Dalam upaya mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas dan tepat sasaran, serta selaras dengan peran selaku Financial Advisory, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh turut menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrumbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Aula Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Aceh Barat, Selasa, 21 April 2026 dengan mengusung tema “Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas dan Merata di Berbagai Sektor”.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil dalam sambutanya menegaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan akhir dari proses panjang perencanaan partisipatif yang telah dimulai dari tingkat gampong, kecamatan, hingga forum konsultasi publik rancangan awal RKPD yang kemudian diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029.

Output dari Musrenbang adalah dokumen rancangan akhir rencana pembangunan (seperti RKPD) yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran. Landasan Hukum Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Musrenbang bertujuan :

1. Menampung aspirasi, ide, dan kebutuhan nyata masyarakat dalam pembangunan;
2. Menentukan prioritas program kegiatan yang akan didanai.
3. Menyelaraskan rencana pembangunan antartingkat pemerintahan (bawah ke atas/bottom-up)

Secara makro, kinerja ekonomi Aceh Barat pada 2025 tercatat tumbuh 4,44 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya 7,72 persen. Meski demikian, tren pertumbuhan dinilai masih positif di tengah tekanan eksternal.

Di sisi sosial, sejumlah indikator menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun menjadi 15,50 persen, sementara pengangguran terbuka berada di angka 5,46 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 76,30, dengan PDRB per kapita mencapai Rp 43,42 juta.

Namun, pemerintah daerah tetap mencermati sejumlah tantangan, seperti meningkatnya ketimpangan pendapatan yang tercermin dari rasio gini sebesar 0,252, serta inflasi yang mencapai 5,56 persen.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab Aceh Barat menetapkan enam prioritas pembangunan tahun 2027, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia; percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif; penguatan sosial budaya dan nilai syariat Islam; reformasi tata kelola pemerintahan; pengelolaan lingkungan dan tata ruang berkelanjutan; serta penguatan ketahanan sosial dan peran pemuda.

Forum Musrembang tidak hanya menjadi sarana koordinasi antar pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi ruang dialog konstruktif untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembagunan agar tepat sasaran serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan daerah dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KPPN Meulaboh sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah turut berperan aktif dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta pemerataan pembangunan di daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawab moril Unit Kerja Berpredikat WBBM, KPPN Meulaboh berkomitmen mendukung penuh dan siap bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pembangunan dan penguatan Zona Integritas di daerah, sebagaimana halnya telah dilakukan melalui berbagai kesempatan seperti Gerakan Inovasi Zona Integritas Desa (GIZI Desa) yang berhasil menempatkan Gampong Pasi Pinang, Kecamatan Meureubo sebagai Percontohan Desa Antikorupsi Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 melalui sinergi lintas lembaga dengan Inspektorat, DPMG, Dinas Kominsa Kabupaten Aceh Barat dan masyarakat Gampong Pasi Pinang.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Sebagai bentuk komitmen dalam mengoptimalkan peran sebagai Financial Advisor serta mendekatkan layanan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan kegiatan Layanan Filial di Kabupaten Simeulue pada tanggal 8 s.d 14 April 2026.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen KPPN Meulaboh dalam memberikan layanan prima sekaligus pendampingan kepada para pemangku kepentingan melalui implementasi Central Government Advisory, Local Government Advisory, serta pelaksanaan Special Mission.

Pada aspek Local Government Advisory, KPPN Meulaboh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pembahasan difokuskan pada penyaluran dana desa serta pelaksanaan rekonsiliasi pajak daerah. Dalam hal ini, rekonsiliasi pajak daerah masih menghadapi kendala pada kelengkapan data yang dihimpun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sebagian masih dilakukan secara manual. KPPN Meulaboh turut mendorong percepatan penyaluran dana desa guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Simeulue.

Melalui Central Government Advisory, KPPN Meulaboh memberikan layanan konsultasi kepada berbagai satuan kerja, antara lain Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Simeulue, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simeulue, Lapas Kelas III Sinabang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue, Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue, Polres Simeulue Kejaksaan Negeri Simeulue, Mahkamah Syar’iyah Sinabang, serta Unit Penyelenggara Pelabuhan Sinabang. Materi konsultasi yang diberikan meliputi penyusunan dan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ), revisi Halaman III DIPA, pengelolaan user aplikasi SAKTI dan DIGIT, pengajuan sertifikasi pejabat perbendaharaan melalui SIMASPATEN, pengelolaan data supplier, hingga penyusunan target dan pelaporan capaian output.

