PENGUMUMAN NOMOR PENG-1/KPN.0301/2026

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PADANG TAHUN ANGGARAN 2026

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang, dengan ini dibuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk menjadi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Satuan Pengamanan (Satpam) di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Padang dengan kuota sebanyak 1 (satu) orang untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan KPPN Tipe A1 Padang

A.   Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia pada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas (dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah);
6. Tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil dan/atau sebagai pegawai tetap pada institusi lain;
7. Bersedia untuk tidak mengajukan pindah atau mengundurkan diri dari KPPN Tipe A1 Padang selama minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal terbit SK Kepala KPPN Tipe A1 Padang tentang Pengangkatan Sebagai PPNPN di Lingkungan KPPN Tipe A1 Padang (dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai);
8. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
9. Tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (dibuktikan dengan surat keterangan tidak mengonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, disampaikan pada saat pemberkasan); dan
10. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

B.   Persyaratan Khusus

1. Pria atau wanita
2. Usia 20 d. 35 tahun terhitung mulai tanggal 1 April 2026
3. Tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 160 cm untuk wanita;
4. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas / sederajat
5. Memiliki sertifikat pelatihan sebagai satpam (wajib) dan sertifikat keahlian lainnya yang mendukung pekerjaan (bagi yang memiliki);
6. Mempunyai SIM A yang masih berlaku dan bisa mengendarai mobil manual dan matic
7. Diutamakan bagi yang tinggal di wilayah Kota Padang;
8. Tidak pernah dikenai hukuman disiplin paling rendah teguran lisan, dan tidak pernah atau sedang menjalani hukuman terkait etika ketika bekerja di tempat lain.

C.   Tata Cara Pendaftaran

1. Menyiapkan berkas pendaftaran berupa:
   1. Surat Lamaran Kerja (format terlampir);
   2. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);
   3. Surat Keterangan Sehat dari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah;
   4. Pas Foto ukuran 4x6 cm;
   5. Fotokopi KTP;
   6. Fotokopi SIM A yang masih berlaku;
   7. SKCK yang masih berlaku
   8. Fotokopi Ijazah dan Transkrip / Daftar Nilai Terakhir (legalisir)
   9. Surat Pernyataan tidak mengajukan pindah atau mengundurkan diri dari KPPN Tipe A1 Padang bermeterai (format terlampir); dan
   10. Sertifikat pelatihan keahlian sebagai satpam (wajib)
   11. Sertifikat keahlian lainnya (opsional)

Seluruh berkas pendaftaran haris dibuat dalam bentuk file elektronik (digital) dalam format PDF dan setiap file berukuran maksimal 10 MB;

2. Mengisi formulir pendaftaran dan mengupload file PDF berkas pendaftaran melalui laman t.kemenkeu.go.id/SatpamKPPNPadang2026;
3. Batas waktu pendaftaran online dan upload berkas pendaftaran paling lambat hari Selasa, 10 Maret 2026 pukul 17.00 WIB

D.   Jadwal Seleksi

1. Tahapan Seleksi
   1. Seleksi Administrasi;
   2. Seleksi Hard Comptency (SHC);
   3. Seleksi Kesehatan dan Wawancara

F.    Penetapan Kelulusan

1. Peserta yang lolos seleksi administrasi dapat melanjutkan ke Seleksi Hard Competency.
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Hard Competency (SHC) adalah 5 orang peserta dengan peringkat nilai terbaik.

3. Para peserta yang dinyatakan luluh SHC selanjutnya dapat mengikuti tes kesehatan dan wawancara
4. Nilai hasil akhir seleksi ditentukan dari 40% nilai SHC, 30% nilai kesehatan dan 30% nilai wawancara
5. Pengolahan nilai hasil seleksi dilakukan oleh panitia
6. Pengumuman hasil seleksi akan ditetapkan oleh Kepala KPPN Tipe A1 Padang dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Peserta yang tidak datang untuk mengikuti tahapan seleksi maka dinyatakan mengundurkan diri.

