Pati, Jawa Tengah – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja KPPN Pati hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif yang ditopang oleh percepatan penyaluran transfer ke daerah serta penguatan pembiayaan bagi sektor usaha. Wilayah kerja yang mencakup Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang dengan 57 satuan kerja ini terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan fiskal di daerah.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi belanja kementerian/lembaga tercatat sebesar Rp249,1 miliar atau sekitar 38,1 persen dari total pagu Rp653 miliar. Struktur belanja masih didominasi belanja pegawai, disusul belanja barang, belanja modal, dan belanja sosial yang berperan dalam menopang operasional pemerintahan dan pelayanan publik. Di sisi lain, penerimaan negara di wilayah ini mencapai Rp226,07 miliar, mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang tetap terjaga.
Peran APBN dalam mendorong perekonomian daerah semakin terlihat melalui penyaluran Transfer ke Daerah (TKD). Dari total pagu sebesar Rp3,1 triliun, realisasi telah mencapai Rp1,5 triliun atau 48,5 persen. Dana tersebut disalurkan dalam berbagai skema, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Distribusi penyaluran menunjukkan capaian yang relatif baik di kedua wilayah, dengan Kabupaten Rembang mencatat realisasi sebesar 52,47 persen, sementara Kabupaten Pati sebesar 45,47 persen. Hal ini menggambarkan adanya percepatan penyerapan anggaran di tingkat pemerintah daerah yang diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain melalui belanja dan transfer, dukungan APBN terhadap sektor riil juga tercermin dari penyaluran kredit program kepada masyarakat. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp2,18 triliun kepada 46.745 debitur. Capaian ini menunjukkan bahwa keberadaan APBN mampu memberikan akses pembiayaan yang luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, sehingga turut memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Di sisi lain, transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara menunjukkan kemajuan signifikan. Penggunaan Cash Management System (CMS) telah mencapai 94,77 persen dari total transaksi, menandakan bahwa mayoritas transaksi pemerintah telah beralih ke sistem non-tunai yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih perlu ditingkatkan, mengingat masih terdapat satuan kerja yang belum memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal.
KPPN Pati terus mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran melalui berbagai langkah strategis, termasuk memastikan kesesuaian realisasi dengan rencana penarikan dana, mempercepat penyelesaian tagihan, serta meningkatkan akurasi dan ketelitian dalam penyusunan dokumen. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja negara sekaligus meminimalkan kendala administratif yang terjadi.
Dalam pelaksanaannya, aspek integritas tetap menjadi landasan utama. KPPN Pati menegaskan komitmen untuk menghadirkan layanan yang bebas dari praktik korupsi dan gratifikasi, serta menjamin seluruh proses pengelolaan APBN berjalan secara transparan, akuntabel, dan profesional. Komitmen ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Secara keseluruhan, kinerja APBN di wilayah Pati dan Rembang hingga Mei 2026 menunjukkan fondasi yang cukup kuat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan percepatan penyaluran anggaran, penguatan kualitas belanja, serta pemanfaatan digitalisasi sistem keuangan, APBN diharapkan dapat terus memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (timhumaskppnpati)
