Jakarta, 26 April 2026. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pentingnya peran perempuan saat ini sebagai penopang perekonomian nasional dalam arahannya pada Peringatan Hari Kartini Kementerian Keuangan Tahun 2026 yang mengusung tema “Perempuan Hebat, Indonesia Kuat”. 

Menkeu mengawali sambutannya dengan refleksi sederhana mengenai peran perempuan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. 

“Kalau di kehidupan berumah tangga, siapa yang paling tahu soal anggaran? Siapa juga yang paling disiplin jaga belanja? Jawabannya hampir pasti ibu,” ujar Menkeu. 

Menkeu menambahkan bahwa perempuan sejatinya telah lama menjadi “Menteri Keuangan” di level paling dasar melalui praktik nyata dalam keluarga.

Menkeu juga mengajak seluruh hadirin untuk memaknai Hari Kartini secara lebih mendalam. 

“Kartini tidak hanya soal emansipasi, Kartini bicara soal kesempatan. Kesempatan untuk berpikir, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berperan. Dan pesan beliau yang sangat jelas adalah, kalau perempuan tertinggal, bangsa tidak akan maju,” tegasnya. 

Lebih lanjut, Menkeu menggarisbawahi kontribusi perempuan dalam perekonomian nasional melalui sektor UMKM. Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) berasal dari UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, mayoritas pelakunya adalah perempuan. 

“Artinya jelas, perempuan bukan hanya pelaku ekonomi, perempuan adalah penopang ekonomi,” imbuhnya.

Menkeu juga menyoroti peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor keuangan, termasuk dalam investasi. Ia mengungkapkan bahwa jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) ritel telah melampaui 500 ribu orang, dengan sekitar 9 persen di antaranya merupakan ibu rumah tangga. 

“Ini adalah bentuk emansipasi baru. Ketika perempuan paham keuangan, dia melindungi keluarga dari risiko. Dia menciptakan masa depan yang lebih pasti,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang menerima penghargaan kantor ramah lingkungan (eco-office) sebagai bentuk komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan lingkungan kerja. Penghargaan tersebut mencerminkan komitmen nyata dalam mendukung praktik kerja yang lebih berkelanjutan.

Menutup arahannya, Menkeu menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional berakar dari kekuatan ekonomi keluarga. Menkeu menyampaikan optimisme terhadap peran perempuan Indonesia dalam memperkuat bangsa. 

“Saya percaya perempuan hebat untuk Indonesia kuat,” pungkasnya. (lh/al)

Sumber: Website Kemenkeu RI

Jakarta, 19 April 2026. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan melaksanakan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa (21/4). Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN Tahun Anggaran 2026. Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS), yakni SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038. Seluruh seri yang dilelang merupakan reopening, dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Khusus seri PBSG002, pemerintah kembali menawarkan instrumen Green Sukuk di pasar perdana domestik. Penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan Green Sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price), dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang dibuka pada Selasa, 21April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun underlying asset SBSN berasal dari Barang Milik Negara serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara. (dep/rap)

Sumber: Website Kemenkeu RI

Jakarta, 17 April 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri sejumlah pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga keuangan internasional dan pemangku kepentingan global di Washington DC pada Selasa (14/4). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan dunia internasional terhadap kondisi ekonomi dan fiskal Indonesia.

Dalam agenda tersebut, Menkeu bertemu dengan Managing Director International Monetary Fund Kristalina Georgieva, pejabat tinggi World Bank Group, serta perwakilan lembaga pemeringkat global seperti S&P Global Ratings.

Dalam pertemuan tersebut, Menkeu menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Pihak IMF menyoroti bahwa ketidakpastian global diperkirakan akan terus berlanjut dalam beberapa waktu ke depan, dipicu antara lain oleh ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi. Menanggapi hal tersebut, Menkeu menekankan bahwa Indonesia memiliki fundamental fiskal yang kuat serta bantalan anggaran yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko eksternal.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Bank Dunia dan S&P Global Ratings, Menkeu memeroleh respons positif terhadap strategi fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah dinilai mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menkeu juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menyampaikan secara komprehensif berbagai kebijakan yang ditempuh, termasuk implikasinya terhadap APBN dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat memberikan apresiasi terhadap kemampuan Indonesia dalam menjaga momentum pertumbuhan tanpa memberikan tekanan berlebih pada kebijakan fiskal. Konsolidasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan mitra internasional ke depan.

Sumber: Website Resmi Kemenkeu RI

Jakarta, 26 April 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur yang terarah, disiplin fiskal, serta pelibatan aktif sektor swasta. Hal ini disampaikannya dalam Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun 2026 di Jakarta pada Rabu (22/04).

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi konsisten di kisaran 7–8 persen sebagai bagian dari agenda jangka panjang. Untuk mencapai target ini, sinergi antara kebijakan fiskal yang disiplin dan kontribusi sektor swasta menjadi faktor kunci. Sektor swasta, yang menyediakan 90 persen aktivitas perekonomian nasional, akan terus didorong melalui kebijakan yang mendukung investasi dan ekspansi usaha. 

“Jadi kebijakan pemerintah akan kita arahkan juga untuk menghidupkan atau membuat sektor swasta tumbuh dan bisa memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu.

Selain itu, meski saat ini berada pada drama global akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional, ekonomi Indonesia dinilai tetap tangguh. Pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen dengan inflasi yang terkendali. Defisit APBN yang terjaga di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta rasio utang sekitar 40 persen menunjukkan pengelolaan fiskal yang bijaksana dan kredibel.

