KPPN Palangkaraya

17 Mar,2022

: Berita

FGD Implementasi Sistem Digipay

Rabu (17/03) KPPN Palangka Raya telah melaksanakan Focus Group Discussion Sistem Digital Payment-Marketplace pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Palangka Raya. Digipay merupakan sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kemenkeu bekerjasama dengan Bank Himbara. Ekosistemnya terbentuk dari Satker pengelola Uang Persediaan (UP) APBN dan vendor/toko/warung/dll (UMKM) dengan berbasis rekening pada suatu bank yang sama. Digipay mengitegrasikan satker pengguna APBN, UMKM sebagai penyedia barang/jasa dan perbankan dalam satu ekosistem.

Manfaat digipay antara lain sistem pembayaran digital terintegrasi dengan sistem pengadaan eletronik (digital) dalam satu platform, belanja dari bisa dari mana saja dan kapan saja, prosesnya cukup membutuhkan waktu 5-10 menit, belanja secara daring tidak memerlukan transportasi, paperless karena semua tahapan pengajuan pesanan, verifikasi, approval dan komunikasi dilakukan secara web based, integrasi proses penghitungan pajak dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban melalui platform, serta cashless karena pembayaran hanya menggunakan KKP dan/atau VA CMS, mendukung penuh program GNNT.

Acara FGD Sistem Digital Payment-Marketplace dilaksanakan secara daring melalui zoom dan dihadiri oleh 223 satuan kerja. Acara dibawakan oleh Zakiah Darajat selaku pembawa acara dan sambutan dari Kepala KPPN Palangka Raya, Muhtar Salim. Materi disampaikan oleh Rois Triawan dan dilanjutkan dengan praktik penggunaan apikasi yang dipandu oleh Febriana Dwi Ramadhani dan Aulia Rahmah kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman terkait digipay dilakukan juga dilakukan pretest dan postest kepada satuan kerja.

07 Jan,2022

: Berita

Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan

Jumat (7/01) KPPN Palangka Raya telah melaksanakan Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan kepada Bendahara Satuan Kerja Lingkup KPPN Palangka Raya. Hal ini dalam rangka pemindahan pembuatan Billing Non Anggaran dari Sistem Simponi ke Billing Perbedaharaan di DJPb, sistem Simponi yang dikelola oleh DJA akan difokuskan pada pembuatan billing PNPB saja sehingga pembuatan Billing Non Anggaran pada sistem Simponi akan ditutup. Timeline menuju Implementasi Biling Perbendaharaan dimulai sejak November 2021 yaitu penyampaian buku manual dan video tutorial Billing DJPb, dilanjutkan sosialisasi kepada KPPN dan Kanwil DJPb pada tanggal 28-31 Desember 2021, kemudian 3-7 Januari 2022 sosialisasi dari Kanwil dan KPPN ke pengguna yaitu satuan kerja dan pemda, 3-14 Januari KPPN mendampingi dan memantau pelaksanaan migrasi user Simponi dan 17 Januari 2022 Billing DJPb bisa membuat kode billing dan pembuatan kode billing di Simponi ditutup.

Manfaat Sistem Billing Perbendaharaan yang pertama yaitu pengembalian fungsi billing perbendaharaan, selama ini semua jenis billing selain PNBP juga dikelola di sistem Simponi, namun sebenarnya khusus untuk billing non anggaran seharusnya memang dikelola oleh DJPb sehingga hal ini mengembalikan fungsi DJPb sebagai pengelola billing perbendaharaan. Manfaat yang kedua yaitu peningkatan fungsi Portal Penerimaan Negara, Portal Penerimaan Negara belum digunakan secara maksimal, sehingga pengelolaan billing perbendaharaan pada Portal Penerimaan Negara akan meningkatkan fungsi Portal Penerimaan Negara. Manfaat yang ketiga yaitu pembuatan billing perbendaharaan dan billing lainnya satu pintu, satuan kerja/Pemda dapat menggunakan Portal Penerimaan Negara untuk pembuatan billing perbendaharaan maupun billing lainnya sekaligus untuk pembayaran dalam satu pintu. Dan manfaat yang keempat yaitu data PFK yang semakin akurat, dalam billing perbendaharaan juga ada PFK yang terdiri dari Data Pensiun, BPJS dan Potongan Tapera dari PNS Pemda, kedepan dengan menggunakan billing perbendaharaan maka data tersebut dapat dikelola lebih akurat.

