Hingga penghujung Mei 2025, denyut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Pati terus berdenyut aktif, menggambarkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kestabilan fiskal dan mendukung pemulihan ekonomi di wilayah Pantura Timur Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Pati dan Rembang.
Dari sisi penerimaan negara, KPPN Pati mencatat realisasi penerimaan perpajakan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan kian membaik, serta perekonomian lokal yang mulai menunjukkan geliat positif. Di tengah berbagai tantangan global dan nasional, capaian ini merupakan angin segar yang memperkuat optimisme terhadap target penerimaan negara tahun ini.
Sementara itu, di sisi belanja negara, realisasi terus dipacu untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) telah menunjukkan pergerakan yang cukup aktif, ditandai dengan akselerasi belanja operasional dan non-operasional dari berbagai satuan kerja mitra KPPN Pati. Belanja ini mencerminkan hadirnya negara dalam bentuk pelayanan publik, kegiatan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja.
Yang tak kalah penting, transfer ke daerah juga telah direalisasikan secara konsisten. Dana-dana seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, dan Transfer Khusus menjadi instrumen vital bagi daerah dalam menjaga layanan dasar dan mempercepat pembangunan desa. Di wilayah Pati dan Rembang, dana ini menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kinerja penyaluran Kredit Program juga mencatat hasil yang impresif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Pati telah tersalur sebesar Rp1,127 triliun kepada lebih dari 23 ribu debitur, sementara di Rembang mencapai Rp471 miliar untuk hampir 10 ribu pelaku usaha. Kredit Ultra Mikro (UMi) pun hadir menjangkau pelaku usaha yang belum tersentuh lembaga keuangan formal, dengan penyaluran Rp7,07 miliar di Pati dan Rp3,34 miliar di Rembang. Angka-angka ini menegaskan keberpihakan negara pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Namun, dalam dinamika pelaksanaan anggaran, terdapat pula tantangan yang masih harus dikelola. Beberapa kasus retur SP2D dan penolakan SPM masih ditemukan, yang menjadi pengingat pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Begitu pula dengan optimalisasi pelaporan kontrak yang terus dipantau agar mendukung efisiensi dan transparansi belanja negara.
Secara keseluruhan, kinerja APBN sampai 31 Mei 2025 di wilayah kerja KPPN Pati mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan manfaat nyata APBN bagi masyarakat. Dengan sinergi yang terus ditingkatkan, diharapkan pelaksanaan anggaran ke depan semakin berkualitas, adaptif, dan tepat sasaran demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
