Jakarta, 21 November 2025 — Korupsi masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data KPK tahun 2004–2024, kasus korupsi terus terjadi dan melibatkan berbagai profesi, mulai dari kepala daerah, pejabat kementerian, penegak hukum, hingga pimpinan lembaga negara. Sejumlah kasus besar dalam dua tahun terakhir, termasuk kasus BTS 4G, tata niaga timah, hingga dugaan suap pejabat pengadilan, kembali menjadi sorotan publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penindakan, tetapi juga perubahan budaya, sistem pengawasan, dan keteladanan dari para pemimpin di berbagai sektor.


KPPN Khusus Penerimaan mengundang stakeholder Collecting Agnent umtuk mengikuti kegiatan sosialisasi penerimaan negara akhir tahun 2025. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui media dalam jaringan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Kegiatan sosialisasi penatausahaan penerimaan negara akhir tahun 2025 bertujuan untuk menyampaikan petunjuk teknis dalam penatausahaan akhir tahun 2025. Terdapat penambaha pelaksanaan pelimpahan penerimaan negara menjadi 3 kali sehari yang diberlakukan mulai hari Senin, 13 Oktober 2025.
KPPN Khusus Penerimaan kembali melaksanakan edukasi dan komunikasi (Edukom) bersama dengan PT Bank Mandiri. PT Bank Mandiri menerima KPPN Khusus Penerimaan di salah satu gedung PT Bank Mandiri di bilangan tanah abang. Pada kegiatan edukom kali ini, kedua pihak, KPPN Khusus Penerimaan dan PT Bank Mandiri berusaha menemukan problem solving atas permasalahan isu operasional penerimaan negara. Kegiatan edukom ini merupakan salah satu sarana dan tools KPPN Khusus Penerimaan untuk menjaga kelancaran dan kevalidan data penerimaan yang ditatausahakan.
Kegiatan sharing session pembayaran tagihan imbalan jasa pelayanan melalui SPAN Extension ini merupakan kali kedua diselenggrakan. Hal ini dilakukan KPPN Khusus Penerimaan sebagai bentuk reviu atas pelaksanaan ketentuan baru dalam pembayaran tagihan imbalan jasa pelayanan (IJP). Sejak awal tahun 2025, penatausahaan pembayaran IJP sudah dilakukan melalui aplikasi SPAN Extension. Pada kesempatan ini, KPPN Khusus Penerimaan mengundang Direkorat Sistem Perbendahaan (DSP) menjadi narasumber utama pembayaran IJP.
KPPN Khusus Penerimaan berusaha menyelaraskan standar pelayanan unit yang diberikan dengan kebutuhan stakeholdernya. Penyelasan standar pelayanan denga kebutuhan stakeholder dilakukan setiap tahun melalui kegiatan bertajuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP tahun 2025 sedikit berbeda dengan pelaksanaan kegiatan serupa yang dihelat pada tahun sebelumnya. FKP tahun 2025 ini diselenggarakan melalui media dalam jaringan (daring) pada platform Microsoft Team. Selain itu, KPPN Khusus Penerimaan bersinergi dengan Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta dan KPPN Vertikal lain dalam lingkup Kanwil DJPB Provinsi DKI menyelenggarakan kegiatan secara bersama.
Hari Jumat awal Juli 2025 ini, ada yang beda pada suasana kerja KPPN Khusus Penerimaan. Pada hari tersebut tampak anggota keluarga dari pejabat dan pegawai KPPN Khusus Penerimaan hadir di Kantor KPPN Khusus Penerimaan. Ya, hari jumat ini menjadi hari pelaksanaan Family Day Tahun 2025. Family Day menjadi ajang KPPN Khusus Penerimaan untuk menyapa dan bersosialisasi dengan sesama anggota keluarga para pegawai lingkup KPPN.
Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Dayu Rusanto secara langsung menyampaikan materi Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas dan security awareness kepada seluruh stakeholder KPPN Khusus Penerimaan. Penyampaian tersebut sebagai penanda awal kegiatan sharing session sosialisasi Kepatuhan Internal kepada pihak eksternal yaitu para Collecting Agents (CA) Mitra Kerja KPPN KP. Dayu menyampaikan bagaimana peran masyarakat dalam membantu meningkatkan Budaya Integritas. Terutama peran dalam rangka Pengendalian Gratifikasi, Penanganan Pengaduan, serta Perlindungan Pelapor.