Acara Sosialisasi Sistem Billing Perbendaharaan dilaksanakan secara daring melalui zoom dan dihadiri oleh 154 satuan kerja dan pemda. Acara dibawakan oleh Zakiah Darajat selaku pembawa acara dan sambutan dari Kepala KPPN Palangka Raya, Muhtar Salim. Materi disampaikan oleh Rois Triawan yang menyampaikan latar belakang dan gambaran umum Sistem Billing Perbendaharaan dan Ahmad Ramadhani yang menyampaikan secara teknis tata cara penggunaan kode billing melalui Sistem Billing Perbendaharaan.

02 Nov,2021

: Berita

Kunjungan Kerja BPKAD Kabupaten Kapuas ke KPPN Palangka

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas melakukan kunjungan kerja ke KPPN Palangka Raya dalam rangka menambah wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme penatausahaan pengelolaan keuangan daerah terutama masalah proses administrasi yang harus disiapkan dalam pengajuan berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari Perangakat Daerah untuk penerbitan SP2D, Kamis (28/10).

Sebelumnya BPKAD Kabupaten Kapuas telah mengirimkan surat kepada KPPN Palangka Raya terkait permohonan menerima kunjungan kerja, KPPN Palangka Raya menerima Kunjungan Kerja dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kapuas tersebut.

Rangkaian acara kunjungan tersebut yaitu pembukaan sekaligus sambutan dari Kepala KPPN Palangka Raya, Muhtar Salim. Kemudian penyampaian materi oleh Kepala Seksi MSKI, Wisnu Agung Nugroho berupa overview singkat terkait dasar hukum dan alur proses SPM hingga terbit SP2D dan diakhiri dengan kunjungan site visit desk Front Office, Middle Office dan Back Office oleh BPKAD Kabupaten Kapuas.

21 Sep,2021

: Berita

EUT SAKTI Satker Non Piloting KPPN Palangkaraya

Dalam rangka menyongsong implementasi SAKTI kepada seluruh satuan kerja pengguna APBN pada tahun 2022, KPPN Palangkaraya melaksanakan End User Training (EUT) SAKTI full module. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus s.d. 03 September 2021 melalui media zoom meeting dan diikuti oleh 232 satuan kerja. Tujuannya adalah, agar setiap user di satuan kerja siap dan mahir mengoperasikan SAKTI full module, karena seluruh satuan kerja yang diundang, saat ini masih menggunakan beberapa aplikasi lain yang saling terpisah dalam rangka pelaksanaan belanja APBN.

Pada minggu pertama, materi yang dibahas adalah mengenai Modul Pelaksanaan, meliputi Modul Admin, Komitmen, Pembayaran, dan Bendahara. Bertindak sebagai trainer untuk modul Komitmen dan Pembayaran adalah Rois Triawan, serta Febriana Dwi Ramadhani sebagai trainer modul Bendahara. Sedangkan pada minggu kedua, membahas tentang Modul Aset tetap dan Persediaan yang disampaikan oleh Aulia Rahmah, serta Modul Piutang dan Pelaporan yang disampaikan oleh Zakiah Darajat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah diikuti oleh sebagian besar user dari masing-masing satuan kerja. Kesiapan user menjadi salah satu hal yang paling penting mengingat bahwa Tahun Anggaran 2022 sudah di depan mata, dan setiap satuan kerja harus sudah bisa melakukan praktek pada bulan Desember 2021 untuk pengajuan gaji bulan Januari 2022.

