Realisasi APBN Hingga 31 Januari 2026 – KPPN Padang
Realisasi APBN KPPN Padang 11,12%: Optimisme Sinergis Mendukung Arah Kebijakan APBN 2026

Padang, 13 Februari 2026 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang terus menjalankan peran sentral dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 secara tepat waktu, transparan, akuntabel, dan berbasis sistem digital. Penyaluran ini seiring dengan arah kebijakan APBN 2026 yang menegaskan peran APBN sebagai katalis percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai bagian dari komitmen pemerintahan yang menempatkan APBN sebagai instrumen strategis pembangunan nasional, anggaran dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional yang dinamis selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Realitas Anggaran di Sumatera Barat per 31 Januari 2026

Hingga periode 31Januari 2026, KPPN Padang mengelola alokasi APBN sebesar Rp15,054 triliun untuk Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat dan empat pemerintah daerah (Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai), mencakup 45 kementerian/lembaga dan 265 satuan kerja. Realisasi penyaluran mencapai Rp1,673 triliun atau 11,12% dari pagu, mencerminkan langkah awal yang solid memulai tahun anggaran 2026.

Jenis belanja dengan realisasi tertinggi adalah belanja transfer sebesar 18,12%, menandakan fokus kuat pada dukungan fiskal kepada daerah, sementara belanja barang menunjukkan realisasi 2,10% yang akan terus meningkat sejalan dengan percepatan program prioritas.

Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja

1. Belanja Pegawai: Rp450,76 miliar (11,03%) bertujuan untuk menjamin kelancaran ASN dalam pelayanan publik.
2. Belanja Barang: Rp68,64 miliar (2,10%) guna mendukung operasional pelayanan masyarakat.
3. Belanja Modal: Rp36,41 miliar (2,37%) merupakan investasi pada infrastruktur kantor dan layanan publik.
4. Transfer ke Daerah: Rp1,117 triliun (18,12%) sebagai pendukung kemampuan fiskal daerah.

Sorotan Transfer ke Daerah dan Fokus Prioritas Pembangunan

Penyaluran transfer ke daerah telah berlangsung secara progresif di berbagai komponen utama, mendukung pelayanan dasar masyarakat di Sumatera Barat:

• DAU: Sebagai sumber pembiayaan utama pelayanan publik termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, realisasi menunjukkan momentum awal positif untuk mendukung kinerja layanan publik di provinsi dan kabupaten/kota.
• DBH: Meski masih tahap awal, DBH mendukung kapasitas fiskal daerah melalui kontribusi penerimaan negara yang berkelanjutan.
• DAK Fisik & Non-Fisik: DAK dialokasikan untuk prioritas nasional dan layanan dasar, dengan penyaluran yang akan diperkuat seiring terbitnya petunjuk teknis 2026.
• BOK Puskesmas: Fokus pada peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif yang esensial bagi masyarakat.
• BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan): Mendukung kualitas dan kontinuitas pembelajaran di pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan ini senada dengan arah kebijakan APBN 2026 yang menempatkan ketahanan pangan, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal (termasuk UMKM) sebagai agenda prioritas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sinergi Kebijakan APBN 2026 dan Prioritas Daerah

APBN 2026 tidak hanya dirancang sebagai alat anggaran biasa, tetapi sebagai instrumen yang mampu menggerakkan sektor riil ekonomi, menguatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah termasuk di Sumatera Barat. Fokus anggaran diarahkan pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pengembangan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, sekaligus mendorong ketahanan pangan, energi, dan transformasi ekonomi lokal.

Arah Optimis di Awal Tahun 2026

KPPN Padang optimis bahwa realisasi APBN pada awal tahun ini akan terus meningkat dengan dukungan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah provinsi/kabupaten/kota hingga satuan kerja kementerian dan lembaga. Kebijakan fiskal yang dirancang bersifat responsif dan adaptif akan memperkuat daya tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan peluang pertumbuhan daerah.

Dengan demikian, realisasi APBN 2026 di wilayah kerja KPPN Padang diharapkan tidak hanya mencapai target teknis, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat menguatkan fondasi pembangunan daerah dan mendorong percepatan pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional.