaku host.

Linggo mengungkapkan bahwa digitalisasi pengelolaan Dana Desa melalui Transaksi Non Tunai merupakan suatu lompatan strategis dan inovatif dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan mengalihkan proses pembayaran dari manual ke sistem digital, dapat meminimalisasi potensi penyimpangan, mempercepat proses verifikasi, serta mencatat setiap transaksi secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.

Melalui sistem digital seperti penggunaan e-payment, e-procurement, dan cashless transaction, setiap aliran dana dapat ditelusuri secara jelas. Ini mempersempit ruang gerak praktik korupsi yang selama ini kerap terjadi pada celah birokrasi konvensional. Selain itu, keterlibatan teknologi memperkuat integritas sistem, mengurangi kontak langsung antara petugas dan penerima dana, serta memudahkan pengawasan oleh aparat pengawas intern maupun ekstern.

Digitalisasi pembayaran juga mendorong budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis data dalam tubuh birokrasi. Dengan sistem yang terdigitalisasi, pengambilan keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan terverifikasi, bukan pada pertimbangan subjektif atau tekanan individu. Hal ini menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih bersih, mendorong efisiensi anggaran, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Integrasi CMS dengan Siskeudes memberikan kemudahan bagi pemerintah desa dalam melakukan transaksi secara cepat, tepat, dan efisien tanpa harus datang langsung ke bank. Selain itu, sistem ini juga memungkinkan pemantauan saldo serta aktivitas transaksi secara real time sehingga mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Seluruh transaksi yang dilakukan melalui CMS juga didukung dengan bukti transaksi yang sah secara digital. Hal ini tidak hanya memudahkan proses administrasi dan pelaporan, tetapi juga meningkatkan pengendalian internal dalam pengelolaan kas pemerintah desa.

“Hingga saat ini pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai isu dan tantangan, seperti keterlambatan penyaluran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta penyalahgunaan dana. Pengelolaan Rekening Kas Desa masih dilakukan secara manual. Digitalisasi merupakan solusi yang tepat untuk mewujudkan transformasi pengelolaan keuangan Desa”, tukas Linggo.

Linggo mengungkapkan peran KPPN Meulaboh dalam mendorong percepatan implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa, sebagai berikut:

2026. Membentuk Tim Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa pada bulan Februari 2026.
2027. Melakukan asistensi dan koordinasi dengan Pemda dan Perbankan.
2028. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa.
2029. Melakukan publikasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa.

Implementasi Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa di Wilayah Kerja KPPN Meulaboh

• Baru 2 pemda yang telah menerapkan digitalisasi (Nagan Raya dan Aceh Jaya) dan merupakan yang perdana di Aceh.
• Ditargetkan pada akhir tahun 2026 semua pemda di wilayah kerja KPPN Meulaboh telah mengimplementasikan digitalisasi pengelolaan Dana Desa melalui layanan Internet Banking.

“Keberhasilan digitalisasi ini bergantung pada kesiapan dan sinergi lintas sektor (Pemerintah, Desa, Perbankan). KPPN Meulaboh sangat mengapresiasi implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa. Digitalisasi bukan hanya sekedar online, tapi soal komitmen transparansi dan akuntabilitas. Implementasi digitalisasi pengelolaan Dana Desa ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemda Nagan Raya dalam penguatan pembangunan zona integritas yang telah dicanangkan oleh Bupati Nagan Raya pada bulan November 2025. Digitalisasi Pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu pilar menuju Desa Percontohan Antikorupsi”, pungkas Linggo.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh berhasil menyelesaikan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 98,27 miliar kepada seluruh desa di wilayah kerjanya (853 desa) yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Simeulue. Penyaluran tahap pertama tersebut diselesaikan lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan pemerintah, yaitu 15 Juni 2026. Penyaluran untuk dua desa di Kabupaten Simeulue pada tanggal 3 Juni 2026 menjadi penutup penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah, dan pemerintah desa atas sinergi yang terjalin dengan baik sehingga proses penyaluran Dana Desa dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

“Penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahap I ini menunjukkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan KPPN Meulaboh dalam memastikan Dana Desa dapat segera disalurkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa,” ujar Linggo.

Menurut Linggo, capaian tersebut juga mencerminkan peningkatan kinerja penyaluran Dana Desa yang semakin baik dari tahun ke tahun. Bahkan, wilayah kerja KPPN Meulaboh menjadi salah satu yang tercepat di Provinsi Aceh dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2026.

Secara keseluruhan, hingga 3 Juni 2026 total Dana Desa yang telah tersalurkan di wilayah kerja KPPN Meulaboh mencapai Rp160,04 miliar atau hampir 70 persen dari total pagu Dana Desa Tahun 2026 sebesar Rp253,10 miliar.

Linggo menambahkan bahwa percepatan penyaluran Dana Desa diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, penciptaan, lapangan kerja, serta pengembangan UMKM dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” katanya.

KPPN Meulaboh juga terus mendorong pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Selain itu, digitalisasi pengelolaan keuangan desa, termasuk pemanfaatan layanan internet banking, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

Sebagai institusi garda terdepan penyaluran Dana APBN, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk senantiasa memberikan layanan terbaik dalam mendorong percepatan penyaluran dan peningkatan akuntabilitas penggunaan Dana Desa agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Barat Selatan Aceh.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 Tahun 2026, Kemenkeu Satu Meulaboh yang terdiri dari KPPN Meulaboh, KPP Pratama Meulaboh, dan KPPBC Meulaboh mengikuti upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Aceh Barat pada Rabu, 20 Mei 2026.

Upacara tersebut berlangsung khidmat dan diikuti oleh unsur Forkopimda, instansi vertikal, TNI/Polri, ASN, serta berbagai elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Barat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mengusung tema “Jaga Tunas Bangsa demi Kedaulatan Negara” sebagai refleksi pentingnya menjaga semangat persatuan, nasionalisme, dan pengabdian dalam membangun bangsa.

Keikutsertaan Kemenkeu Satu Meulaboh dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antarsatuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

Momentum Hari Kebangkitan Nasional juga menjadi pengingat bahwa semangat kebangkitan harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kolaborasi, serta kontribusi nyata kepada masyarakat dan negara. Semangat tersebut sejalan dengan peran Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara yang terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional.

Melalui kebersamaan Kemenkeu Satu, KPPN Meulaboh bersama KPP Pratama Meulaboh kebersamaan Kemenkeu Satu, KPPN Meulaboh bersama KPP Pratama Meulaboh dan KPPBC Meulaboh berkomitmen untuk terus menjaga semangat persatuan dan kolaborasi dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin optimal bagi masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh telah menyalurkan seluruh pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada satuan kerja mitra di wilayah kerjanya. Penyaluran dilakukan pada awal Juni 2026, dimana Surat Perintah Membayar (SPM) sudah diajukan oleh satuan kerja mulai tanggal 22 Mei 2026 dari satuan kerja diterima dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Gaji Ketiga Belas dihitung berdasarkan penghasilan bulan Mei 2026. Komponen gaji terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau umum, serta tunjangan kinerja.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa penyaluran Gaji Ketiga Belas merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu ASN memenuhi kebutuhan Pendidikan keluarga menjelang tahun ajaran baru.

“Gaji Ketiga Belas diharapkan dapat membantu ASN dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak menjelang masuk sekolah. Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap pergerakan ekonomi daerah dan pengendalian inflasi,” ujar Linggo.

Hingga awal Juni 2026, KPPN Meulaboh telah menyalurkan Gaji Ketiga Belas sebesar Rp39,9 miliar kepada sekitar 6.900 penerima yang terdiri dari ASN (yaitu PNS dan PPPK) pada satuan kerja di wilayah kerja KPPN Meulaboh.

Linggo juga menegaskan bahwa seluruh pegawai KPPN Meulaboh senantiasa melakukan pelayanan dengan profesional dan penuh integritas kepada seluruh stakeholders. Seluruh pelayanan di KPPN Meulaboh tidak dipungut biaya. Apabila terdapat praktik gratifikasi dalam proses layanan, KPPN Meulaboh memiliki saluran pengaduan yang dapat dengan mudah diakses. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen KPPN Meulaboh sebagai kantor yang memiliki predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).

Sebagai Financial Advisor di daerah, KPPN Meulaboh terus berkomitmen memastikan pelaksanaan anggaran berjalan secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

KPPN Meulaboh bersama Kemenkeu Satu yang terdiri dari KPP Pratama dan KPBC Meulaboh mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan penuh khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap dasar negara sekaligus refleksi atas nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 02 Juni 2026 dan diikuti oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal serta jajaran aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Aceh Barat.

Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian.” Tema tersebut mengandung makna bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi kekuatan utama dalam mempersatukan keberagaman bangsa Indonesia melalui semangat persaudaraan, gotong royong, toleransi, dan saling menghormati.

Upacara berlangsung dengan tertib dan penuh semangat kebangsaan. Seluruh pegawai mengikuti rangkaian kegiatan sebagai bentuk komitmen dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai insan pengelola keuangan negara.

Di tengah berbagai tantangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi landasan untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas, serta membangun kehidupan yang harmonis dan damai. Semangat tersebut juga diwujudkan oleh KPPN Meulaboh melalui pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui momentum Hari Lahir Pancasila ini, KPPN Meulaboh mengajak seluruh insan perbendaharaan untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah pengabdian, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang maju, bersatu dan sejahtera.

Dengan semangat Pancasila, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik serta menjaga amanah dalam pengelolaan keuangan negara demi mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Kepala KPPN Meulaboh selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tapaktuan, Bapak Linggo Supranggono, melaksanakan pertemuan dan diskusi strategis bersama Bupati Aceh Barat Daya, Bapak Safaruddin, yang berlangsung di Pendopo Bupati Aceh Barat Daya. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam mendukung optimalisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta penguatan pengelolaan fiskal daerah yang akuntabel dan transparan.

Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN berkomitmen menjalankan perannya dalam memastikan penyaluran APBN berlangsung efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepala KPPN Meulaboh sekaligus Plt. Kepala KPPN Tapaktuan menyampaikan bahwa sinergi yang kuat antara KPPN dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas belanja daerah, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat Daya. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan Transfer ke Daerah agar proses penyalurannya dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sejalan dengan komitmen pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), audiensi ini turut meneguhkan pentingnya penerapan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Melalui kolaborasi yang solid antara KPPN Tapaktuan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, diharapkan setiap rupiah APBN yang disalurkan dapat memberikan manfaat optimal serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat Daya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)