26 Nov,2021

: Berita

KPPN Palangkaraya Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021

KPPN Palangkaraya memperoleh penghargaan dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Prov. Kalimantan Tengah. Acara tersebut dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur, Edy Pratowo, para Walikota dan Bupati, Kepala Dinas, Sekretaris Daerah dan Badan Publik penerima penghargaan. Edy Pratowo, dalam sambutannya, berharap agar acara ini menjadi motivasi bagi Badan Publik untuk terus memperbaiki keterbukaan infomasi sebagai salah satu bentuk kinerja pelayanan kepada masyarakat dan membangun kepercayaan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Daan Rismon, selaku Ketua Komisi Informasi Prov. Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan secara Nasional dan juga Regional. Di wilayah Prov. Kalimantan Tengah, rangkaian kegiatannya sudah dimulai sejak bulan Juli 2021 dengan tahapan antara lain pengisian SAQ oleh Badan Publik, visitasi dan pemeringkatan. Total sebanyak 46 Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, 27 Instansi Vertikal, 14 PPID Kota dan Kabupaten, 13 Perguruan Tinggi, 8 Perbankan dan 4 Badan Publik Yudikatif mengikuti tahap SAQ, dan hanya 60 diantaranya yang berlanjut ke tahap visitasi. "Badan Publik Informatif adalah yang memperoleh nilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, Cukup Informatif 60-79,9, Kurang Informatif 40-59,9 dan Tidak Informatif 0-39,9", tambah Daan.

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini, sebanyak 44 Badan Publik menerima penghargaan tersebut, yaitu 22 Badan Publik Perangkat Daerah, 3 untuk kategori Informatif, 9 Menuju Informatif dan 10 Cukup Informatif; 10 Badan Publik Vertikal, 4 untuk kategori Informatif, 3 Menuju Informatif dan 3 Cukup Informatif; 9 PPID Utama, 3 untuk kategori Informatif, 4 Menuju Informatif dan 2 Cukup Informatif; 2 Perguruan Tinggi kategori Cukup Informatif; dan 1 Bank dengan kategori Cukup Informatif.

Adapun KPPN Palangkaraya mendapatkan peringkat kedua kategori Badan Publik Vertikal Cukup Informatif. Dengan penghargaan yang diperoleh pada keikutsertaannya yang pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik, semoga dapat menjadi motivasi bagi KPPN Palangkaraya untuk menjadi Badan Publik yang lebih informatif pada masa-masa mendatang.

08 Okt,2021

: Berita

KPPN Palangka Raya Satu-satunya Badan Publik Kemenkeu di Kalteng yang Masuk Tahap Visitasi Penilaian PPID Provinsi Kalteng

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah melakukan visitasi ke KPPN Palangka Raya dalam rangka pemeringkatan keterbukaan informasi publik di wilayah Kalteng tahun 2021. Tim Penilai Komisi Informasi Kalteng yang melakukan visitasi ke KPPN Palangka Raya adalah Baneri Repelita, SE, Laura Andalina, SP, M.Si dan Yunitha Pratiwi, SE. “Maksud kedatangan kami ke KPPN Palangka Raya adalah melakukan kunjungan dari hasil SAQ yang sudah sangat baik. 80% hasil SAQ sudah terisi dan terpenuhi, kami hanya akan mengonfirmasi 20% kekurangannya” terang Beneri dalam acara visitasi yang diselenggarakan di aula lantai 2 KPPN Palangka Raya, Selasa (5/10).

Komisi Informasi Provinsi Kalteng mengundang Pimpinan Badan Publik untuk mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik dengan cara menyampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik dan melakukan pengisian SAQ (Self Assessment Questionnaire). Tim PPID KPPN Palangka Raya telah mengirimkan SAQ pada tanggal 3 September, dan kemarin 5 Oktober adalah jadwal Komisi Informasi untuk visitasi ke KPPN Palangka Raya. KPPN Palangka Raya menjadi satu-satunya badan publik Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai tahap visitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalteng.

“KPPN Palangkaraya selaku PPID Tingkat III bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja KPPN Palanga Raya, yang dikepalai oleh Kepala KPPN Palangka Raya, serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II”, ungkap Muhtar Salim, Kepala KPPN Palangka Raya selaku Ketua Tim PPID KPPN Palangka Raya dalam paparanya kepada Tim Penilai.