G.   Pemberkasan

Pelamar yang telah dinyatakan lulus dapat melakukan pemberkasan dalam rangka pengangkatan sebagai Calon PPNPN KPPN Tipe A1 Padang melalui Subbagian Umum KPPN Tipe A1 Padang dengan membawa berkas diri asli dan surat keterangan tidak mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan / lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

H.   Ketentuan Lain

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan / persyaratan seleksi yang ditetapkan;
2. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai Calon PPNPN;
3. Pelamar yang telah dinyatakan lulus hasil akhir seleksi namun tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk pengangkatan sebagai Calon PPNPN sampai dengan batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan formasi akan diisi oleh peserta pada peringkat berikutnya;
4. Pelayanan informasi terkait pelaksanaan seleksi Calon PPNPN dapat menghubugi contact person atas nama Bapak Dendi Andrian melalui WA: 0817-820-511 atau melalui laman kemenkeu.go.id/SatpamKPPNPadang2026;
5. Setiap pelamar wajib memantau perkembangan informasi terkait dengan seleksi Calon PPNPN pada laman kemenkeu.go.id/SatpamKPPNPadang2026;
6. Seluruh tahapan seleksi ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN. Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

LINK PENDAFTARAN

Realisasi APBN Hingga 31 Januari 2026 – KPPN Padang
Realisasi APBN KPPN Padang 11,12%: Optimisme Sinergis Mendukung Arah Kebijakan APBN 2026

Padang, 13 Februari 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang terus menjalankan peran sentral dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital. Penyaluran ini seiring dengan arah kebijakan APBN 2026 yang menegaskan peran APBN sebagai katalis percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintahan yang menempatkan APBN sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, anggaran dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Realitas Anggaran di Sumatera Barat per 31 Januari 2026

Hingga periode 31Januari 2026, KPPN Padang mengelola alokasi APBN sebesar Rp15,054 triliun untuk Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan empat pemerintah daerah (Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai), mencakup 45 kementerian/lembaga dan 265 satuan kerja. Realisasi penyaluran mencapai Rp1,673 triliun atau 11,12% dari pagu, mencerminkan langkah awal yang solid memulai tahun anggaran 2026.

Jenis belanja dengan realisasi tertinggi adalah belanja transfer sebesar 18,12%, menandakan fokus kuat pada dukungan fiskal kepada daerah, sementara belanja barang menunjukkan realisasi 2,10% yang akan terus meningkat sejalan dengan percepatan program prioritas.

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

1. Belanja Pegawai: Rp450,76 miliar (11,03%) bertujuan untuk menjamin kelancaran ASN dalam pelayanan publik.
2. Belanja Barang: Rp68,64 miliar (2,10%) guna mendukung operasional pelayanan masyarakat.
3. Belanja Modal: Rp36,41 miliar (2,37%) merupakan investasi pada infrastruktur kantor dan layanan publik.
4. Transfer ke Daerah: Rp1,117 triliun (18,12%) sebagai pendukung kemampuan fiskal daerah.

Sorotan Transfer ke Daerah dan Fokus Prioritas Pembangunan

Penyaluran transfer ke daerah telah berlangsung secara progresif di berbagai komponen utama, mendukung pelayanan dasar masyarakat di Sumatera Barat:

• DAU: Sebagai sumber pembiayaan utama pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, realisasi menunjukkan momentum awal positif untuk mendukung kinerja layanan publik di provinsi dan kabupaten/kota.
• DBH: Meski masih tahap awal, DBH mendukung kapasitas fiskal daerah melalui kontribusi penerimaan negara yang berkelanjutan.
• DAK Fisik & Non-Fisik: DAK dialokasikan untuk prioritas nasional dan layanan dasar, dengan penyaluran yang akan diperkuat seiring terbitnya petunjuk teknis 2026.
• BOK Puskesmas: Fokus pada peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif yang esensial bagi masyarakat.
• BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan): Mendukung kualitas dan kontinuitas pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan ini senada dengan arah kebijakan APBN 2026 yang menempatkan ketahanan pangan, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal (termasuk UMKM) sebagai agenda prioritas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sinergi Kebijakan APBN 2026 dan Prioritas Daerah

APBN 2026 tidak hanya dirancang sebagai alat anggaran biasa, tetapi sebagai instrumen yang mampu menggerakkan sektor riil ekonomi, menguatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah termasuk di Sumatera Barat. Fokus anggaran diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, sekaligus mendorong ketahanan pangan, energi, dan transformasi ekonomi lokal.