Selain itu, KPPN Meulaboh juga melakukan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja, termasuk evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), khususnya pada aspek pengelolaan UP dan TUP, serta mendorong optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KPP).

Dalam menjalankan Special Mission, KPPN Meulaboh melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional SPPG Lugu di Kecamatan Simeulue Timur. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kegiatan operasional telah berjalan dengan baik dengan dukungan sumber daya yang memadai serta penerapan standar kebersihan dan pengujian kelayakan makanan oleh tenaga ahli gizi. Meskipun demikian, terdapat tantangan pada ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku yang dipengaruhi oleh distribusi logistik dari luar pulau.

Selama pelaksanaan layanan filial, KPPN Meulaboh juga secara aktif memberikan edukasi kepada satuan kerja terkait pentingnya pengelolaan anggaran yang berkualitas melalui indikator IKPA, yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Satuan kerja juga diingatkan untuk memperhatikan perencanaan kas melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) agar tidak terjadi deviasi, serta memastikan penyelesaian administrasi secara tepat waktu, termasuk penghapusan SPP dan SPM yang ditolak.

Sebagai bagian dari komitmen pelayanan, KPPN Meulaboh menegaskan bahwa seluruh layanan yang diberikan tidak pungut biaya. KPPN Meulaboh juga menyediakan saluran pengaduan resmi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan apabila terdapat indikasi pelanggaran, Dengan berpedoman pada maklumat pelayanan dan standar pelayanan. KPPN Meulaboh terus berupaya menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka memperkuat sinergi dan menjalin silaturahmi antarinstansi, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menerima kunjungan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Selasa, 31 Maret 2026. Kunjungan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan semangat kebersamaan antar lembaga pemerintah.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan kelembagaan antara KPPN Meulaboh dan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing intansi. Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dalam berbagai aspek pelaksanaan anggaran serta pelayanan publik.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak menegaskan pentingnya kolaborasi yang harmonis guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sinergi antarinstansi dinilai menjadi kunci dalam memastikan setiap program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

KPPN Meulaboh sebagai mitra strategis bagi satuan kerja terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan layanan terbaik kepada seluruh stakeholder. Melalui hubungan yang semakin erat, diharapkan koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelolaa keuangan negara yang berkualitas.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen antarinstansi untuk terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan.

Melalui penguatan sinergi antarinstansi ini, diharapkan seluruh jajaran dapat terus menjaga dan mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diraih. Capaian tersebut menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas, transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Sejumlah pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh dianugerahi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian aparatur sipil negara yang telah menunjukkan loyalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Penghargaan tersebut diserahkan secara resmi di Ruang Middle Office KPPN Meulaboh pada 27 April 2026 dalam suasana yang khidmat dan penuh rasa syukur.

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara, dan pemerintah. Selain itu, penghargaan ini juga diberikan kepada PNS yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, kecakapan, serta disiplin dalam pelaksanaan tugas selama kurun waktu tertentu, yaitu 10, 20, maupun 30 tahun masa kerja.

Pada kesempatan tersebut, penghargaan diberikan kepada beberapa pegawai KPPN Meulaboh, yaitu Linggo Supranggono yang menerima Satyalancana Karya Satya XX Tahun (20 Tahun), serta Teguh Bayu Aji Wibowo, Hesti Desscya Siagian, dan Chairul Azhar yang masing-masing menerima Satyalencana Karya Satya X Tahun (10 Tahun).

Penganugerahan ini menjadi wujud nyata apresiasi negara atas kontribusi dan pengabdian para aparatur pemerintahan dan pelayanan publik. Lebih dari sekadar pengakuan atas masa kerja, penghargaan ini mencerminkan komitmen dan dedikasi yang telah ditunjukkan secara berkelanjutan.

