Informasi
Informasi:
Profil KPPN Khusus Penerimaan

KPPN Khusus Penerimaan
KPPN Khusus Penerimaan dibentuk berdasarkan amanat PMK Nomor: 169/PMK.01/2012 Tanggal 6 November 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2014 Tentang Langkah-Langkah Operasionalisasi KPPN Khusus Penerimaan.
BERITA TERBARU
Pengumuman
14 Januari 2026
Standar Pelayanan KPPN Khusus Penerimaan Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No KEP-83/PB/2025
23 Desember 2025
Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi dalam menghadapi Hari Raya Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 di Lingkungan di KPPN Khusus Penerimaan
21 November 2025
PENGUMUMAN PUBLIK – WASPADA SITUS PALSU KPPN
19 Oktober 2025
Materi Sosialisasi Penatausahaan Penerimaan Akhir Tahun 2025
20 Maret 2025
Penatausahaan Penerimaan Negara Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/Tahun 2025
KONFERENSI PERS RAPBN & NOTA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2027
Tutorial Pembayaran Billing MPN melalui QRIS
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI @YT
Kanal Youtube Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kemenkeu RI
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Media Youtube.



Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapan kondisi fiskal dalam menyediakan dukungan untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (07/08).
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia kembali dihadapkan pada meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2025.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang.





