Jakarta, 6 Februari 2026. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menggelar sosialisasi mengenai pengembangan dokumen teknis MPN (Modul Penerimaan Negara) yang dihadiri perwakilan Collecting Agent. Pertemuan ini menjadi sarana untuk menjelaskan arah kebijakan penguatan layanan penerimaan negara, khususnya melalui penyempurnaan format komunikasi dan tata kelola antara sistem utama dan mitra layanan pembayaran. Peserta sosialisasi terlihat antusias, tercermin dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung selama sesi.
Dalam paparannya, DJPb menyampaikan bahwa saat ini terdapat 98 penyedia layanan yang berperan sebagai pengumpul penerimaan negara. Namun, sebagian besar transaksi masih terpusat pada sejumlah kecil penyedia utama. Kondisi ini mendorong perlunya pengembangan mekanisme yang lebih efisien agar layanan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Salah satu upaya yang diperkuat adalah pengembangan peran Sub‑Collecting Agent sebagai mitra yang terhubung langsung melalui sistem digital yang lebih terstandarisasi.
Melalui forum ini, DJPb menekankan pentingnya penyesuaian format pengiriman data serta peningkatan keamanan dan kualitas informasi. Peserta diingatkan untuk mengikuti standar dokumen teknis terbaru yang tengah disempurnakan. Beberapa pertanyaan dari peserta, termasuk dari bank daerah dan penyedia layanan digital, dijawab oleh narasumber dengan menegaskan bahwa proses pengajuan penyesuaian dokumen dapat dilakukan melalui saluran resmi yang sudah disiapkan.
Sebelum acara ditutup, penyelenggara menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta atas partisipasi mereka. DJPb berharap proses penyempurnaan dokumen teknis ini dapat berjalan lancar sehingga implementasinya dapat dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2027. Dengan adanya penyesuaian ini, pemerintah berharap layanan penerimaan negara menjadi semakin mudah, aman, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.
***