Melalui penghargaan ini, diharapkan seluruh pegawai KPPN Meulaboh, dapat terus menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan nilai-nilai integritas menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan dinamika pengelolaan keuangan yang semakin kompleks.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Dalam rangka mempererat silaturahmi serta memperkuat koordinasi antar unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Aceh Barat, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh melaksanakan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh Selasa, 14 April 2026. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta dihadiri langsung oleh Kepala KPP Pratama Meulaboh, Muhammad Fahror Rozie, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, serta para pajabat di lingkungan Kemenkeu Satu Meulaboh.

Pertemuan tersebut membahas pentingnya peran strategis masing-masing unit dalam menjaga keberlangsungan siklus keuangan negara. KPP Pratama Meulaboh memiliki peran dalam menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan, sementara KPPN Meulaboh bertanggung jawab dalam menyalurkan anggaran negara kepada masyarakat melalui belanja pemerintah. Sinergi yang kuat antara kedua instansi ini menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan optimal, akuntabel, dan tepat sasaran.

Momentum silaturahmi pasca Idulfitri ini tidak hanya menjadi ajang untuk mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik. Dengan komunikasi dan koordinasi yang semakin baik, diharapkan setiap program dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

“Sinergi antar unit Kemenkeu Satu merupakan fondasi penting dalam mendukung kebersihan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing intansi. Melalui silaturahmi ini, kami berharap kolaborasi yang telah terjalin dapat semakin solid dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ungkap Linggo Supranggono.

Ke depan, Kemenkeu Satu Meulaboh akan terus mendorong berbagai bentuk kolaborasi dan koordinasi yang konstruktif guna mendukung pelaksanaan APBN secara optimal di tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian Keuangan dalam menghadirkan pengelolaan keuangan negara yang tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan hubungan kerjasama antar unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Aceh Barat dapat semakin erat, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam peningkatan kualitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebagai penutup, KPPN Meulaboh sebagai satuan kerja yang telah meraih predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) terus menegaskan komitmennya dalam memberikan pelayanan tanpa pungutan dan bebas dari praktik korupsi. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas serta mengedepankan pelayanan prima, KPPN Meulaboh berupaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan terpercaya.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh telah berhasil menyalurkan seluruh Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian/Lembaga di wilayah kerjanya. Penyaluran ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026.

Pengajuan pembayaran THR telah mulai dilakukan sejak tanggal 4 Maret 2026, dengan dasar perhitungan mengacu pada penghasilan yang diterima pada bulan Februari 2026. Pemberian THR ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian Aparatur Negara, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.

Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan seluruh proses penyaluran THR dapat diselesaikan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dalam rangka mendukung percepatan tersebut, KPPN Meulaboh membuka layanan pada hari libur, yaitu Sabtu hingga Minggu tanggal 7 sampai dengan 8 Maret 2026, serta melakukan monitoring secara intensif terhadap satuan kerja (satker) agar segera mengajukan pembayaran THR.

“Langkah ini kami lakukan untuk memastikan seluruh satker dapat tepat waktu dalam mengajukan SPM THR, sehingga hak pegawai dapat diterima sebelum Hari Raya,” ujar Linggo.

Hingga saat ini, total penyaluran THR oleh KPPN Meulaboh telah mencapai Rp43,62 miliar. Rincian penyaluran tersebut meliputi pembayaran kepada Pegawai Negeri Sipil, anggota Polri, dan TNI sebesar Rp23,71 miliar untuk 6.202 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp1,87 miliar untuk 743 orang, serta Tunjangan Kinerja ASN sebesar Rp18,04 miliar untuk 6.431 orang.

Penyaluran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah kerja KPPN Meulaboh yang meliputi Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Simeulue. Peningkatan daya beli tersebut diyakini akan memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Di samping itu, Kepala KPPN Meulaboh juga menegaskan komitmen institusinya dalam menjaga integritas pelayanan. Seluruh layanan di KPPN Meulaboh diberikan tanpa dipungut biaya, serta tidak menerima segala bentuk gratifikasi, khususnya dalam momentum menjelang Hari Raya.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat dapat melaporkan melalui saluran pengaduan resmi yang tersedia,” tegasnya.

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya KPPN Meulaboh dalam mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM), sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)