Penerimaan negara khususnya dari pajak dan bea cukai juga terus ditingkatkan. Penerimaan pajak tumbuh hingga 30 persen pada dua bulan pertama Tahun 2026. Di samping itu, dengan dukungan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang memadai, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mengurangi gejolak harga energi global.  

“Jadi kondisi kita aman. Defisit terkendali. Buffer cukup. Ini penting, karena di ekonomi modern kredibilitas adalah segalanya,” tandas Menkeu.

Dalam sektor infrastruktur, pemerintah menekankan pentingnya selektivitas proyek. Hanya proyek dengan dampak ekonomi tinggi dan efek berganda yang besar yang akan diprioritaskan. APBN diposisikan sebagai katalisator guna menarik investasi swasta melalui skema pembiayaan campuran dan kerja sama pemerintah dengan swasta.

"APBN tidak cukup dan memang tidak terancang untuk membiayai semua pembangunan di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, hanya 10 persen dari PDB yang disumbang oleh belanja pemerintah, sisanya sektor swasta. Jadi kita akan dorong blended finance atau public private kemitraan juga peran lembaga keuangan pembangunan seperti PT SMI," pungkas Menkeu. (dj/al)

Sumber: Situs web Kemenkeu RI

Jakarta, 17 April 2026. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, melantik dan mengambil sumpah 17 Pejabat Pengawas di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Gedung Jusuf Anwar dan dihadiri oleh para pejabat yang dilantik dari Kantor Pusat serta unit kerja lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi melalui pengisian jabatan strategis yang kosong, baik akibat promosi pejabat sebelumnya maupun kebutuhan penyegaran organisasi. Pelantikan mencakup pergeseran jabatan pada kantor  pusat dan unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sebanyak 17 pejabat yang dilantik berasal dari berbagai unit kerja, baik di kantor pusat maupun KPPN menempati posisi baru pada fungsi pengelolaan organisasi dan tata laksana, pengelolaan aset, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, akuntansi dan pelaporan keuangan, hingga sistem informasi dan teknologi. 

Dalam arahannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan menekankan pentingnya menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab di tengah tantangan global yang semakin kompleks, sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung program prioritas nasional.

“Pelaksanaan APBN Tahun 2026 dihadapkan pada berbagai tantangan global. Dalam kondisi tersebut, APBN harus tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi, alokasi, dan distribusi yang sehat dan kredibel, guna menjaga stabilitas ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendukung program prioritas nasional,” ujar Arif.

Arif juga menegaskan bahwa peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor perlu terus diperkuat untuk memberikan nilai tambah, khususnya dalam mendorong kualitas belanja negara yang berorientasi pada hasil (outcome) dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kepada para pejabat yang dilantik, disampaikan bahwa Pejabat Pengawas memiliki peran strategis sebagai manajer lini depan dalam implementasi kebijakan. Mereka diharapkan mampu menjadi teladan, menggerakkan tim kerja, serta memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien, baik di Kantor Pusat maupun di KPPN.
Menutup arahannya, Arif Wibawa mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, serta menginternalisasi nilai-nilai organisasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pelantikan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan berintegritas, guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Sumber: Website Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu RI

Jakarta, 20 Februari 2026. KPPN Khusus Penerimaan menyelenggarakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan Pakta Integritas untuk tahun 2026 pada akhir bulan lalu. Kegiatan ini berlangsung pukul 09.00 WIB di Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jakarta, dan dihadiri seluruh pejabat serta pegawai KPPN Khusus Penerimaan. Acara ini menjadi momentum penting untuk memastikan setiap pegawai memiliki komitmen kinerja yang jelas dan terukur selama satu tahun ke depan.

Penandatanganan dokumen-dokumen kinerja ini merupakan tindak lanjut dari regulasi Kementerian Keuangan mengenai manajemen kinerja serta Nota Dinas Ditjen Perbendaharaan yang mengatur penyusunan PK dan SKP tahun 2026. Melalui kegiatan ini, KPPN Khusus Penerimaan menegaskan kepatuhan terhadap ketentuan yang mewajibkan seluruh pejabat dan pegawai untuk menyusun rencana kinerja dan menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang bersih dan profesional.

Acara dimulai dengan doa bersama, dilanjutkan dengan arahan dari Kepala KPPN Khusus Penerimaan. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya sinergi, integritas, serta konsistensi seluruh pegawai dalam mencapai target kinerja instansi. Arahan ini menjadi pengingat bahwa kualitas layanan dan akurasi pengelolaan penerimaan negara sangat bergantung pada peran aktif seluruh pegawai.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan PK oleh Kepala Kantor, serta penandatanganan SKP dan Pakta Integritas oleh pejabat struktural dan seluruh pegawai. Proses penandatanganan berlangsung tertib dan berjalan lancar. Momentum ini menunjukkan komitmen kolektif untuk mempertahankan kualitas layanan dan memperkuat akuntabilitas kinerja sepanjang tahun 2026. Keterlibatan penuh seluruh pegawai mencerminkan kesadaran bersama akan pentingnya perencanaan kinerja dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama bagi instansi yang memegang peran strategis dalam pengelolaan penerimaan negara.

KPPN Khusus Penerimaan melaporkan bahwa seluruh dokumen kinerja untuk tahun 2026 telah ditandatangani sesuai ketentuan. Dengan selesainya kegiatan ini, diharapkan konsistensi dan kualitas kinerja pegawai dapat terus meningkat. Penandatanganan ini juga diharapkan menjadi landasan kuat bagi pelaksanaan tugas yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen kolektif seluruh pegawai. Dengan terselenggaranya kegiatan ini secara baik dan lancar, KPPN Khusus Penerimaan menegaskan kembali tekadnya untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan integritas pada tahun 2026.