Arah Optimis di Awal Tahun 2026

KPPN Padang optimis bahwa realisasi APBN pada awal tahun ini akan terus meningkat dengan dukungan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota hingga satuan kerja kementerian dan lembaga. Kebijakan fiskal yang dirancang bersifat responsif dan adaptif akan memperkuat daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan peluang pertumbuhan daerah.

Dengan demikian, realisasi APBN 2026 di wilayah kerja KPPN Padang diharapkan tidak hanya mencapai target teknis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat menguatkan fondasi pembangunan daerah dan mendorong percepatan pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional.

PENGUMUMAN NOMOR PENG-4/KPN.0301/2025

TENTANG

LELANG BMN BERUPA SATU PAKET KENDARAAN BERMOTOR DAN SATU PAKET INVENTARIS KANTOR PADA KPPN PADANG

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan penjualan secara lelang atas BMN berupa Satu Paket Kendaraan Bermotor dan Satu Paket Inventaris Kantor diantaranya:

A. Pelaksanaan Lelang

Hari                                 : Selasa

Tanggal                            : 25 November 2025

Batas Akhir Penawaran       : 25 November 2025 pukul 11.30 WIB (sesuai waktu server)

Alamat Domain                  : lelang.go.id

Tempat Lelang                   : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Padang Jl. Perintis Kemerdekaan No.79 Kota Padang

Penetapan Lelang               : setelah batas akhir penawaran

B. Syarat dan Ketentuan Lelang

1. Lelang dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang, yaitu dengan menggunakan aplikasi lelang internet (e-auction) dengan cara penawaran Open Bidding pada alamat website lelang lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain
2. Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada lelang.go.id dengan merekam serta mengunggah soft copy KTP, NPWP, dan Nomor Rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor rekening tersebut.
3. Tata cara penyetoran uang jaminan lelang sebagai berikut:
   1. Uang Jaminan Lelang disetorkan ke rekening Virtual Account dan jumlahnya harus sama persis dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan dibayarkan sekaligus (tidak dicicil).
   2. Uang Jaminan Lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Padang selambat- lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
   3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Objek lelang berada di KPPN Padang, Jl. Perintis Kemerdekaan No.79 Kota Padang, Sumatera Barat. Calon Peserta Lelang dapat melihat objek lelang mulai tanggal 19 November 2025 d. 24 November 2025 (pada hari kerja) mulai pukul 09.00 s.d.16.00 WIB.
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melunasi harga lelang dan bea lelang pembeli. Pelunasan tersebut telah efektif diterima oleh KPKNL Padang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
6. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Terhadap pemenang lelang, penunjukan sebagai pemenang akan dibatalkan oleh pejabat lelang.
7. Memperhatikan sistem End of Day (EOD) yang berlaku pada masing-masing bank berbeda-beda, kami menghimbau kepada peserta lelang agar menyetor uang jaminan maupun pelunasan lelang paling lambat pukul 00 WIB satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
8. Barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya, dan segala bentuk kerusakan dan risiko lainnya menjadi tanggung jawab pembeli sepenuhnya. Peserta lelang yang telah menyetor uang jaminan dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang ditawari/dibeli.
9. Persyaratan untuk mengambil objek lelang bagi pemenang lelang: Identitas yang masih berlaku dan Kuitansi pelunasan lelang dari KPKNL Padan
10. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi KPPN Padang (Contact Person: Sdr. Dendi Andrian 0817820511. Serta informasi mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan lelang dapat menghubungi KPKNL Padang Perintis Kemerdekaan No.79, Jati, Padang di nomor (0751)28299.

  Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

s.kemenkeu.go.id/lelangkppnpadang2025

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan salah satu alat ukur strategis yang digunakan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja (satker). Dengan berbagai aspek penilaian, mulai dari perencanaan hingga capaian output, IKPA bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari tata kelola keuangan negara yang baik.

