Jakarta, 18 Juni 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Usulan itu disampaikan Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI mengenai Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenkeu Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta pada Senin (15/6).

Jakarta, 6 Juni 2026. Kinerja perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif di tengah meredanya tekanan dinamika global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juni 2026 yang memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Mei 2026. Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa berbagai indikator global menunjukkan tingkat volatilitas yang mulai menurun, sementara aktivitas ekonomi domestik terus menguat.

Jakarta, 2 Juni 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Keuangan, Senin (1/6).

Jakarta, 17 Juni 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima secara simbolis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.029.874.376.628 yang berasal dari hasil pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Kantor Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, pada Senin (15/6). 

Jakarta, 6 Juni 2026. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengunjungi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Didampingi Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, Menkeu memantau langsung proses pengelolaan kas negara. Pengelolaan kas  negara  di  DJPb menjadi salah satu instrumen krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal secara cepat, akurat, dan berbasis data di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang. DJPb berperan penting dalam mengelola kas pemerintah guna menjaga likuiditas dan mengoptimalkan kas negara.

Jakarta, 25 Mei 2026. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan bahwa sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5). “Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka, pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu.