Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Simeulue berhasil mengukir prestasi dengan meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah berkinerja terbaik dalam penyelesaian penyaluran Dana Desa Tahun 2026 tingkat Provinsi Aceh. Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pengelolaan Fiskal Daerah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Kamis (25/6).

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berhasil meraih Peringkat Terbaik I, sedangkan Pemerintah Kabupaten Simeulue memperoleh Peringkat Terbaik III. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan penyaluran Dana Desa secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan cerminan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal penyaluran Dana Desa.

“Prestasi yang diraih Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Simeulue menunjukkan komitmen yang kuat dalam memastikan Dana Desa tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan. Sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi kunci agar Dana Desa dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” ujar Linggo.

Linggo menambahkan bahwa pemberian penghargaan ini diharapkan mendorong seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal, mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Transfer ke Daerah.

“Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.” tutur Linggo.

Hasil FGD juga memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Aceh, KPPN, dan pemerintah daerah sebagai landasan peningkatan kualitas pengelolaan Dana Desa serta pelaksanaan kebijakan fiskal daerah ke depan.

KPPN Meulaboh menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Pemerintah Kabupaten Simeulue atas penghargaan yang diraih. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di wilayah kerja KPPN Meulaboh untuk terus menjaga kinerja penyaluran Dana Desa yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)

Meulaboh – KPPN Meulaboh menyelenggarakan kegiatan Press Release Kinerja APBN Semester I Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026, Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah, serta Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola keuangan satuan kerja mitra KPPN Meulaboh sebagai upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan APBN tidak hanya diukur dari besarnya realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Setiap rupiah APBN yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, serta kompetensi pejabat perbendaharaan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik," ujar Linggo.

Pada kesempatan tersebut, KPPN Meulaboh juga menyampaikan perkembangan kinerja APBN Semester I Tahun 2026. Hingga 9 Juli 2026, realisasi belanja negara pada wilayah kerja KPPN Meulaboh telah mencapai Rp2,55 triliun atau 58,59 persen dari total pagu sebesar Rp4,35 triliun. Realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp722,30 miliar serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,53 triliun, yang terus mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Simeulue.

Selain menyampaikan perkembangan pelaksanaan APBN, kegiatan ini juga menjadi sarana peningkatan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Meulaboh menyampaikan materi mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026. Dalam sesi tersebut, peserta memperoleh penguatan terkait penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, andal, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sosialisasi Pelaporan Perpajakan Instansi Pemerintah yang disampaikan oleh Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Meulaboh. Materi tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga administrasi perpajakan dapat berjalan tertib sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Kepala Seksi MSKI KPPN Meulaboh memaparkan kebijakan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan sebagai bagian dari upaya penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang perbendaharaan. Melalui sertifikasi tersebut diharapkan pejabat perbendaharaan memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara secara profesional.

Menutup kegiatan, Kepala KPPN Meulaboh mengajak seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga kualitas pengelolaan APBN."Keberhasilan pengelolaan APBN merupakan tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi yang baik antara KPPN dan seluruh satuan kerja, kita dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.

Dalam rangka mendorong pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang semakin berkualitas, efektif, dan akuntabel, KPPN Meulaboh menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan Periode Triwulan II Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2026 di Aula KPPN Meulaboh.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja mitra KPPN Meulaboh, sekaligus menjadi forum strategis bagi KPPN Meulaboh dan satuan kerja untuk melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pelaksanaan anggaran selama semester pertama Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 pada pasal 247 dan pasal 248 yang menyatakan bahwa implementasi evaluasi kinerja anggaran dilakukan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Kementerian/Lembaga menggunakan 3 indikator kinerja pelaksanaan yang meliputi aspek kualitas perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan anggaran. Selain itu, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mengoptimalkan kualitas pengelolaan APBN pada semester berikutnya.

Dalam pelaksanaannya, peserta memperoleh pemaparan mengenai perkembangan indikator kinerja pelaksanaan anggaran, evaluasi atas capaian masing-masing satuan kerja, serta berbagai rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Melalui diskusi yang berlangsung interaktif, satuan kerja juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapi  sehingga dapat memperoleh solusi dan pendampingan yang tepat dari KPPN Meulaboh.

Kegiatan sertifikasi pejabat perbendaharaan yang dilaksanakan bersamaan dengan evaluasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan negara. Dengan pejabat perbendaharaan yang kompeten dan profesional, diharapkan tata kelola keuangan negara dapat berjalan semakin baik serta sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh berharap seluruh satuan kerja terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu, serta pertanggungjawaban yang akuntabel menjadi kunci dalam mewujudkan belanja negara yang berkualitas dan berdampak nyata.

Sebagai mitra strategis satuan kerja, KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan, pembinaan, dan layanan terbaik dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan akuntabel, serta berorientasi pada hasil demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dokumentasi : Muhammad Alhady (Humas KPPN Meulaboh)

Meulaboh – Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Meulaboh terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan KPPN Meulaboh pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kantor Bupati Aceh Barat bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat.

Rapat diawali dengan mengikuti arahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual yang menekankan pentingnya menjaga inflasi tetap terkendali guna mempertahankan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Dalam kesempatan tersebut juga dibahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSen) Versi 3 Tahun 2026 sebagai landasan penyusunan kebijakan yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran.

Selanjutnya, TPID Kabupaten Aceh Barat melaksanakan rapat koordinasi internal guna membahas kondisi perkembangan harga komoditas strategis serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di wilayah Aceh Barat.

Keikutsertaan KPPN Meulaboh dalam forum TPID merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPPN sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tidak hanya mengelola penyaluran APBN, tetapi juga berperan sebagai Regional Chief Economist (RCE). Melalui peran tersebut, KPPN turut mendukung penyediaan analisis ekonomi regional, memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah, serta mendorong terciptanya stabilitas ekonomi sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang erat bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh anggota TPID, KPPN Meulaboh berkomitmen mendukung berbagai upaya pengendalian inflasi serta optimalisasi pelaksanaan APBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

KPPN Meulaboh kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi pelaksanaan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Keterampilan Bordir yang diselenggarakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Aceh Barat bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka pada Rabu 24 Juni 2026 di Aula KPPN Meulaboh.

Pembukaan pelatihan dilakukan oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Safrizal, yang hadir mewakili Bupati Aceh Barat. Turut hadir Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, beserta jajaran pemerintah daerah, peserta pelatihan, dan perwakilan KPPN Meulaboh.

Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Barat, Afrinda Novalia, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya generasi muda berusia 16 hingga 25 tahun, agar memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal berwirausaha maupun memasuki dunia kerja.

“Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta yang akan mendapatkan pembelajaran teori dan praktik keterampilan bordir. Setelah pembukaan, seluruh rangkaian kegiatan akan dilaksanakan di Aula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat hingga 26 Juli 2026,” ujarnya.

Menurut Afrinda, keterampilan bordir memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sekaligus menjadi salah satu upaya melestarikan kerajinan khas daerah. Ia berharap seluruh peserta dapat menguasai keterampilan tersebut dengan baik sehingga mampu menciptakan peluang usaha produktif usaha yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Aceh Barat, Safrizal, mengapresiasi upaya Dekranasda dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan keterampilan. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada KPPN Meulaboh yang selama ini aktif mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Aceh Barat.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung kegiatan seperti ini karena mampu membekali generasi muda dengan keterampilan yang bermanfaat untuk menciptakan usaha mandiri maupun memasuki dunia kerja,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekranasda Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut menyampaikan apresiasi kepada KPPN Meulaboh atas dukungan penyedian sarana dan prasarana sehingga kegiatan pembukaan pelatihan dapat terlaksana dengan baik.

Mewakili Kepala KPPN Meulaboh, Kepala Seksi Bank, Ishak, dalam sambutannya menyapaikan bahwa selaku unit vertikal Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Meulaboh tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyalur APBN, tetapi juga terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan kolaboratif.

“KPPN Meulaboh juga menaruh perhatian terhadap pelestarian budaya dan tradisi lokal serta pemberdayaan generasi muda. Kami siap bersinergi dengan berbagai pihak dalam mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian bangsa,” ujar Ishak.

Lebih lanjut, Ishak menjelaskan bahwa dukungan terhadap penyelenggaraan pelatihan keteremapilan bordir merupakan bagian dari komitmmen KPPN Meulaboh dalam mendukung pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat terus memperkuat ekosistem UMKM sekaligus mendorong pelestarian warisan budaya daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, KPPN Meulaboh berharap semakin banyak masyarakat, khususnta generasi muda yang memiliki keterampilan produktif, mampu menciptakan lapangan usaha secara mandiri, serta berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan gampong yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Aceh Barat terus ditingkatkan melalui kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) awal dan Sinergi Program Lintas Sektoral yang di selenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Barat di Aula Lantai II Kantor Inspektorat Aceh Barat, Kamis, 4 Juni 2026.

Kegiatan tersebut membahas implementasi Program SIuGab (Sinergi untuk Gampong Berintegritas), sebuah gerakan kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai program penguatan integritas desa dari sejumlah instansi.

Rakor dihadiri oleh unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa), KPPN Meulaboh, Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Majelis Adat Aceh (MAA), serta sejumlah camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini mrupakan tindak lanjut atas Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 389 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Desa Percontohan Antikorupsi.

Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Irwandi, menyampaikan bahwa SIuGab dibangun melalui penguatan tiga pilar utama secara terpadu, yaitu Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) dari KPPN Meulaboh, program Jaga Desa (Jaksa Jaga Desa) dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat, serta program Desa Percontohan Antikorupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, lahirnya gagasan desa percontohan antikorupsi di Aceh Barat tidak terlepas dari inovasi GIZI Desa yang digagas KPPN Meulaboh.

“Ide pembentukan desa percontohan antikorupsi ini berawal dari inovasi GIZI Desa yang di luncurkan KPPN Meulaboh pada akhir tahun 2024, yang diresmikan secara langsung oleh Pj. Bupati Aceh Barat pada saat itu, Bapak Azwardi. GIZI Desa ini merupakan titik nol dari proyek Desa Percontohan Antikorupsi di Aceh Barat,” ujar Irwandi.

Ia menambahkan bahwa integrasi dari tiga pilar utama ini merupakan instrumen untuk memangkas ego sektoral dalam membangun ekosistem integritas yang kokoh di gampong. Kolaborasi ini menjadi kunci utama agar pembinaan desa berjalan efektif, terukur, dan tidak tumpang tindih.

Berdasarkan hasil analisis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, terdapat 28 gampong potensial yang tersebar di 12 kecamatan. Dari jumlah tersebut, lima gampong ditetapkan sebagai pilot project pembinaan tahun 2026, yakni Gampong Peunaga Pasi Kecamatan Meureubo, Gampong Suak Indrapuri dan Gampong Kampung Belakang Kecamatan Johan Pahlawan, Gampong Meunasah Buloh Kecamatan Kaway XVI, serta Gampong Cot Darat Kecamatan Samatiga.

Penetapan lokus tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, keberlangsungan aktivitas BUMG, serta rekam jejak aparatur gampong yang bebas dari temuan pengawasan.

Melalui program SIuGaB, masing-masing instansi menjalankan peran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya. Dinas Kominsa berfokus pada digitalisasi pelayanan publik untuk mencegah pungutan liar, sementara KPPN Meulaboh bersama DPMG memperkuat kepatuhan pengelolaan keuangan dan akuntabilitas Dana Desa. Kejaksaan Negeri memberikan pendampingan hukum preventif, sedangkan MAA mendorong penguatan nilai-nilai adat seperti amanah dan meuseuraya dalam tata kelola pemerintahan gampong.

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi, tim gabungan lintas sektoral dijadwalkan melaksanakan sosialisasi kepada 28 gampong potensial pada minggu ketiga Juni 2026. Selanjutnya, pendampingan intensif terhadap lima gampong percontohan akan dilakukan mulai Juli hingga Desember 2026.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa keterlibatan KPPN dalam program tersebut merupakan bentuk komitmen dalam mendukung penguatan Zona Integritas hingga ke tingkat desa sebagai strata pemerintahan terendah.

“Sebagai unit kerja berpredikat WBBM sekaligus instansi garda terdepan dalam penyaluran Dana Desa, KPPN Meualaboh berkomitmen mendukung penuh pembangunan budaya integritas di gampong. Melalui inovasi GIZI desa, kami ingin memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan semakin akuntabel, transparan, dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” ungkap Linggo.

Beliau juga menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor sebelumnya telah berhasil mengantarkan Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo, menjadi Desa Percontohan Antikorupsi Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025.

Ke depan, KPPN Meulaboh berharap sinergi melalui program SIuGaB dapat memperluas budaya antikorupsi serta memperkuat kualitas dan integritas tata kelola pemerintahan desa di wilayah Aceh Barat secara terus menerus dan berkelanjutan.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)