Berdasarkan Keputusan PPID Kementerian Keuangan Nomor KEP-3/PPID/2020 ada beberapa informasi yang menjadi kewenangan untuk disediakan oleh KPPN Palangka Raya antara lain Catatan atas Laporan Keuangan LKPP Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, Data pagu dan Realisasi DAK Fisik, Data pagu dan realisasi Dana Desa dan Data realisasi anggaran satuan kerja pada wilayah kerja KPPN Palangka Raya.

Dari hasil SAQ yang disampaikan oleh Tim PPID KPPN Palangka Raya, ada beberapa hal yang diberikan masukan atau saran perbaikan oleh Tim Penilai Komisi Informasi yaitu terkait format Surat Keputusan Tim Penilai PPID KPPN Palangka Raya, serta pola PPID yang ada di Kementerian Keuangan untuk diadopsi oleh kantor vertikal seperti Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi serta SOP terkait pengelolan informasi di KPPN Palangka Raya.

Laura Andalina mengungkapkan, “Secara keseluruhan sudah bagus, kantor pusat juga sudah mengatur sedemikian rupa, website juga sudah tersedia, tinggal memanfaatkan kamar-kamar untuk bisa mengisi informasi-informasi yang diperuntukkan bagi KPPN Palangka Raya”.

31 Agu,2021

: Berita

Vera Award Triwulan II Tahun 2021

Setelah dilaksanakan Vera Award Triwulan I Tahun 2021 pada 7 Mei 2021 yang lalu, pada hari ini, Selasa tanggal 31 Agustus 2021, dilaksanakan Vera Award Triwulan II. Acara ini diikuti oleh KPA, Bendahara dan Operator Pelaporan satuan kerja mitra kerja KPPN Palangkaraya. Para penerima penghargaan hadir langsung di Aula KPPN Palangkaraya, dan peserta lain yang mengikuti melalui media zoom meeting.

Muhtar Salim, Kepala KPPN Palangkaraya, dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa Vera Award merupakan sebuah modifikasi inovasi yang muncul karena datangnya Covid-19. Sebelumnya, KPPN Palangkaraya memiliki inovasi bernama “Adik Langkar Banar (Anda Disiplin dan Konsisten, Langsung Dapat Kartu Bebas Antrian)”, berupa kartu bebas antrian yang diberikan kepada Satker yang paling tertib. Namun, sejak masa pandemi Covid-19 dan implementasi e-SPM, inovasi tersebut sudah tidak dilaksanakan, karena sudah tidak ada lagi antrian layanan di KPPN.

Vera Award Triwulan II diserahkan secara langsung oleh Hari Utomo, Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah. Penerimanya adalah 2 satuan kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, yaitu Polres Pulang Pisau untuk kategori DIPA besar (>11 Milyar) dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kalimantan Tengah untuk kategori DIPA sedang. Serta untuk kategori DIPA kecil (<1,5 Milyar), diraih oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov. Kalimantan Tengah, yang juga meraih penghargaan yang sama pada Vera Award Triwulan I.

Selain menyerahkan penghargaan, Hari Utomo juga menyampaikan peran satuan kerja dalam siklus APBN, terutama dalam tahap perencanaan, pelaksanaan serta pertanggungjawaban. Selain itu, Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah juga menyampaikan peran penting APBN dalam pertumbuhan ekonomi. KPPN Palangkaraya menyalurkan sekitar 74% dari keseluruhan dana APBN di Kalimantan Tengah, termasuk Dana Desa, Dana BOS dan DAK Fisik. Oleh karenanya, dia mendorong kepada seluruh KPA satuan kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di unit masing-masing dalam rangka mendukung pertumbukan ekonomi di Kalimantan Tengah. Dalam akhir sambutannya, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang telah melaksakan kewajibannya dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN dengan baik.

Berita

Seputar KPPN Palangkaraya