Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah yang beragendakan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. Pembahasan menjadi bagian dari rangkaian proses penyusunan RUU sebelum dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II. Rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah tersebut berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis (20/8).

Rapat kerja tersebut mencakup sejumlah agenda, mulai dari laporan dan pengesahan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja), penyampaian pendapat mini sebagai sikap akhir fraksi, hingga penandatanganan naskah RUU. Dalam forum tersebut, Banggar DPR RI bersama Pemerintah membahas dan menyepakati hasil pembahasan yang telah dilakukan melalui Panja. Proses ini menjadi tahapan penting dalam memastikan substansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2025 telah dibahas secara menyeluruh.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada tahun 2027 meskipun kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8). 

“Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga pada triwulan II 2026 meski dunia kembali dihadapkan pada meningkatnya konflik geopolitik, lonjakan harga energi, dan tingginya volatilitas pasar keuangan global. Hasil asesmen Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menunjukkan ketahanan ekonomi domestik tetap kuat berkat koordinasi erat antarlembaga dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan kesiapan kondisi fiskal dalam menyediakan dukungan untuk penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan ketersediaan dana kebencanaan dapat segera digunakan untuk merespons kebutuhan darurat di lapangan. Hal tersebut disampaikan Menkeu Purbaya di sela peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Senin (17/8).

Untuk memastikan kebutuhan tanggap darurat bencana dapat segera dipenuhi, Pemerintah menyiapkan dana kebencanaan sekitar Rp5 triliun dalam posisi siap pakai atau on call. Dana tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan riil berdasarkan permintaan resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” tegas Menkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Gedung Keuangan Negara (GKN) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Jumat (07/08). Kunjungan ini bertujuan memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi. Dalam rangkaian kegiatan, Menkeu berdialog langsung dengan para pegawai perwakilan unit eselon I Kementerian Keuangan se-wilayah NTT.

Menkeu juga menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah melalui penguatan dukungan anggaran, termasuk penyaluran Bantuan Pemerintah Pusat. Untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/kota, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT. Selain itu, Menkeu menyampaikan perhatian khusus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) muda di lingkungan Kemenkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (1/8).

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan anggaran agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan secara optimal. Melalui dukungan APBN, pemerintah berupaya menghadirkan kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak Indonesia, khususnya dari keluarga yang membutuhkan.