Keamanan data bukan hanya soal sistem besar dan firewall, tapi juga kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya: mengunci perangkat sebelum meninggalkannya, meskipun hanya sebentar.
Perangkat yang tidak terkunci dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang dan membuka peluang penyalahgunaan data penting. Yuk, mulai biasakan:
🔒 Kunci laptop/PC sebelum berdiri dari meja
🔒 Aktifkan auto‑lock
🔒 Jangan tinggalkan dokumen sensitif terbuka
🔒 Jaga lingkungan kerja agar tetap aman
Aksi kecilmu menjaga keamanan institusi.
#SecurityAwareness #KemenkeuTanggapDigital #KPPNPalangkaraya #JagaDataBersama
Dalam momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA), KPPN Palangkaraya mengambil langkah nyata melalui pelaksanaan Kegiatan HAKORDIA Tahun 2025 yang mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen KPPN Palangkaraya dalam meneguhkan nilai-nilai integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai bagian dari Kementerian Keuangan.

Peringatan HAKORDIA dimaknai sebagai momentum reflektif untuk memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya membangun budaya kerja yang bersih dan berintegritas. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran KPPN Palangkaraya diajak untuk terus menanamkan sikap antikorupsi dalam setiap aspek pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.
![]() |
![]() |
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Palangkaraya memberikan edukasi kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pencegahan korupsi sejak dini. Selain menekankan upaya pencegahan, beliau juga menyampaikan dorongan moral agar setiap individu senantiasa menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keteladanan sebagai fondasi utama dalam bekerja dan berinteraksi di lingkungan kerja.
![]() |
![]() |
Komitmen bersama semakin diperkuat melalui prosesi penandatanganan Komitmen Anti Korupsi yang diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Palangkaraya. Tindakan simbolis ini mencerminkan tekad kolektif untuk menjaga lingkungan kerja yang bersih, profesional, serta bebas dari segala bentuk penyimpangan, baik secara etika maupun hukum.
![]() |
![]() |
Selain rangkaian kegiatan internal, seluruh pegawai KPPN Palangkaraya juga turut mengikuti Kegiatan Peringatan HAKORDIA bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat DJPb. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antar unit kerja sekaligus menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama di seluruh tingkatan organisasi.
![]() |
![]() |
Pelaksanaan kegiatan HAKORDIA Tahun 2025 ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan semangat integritas dan kejujuran, KPPN Palangkaraya berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, berintegritas, dan terpercaya. Bersama lawan korupsi, bersama jaga martabat pelayanan publik.

Tahukah kamu bahwa salah satu metode serangan siber paling sederhana namun berbahaya adalah melalui USB asing yang sengaja ditinggalkan atau diberikan tanpa penjelasan?
USB yang tidak dikenal bisa mengandung:
⚠ Malware yang menginfeksi sistem
⚠ Ransomware yang mengunci data
⚠ Program otomatis yang memberi akses ke pihak tidak berwenang
⚠ Script berbahaya yang berjalan seketika saat USB dicolokkan
Untuk menjaga keamanan informasi, lakukan langkah berikut:
✔ Jangan colokkan USB yang asal ditemukan
✔ Gunakan USB dari sumber resmi dan terpercaya
✔ Laporkan jika menemukan USB mencurigakan di area kantor
✔ Minta pengecekan ke tim IT sebelum digunakan
Keamanan data institusi dimulai dari kewaspadaan kita bersama.
#SecurityAwareness #USBKeamanan #KemenkeuDigital #KPPNPalangkaraya
Pada tanggal 18 Desember 2025, KPPN Palangkaraya melaksanakan kegiatan Konferensi Pers terkait kinerja APBN Periode 30 November 2025 lingkup KPPN Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen KPPN Palangkaraya dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, sekaligus sebagai sarana penyampaian informasi kinerja kepada para pemangku kepentingan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala KPPN Palangkaraya menyampaikan paparan kinerja APBN yang dilanjutkan dengan diskusi strategis bersama para mitra kerja. Diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif, sehingga para peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai capaian pelaksanaan APBN, tantangan yang dihadapi, serta arah kebijakan dan keberlanjutan penyerapan APBN Tahun Anggaran 2025 di lingkup KPPN Palangkaraya.

Selain membahas kinerja APBN, Konferensi Pers ini juga menegaskan komitmen KPPN Palangkaraya dalam penerapan kebijakan Anti Korupsi. KPPN Palangkaraya menegaskan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun atas pelayanan yang diberikan, sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, KPPN Palangkaraya berharap dapat terus memperkuat kepercayaan, kolaborasi, dan sinergi positif dengan seluruh pemangku kepentingan demi mendukung pertumbuhan Indonesia yang lebih baik.
Transformasi digital di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), membawa kemudahan dalam pengelolaan keuangan negara. Namun, kemudahan ini juga membuka potensi risiko kebocoran data dan serangan siber. Setiap ASN memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan informasi, bukan hanya karena tuntutan regulasi, tetapi juga demi menjaga kepercayaan publik dan integritas negara.
Menjaga Kerahasiaan Data Negara
ASN mengelola informasi sensitif seperti data anggaran, transaksi, dan identitas penerima manfaat. Kebocoran data dapat mengganggu stabilitas fiskal dan merusak reputasi pemerintah.
Kepatuhan terhadap Regulasi Nasional
Berdasarkan PMK 110/2024, PER-1/PB/2021, dan UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, ASN wajib menerapkan prinsip keamanan informasi dalam setiap aktivitas digital.
Mencegah Ancaman Siber
Serangan seperti phishing, malware, dan ransomware sering menargetkan pegawai pemerintah. ASN yang lalai dapat menjadi pintu masuk bagi peretas ke sistem keuangan negara.
Mendukung SPBE dan Zona Integritas
Keamanan informasi adalah bagian dari pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan penguatan Zona Integritas (WBK/WBBM) di KPPN dan seluruh unit DJPb.
Kesimpulan:
Keamanan informasi bukan hanya tanggung jawab unit TI, tetapi kewajiban setiap ASN. Dengan disiplin menjaga keamanan digital, kita melindungi keuangan negara, menjaga kepercayaan publik, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402