Pada Semester I Tahun 2025, KPPN Padang mencatat capaian IKPA dari ratusan satuan kerja di lingkup layanan KPPN Padang. Banyak satker berhasil meraih nilai sempurna, namun sebagian lainnya masih menunjukkan ruang perbaikan signifikan, terutama pada aspek belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, dan pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP).

Potret Umum Capaian IKPA Semester I 2025

Secara umum, data menunjukkan bahwa sebagian besar satker telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan banyak yang mencapai nilai akhir di atas 95 bahkan 100. Sebut saja RRI Padang, Lapas Pariaman, dan TVRI Sumatera Barat yang mencatat nilai sempurna pada seluruh indikator. Namun, sejumlah satker lainnya seperti Universitas Negeri Padang, Rumkit Reksodiwiryo, dan beberapa instansi vertikal Kementerian Agama hanya mencatat nilai akhir pada kisaran 70 hingga 80, terutama karena nihilnya skor pada aspek belanja kontraktual atau capaian output.

Beberapa tantangan utama terlihat pada:
- Belanja Kontraktual: Banyak satker belum melaksanakan kegiatan kontraktual pada semester pertama, menyebabkan skor nol pada indikator ini.
- Penyelesaian Tagihan: Keterlambatan dalam memproses SPM (Surat Perintah Membayar) turut menurunkan nilai.
- Pengelolaan UP/TUP: Ketidakpatuhan pada batas waktu pertanggungjawaban membuat sebagian satker tidak mendapatkan poin penuh.
- Revisi DIPA: Adanya deviasi antar halaman III DIPA dengan realisasi menunjukkan masih lemahnya perencanaan di awal tahun anggaran.

Dengan mencermati permasalahan tersebut, sangat penting bagi satker untuk menyusun strategi sistematis guna meningkatkan nilai IKPA, yang berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program kerja dan optimalisasi anggaran negara.

Langkah Strategis Meningkatkan IKPA Satker

1. Penguatan Perencanaan Anggaran Sejak Awal Tahun
   Penyusunan DIPA yang realistis dan akurat menjadi kunci. Satker perlu memastikan bahwa rencana kerja yang dituangkan ke dalam DIPA sesuai dengan kebutuhan riil dan kalender kegiatan.
2. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Secara Bertahap
   Hindari pola serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun (backloading). Gunakan analisis tren bulanan untuk memantau realisasi belanja agar target serapan tidak meleset.
3. Peningkatan Kualitas Belanja Kontraktual
   Satker yang belum melakukan kontraktualisasi kegiatan harus segera melaksanakannya. Gunakan sistem pengadaan berbasis e-katalog atau e-purchasing.
4. Efisiensi dan Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan
   Penyelesaian tagihan yang lambat tidak hanya mengganggu arus kas negara tetapi juga menurunkan nilai IKPA. Gunakan aplikasi keuangan secara optimal untuk percepatan proses.
5. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan TUP Secara Tertib
   Lakukan pelaporan LPJ secara berkala dan tepat waktu. Manfaatkan dashboard monitoring KPPN untuk pengingat status pertanggungjawaban.
6. Peningkatan Capaian Output
   Gunakan metode evaluasi berbasis kinerja untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran.
7. Monitoring dan Evaluasi Rutin
   Lakukan forum koordinasi triwulanan dan benchmarking dengan satker yang memperoleh nilai IKPA tinggi.
8. Penguatan SDM Pengelola Anggaran
   Lakukan pelatihan berkala kepada operator SAI, bendahara, dan PPK mengenai perubahan regulasi dan teknis aplikasi.

Inovasi KPPN dalam Mendukung Peningkatan IKPA

Sebagai mitra kerja satker, KPPN Padang telah melaksanakan berbagai inovasi seperti:
- Penyediaan dashboard real-time IKPA
- Bimbingan teknis tematik
- Penghargaan bagi satker dengan nilai IKPA terbaik

KPPN juga selalu berperan aktif dengan menerbitkan early warning system, coaching clinic, dan mendorong integrasi antara pelaksanaan anggaran dengan sistem pengukuran kinerja instansi.