Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan salah satu alat ukur strategis yang digunakan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (satker). Dengan berbagai aspek penilaian, mulai dari perencanaan hingga capaian output, IKPA bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari tata kelola keuangan negara yang baik.
Pada Semester I Tahun 2025, KPPN Padang mencatat capaian IKPA dari ratusan satuan kerja di lingkup layanan KPPN Padang. Banyak satker berhasil meraih nilai sempurna, namun sebagian lainnya masih menunjukkan ruang perbaikan signifikan, terutama pada aspek belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).
Potret Umum Capaian IKPA Semester I 2025
Secara umum, data menunjukkan bahwa sebagian besar satker telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan banyak yang mencapai nilai akhir di atas 95 bahkan 100. Sebut saja RRI Padang, Lapas Pariaman, dan TVRI Sumatera Barat yang mencatat nilai sempurna pada seluruh indikator. Namun, sejumlah satker lainnya seperti Universitas Negeri Padang, Rumkit Reksodiwiryo, dan beberapa instansi vertikal Kementerian Agama hanya mencatat nilai akhir pada kisaran 70 hingga 80, terutama karena nihilnya skor pada aspek belanja kontraktual atau capaian output.
Beberapa tantangan utama terlihat pada:
- Belanja Kontraktual: Banyak satker belum melaksanakan kegiatan kontraktual pada semester pertama, menyebabkan skor nol pada indikator ini.
- Penyelesaian Tagihan: Keterlambatan dalam memproses SPM (Surat Perintah Membayar) turut menurunkan nilai.
- Pengelolaan UP/TUP: Ketidakpatuhan pada batas waktu pertanggungjawaban membuat sebagian satker tidak mendapatkan poin penuh.
- Revisi DIPA: Adanya deviasi antar halaman III DIPA dengan realisasi menunjukkan masih lemahnya perencanaan di awal tahun anggaran.
Dengan mencermati permasalahan tersebut, sangat penting bagi satker untuk menyusun strategi sistematis guna meningkatkan nilai IKPA, yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program kerja dan optimalisasi anggaran negara.
