Dalam kegiatan tersebut, narasumber menyampaikan materi mengenai pengelolaan penerimaan negara secara elektronik melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Peserta mendapatkan pemahaman mengenai alur penerimaan negara, mulai dari pembuatan kode billing, proses pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran yang tersedia, hingga pencatatan dan pelaporan penerimaan negara. Materi disampaikan secara sederhana agar mudah dipahami dan dapat menjadi bekal bagi satuan kerja dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Selain memberikan gambaran umum mengenai sistem penerimaan negara, narasumber juga menyampaikan perkembangan transaksi penerimaan negara di Kalimantan Selatan. Pemanfaatan kanal pembayaran non tunai terus menunjukkan tren yang baik dan menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan setoran penerimaan negara. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya pemanfaatan layanan digital yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam proses pembayaran.

Pada sesi diskusi, peserta memperoleh penjelasan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi transaksi penerimaan negara, pentingnya ketepatan data transaksi, serta tata cara penyelesaian koreksi apabila ditemukan kesalahan data setoran. Narasumber juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku agar proses pengelolaan penerimaan negara dapat berjalan dengan tertib, akurat, dan akuntabel. 

Melalui kegiatan Wadai Balapis ini, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan berharap terjalin komunikasi dan koordinasi yang semakin baik antara DJPb, KPPN, dan para mitra kerja. Kegiatan ini juga menjadi sarana berbagi informasi terkini, penguatan keamanan informasi, serta peningkatan pemahaman terkait layanan penerimaan negara. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan kualitas pengelolaan penerimaan negara dapat terus meningkat dan mendukung tata kelola keuangan negara yang semakin andal. (Tim Red)