Jalan Bahagia No. 44 Pekalongan - 51117

Oleh: Nursigit Santoso, Fungsional Pranata Tata Perbendaharaan Negara (PTPN) Mahir/ Plt. Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal (MSKI) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekalongan

 

Dalam pengelolaan keuangan negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan sekadar kewajiban administratif. Ia adalah fondasi utama bagi terciptanya tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Budaya kepatuhan mencerminkan komitmen seluruh elemen pemerintahan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance

Bayangkan jika uang yang dikumpulkan dari pajak rakyat digunakan sembarangan tanpa aturan, atau bahkan disalahgunakan. Tentu hal ini akan merugikan banyak pihak, terutama masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari anggaran negara. Hanya segelintir orang yang menikmatinya dengan cara tidak tepat. Di sinilah pentingnya budaya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara.

Ada tiga alasan utama mengapa budaya kepatuhan sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara.

  1. Pertama, menjaga kredibilitas fiskal. Kredibilitas fiskal berarti kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap kemampuan dan keseriusan pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Ketika setiap rupiah dikelola dengan patuh dan transparan, itu menunjukkan bahwa negara bertanggung jawab terhadap uang rakyat. Ini juga membuat investor dan lembaga internasional lebih percaya untuk bekerja sama dengan pemerintah. Contohnya, pemerintah iin membangun jalan atau sekolah. Jika dana yang digunakan benar-benar sesuai aturan, maka proyek tersebut akan berjalan lancar dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat.
  2. Mencegah penyimpangan. Kepatuhan adalah benteng pertama untuk mencegah terjadinya penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan anggaran, atau fraud (kecurangan). Dengan adanya sistem dan budaya yang kuat, setiap penggunaan uang negara yang dilakukan oleh satuan kerja akan dilakukan pengawasan dan dipertanggungjawabkan. Bayangkan jika tidak ada aturan atau pengawasan, maka akan sangat mudah bagi oknum tertentu untuk menyalahgunakan dana publik. Oleh karena itu, budaya kepatuhan membantu menciptakan sistem yang aman dan bersih dari praktik-praktik tidak jujur.
  3. meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat akan lebih percaya pada pemerintah jika mereka melihat pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Kepercayaan ini penting karena tanpa dukungan masyarakat, program-program pemerintah akan sulit berjalan.Misalnya, jika masyarakat tahu bahwa pajak yang mereka bayarkan digunakan dengan baik untuk membangun fasilitas umum, mereka akan lebih rela membayar pajak dan mendukung kebijakan pemerintah.

Peran Satuan Kerja

Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, satuan kerja (satker) memegang peranan krusial sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran. Satker bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan juga penjaga integritas dan akuntabilitas penggunaan dana publik. Sebagai entitas yang langsung mengelola anggaran, satker bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta sesuai dengan prinsip transparansi dan efisiensi.

Dalam ekosistem perbendaharaan negara, satuan kerja memegang peranan krusial sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, satker menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa setiap proses pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai regulasi.

Budaya kepatuhan bukan sekadar mengikuti aturan, melainkan mencerminkan komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab publik. Satker berperan aktif dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mulai dari penyusunan dokumen anggaran, pengajuan tagihan APBN, hingga pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.

Melalui pemanfaatan sistem digital seperti Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) serta Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan, satker didorong untuk lebih disiplin dan transparan dalam setiap transaksi.

Penguatan kapasitas SDM, pengawasan internal, serta pembinaan berkelanjutan dari Kementerian Keuangan turut memperkuat peran satker dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan.

Langkah Nyata Menuju Kepatuhan

Membangun budaya kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara bukanlah proses yang instan. Ia menuntut komitmen jangka panjang dan langkah-langkah konkret yang menyentuh seluruh lapisan organisasi. Tiga pilar utama menjadi fondasi dalam mewujudkan kepatuhan yang berkelanjutan.

  1. Membangun kesadaran kolektif. Kepatuhan harus menjadi nilai bersama, bukan sekadar tugas administratif individu. Melalui sosialisasi dan edukasi dari Kementerian Keuangan dan keteladanan pimpinan satuan kerja, seluruh elemen satuan kerja didorong untuk menjadikan kepatuhan sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari. Ketika nilai ini tertanam kuat, maka integritas dan tanggung jawab akan tumbuh secara alami.
  2. penguatan kapasitas sumber daya. SDM yang kompeten adalah kunci keberhasilan pengelolaan keuangan yang patuh. Pelatihan berkelanjutan, pendampingan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi seperti aplikasi SAKTI menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur. Dengan SDM yang tangguh, risiko kesalahan dan pelanggaran dapat diminimalkan.
  3. monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kepatuhan perlu disampaikan dan dievaluasi secara konsisten. Monitoring dan evaluasi (monev) bukan hanya alat kontrol, tetapi juga sarana pembelajaran dan perbaikan. Melalui monev yang sistematis, satuan kerja dapat mengidentifikasi celah kepatuhan, memperbaiki proses, dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

Budaya kepatuhan adalah investasi jangka panjang bagi keberlanjutan pengelolaan keuangan negara. Dengan komitmen bersama, kita dapat menciptakan sistem perbendaharaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga berintegritas tinggi. Mari kita jadikan kepatuhan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.

 

Source : pantura.suaramerdeka.com

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 MEDIA SOSIAL KPPN PEKALONGAN

 

 

SALURAN PENGADUAN

 

Search