Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk terus memperkuat kapasitas organisasi agar semakin adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik yang terus berkembang. Hal tersebut disampaikan Menkeu saat memberikan arahan pada Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb yang diselenggarakan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor pada Selasa (28/7).

Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa DJPb memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Peran tersebut tidak hanya memastikan pelaksanaan keuangan negara berjalan dengan baik, tetapi juga menjaga stabilitas perekonomian nasional.

Jakarta, 28 Juli 2026. Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan hasil yang kuat dan mampu menjaga kesehatan fiskal pada Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Juli 2026, Selasa (21/7). Kinerja APBN yang solid tersebut juga memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional, yaitu Standard & Poor's (S&P) dan Lianhe Credit Rating.

Dalam paparannya, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun atau meningkat 17,8 persen (yoy), mencerminkan APBN yang tetap ekspansif sekaligus produktif dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah. 

Jakarta, 27 Juli 2026. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan berdaya saing global.

“Rancangan Undang-Undang tentang PFII ini lahir atas kesadaran bahwa sebagai negara Asia Tenggara terbesar dan anggota G20, Indonesia sudah saatnya memiliki sebuah financial center sendiri yang kredibel, mandiri, dan berintegritas serta berdaya saing global,” ungkap Menkeu saat menghadiri Rapat Paripurna terkait Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, Selasa (21/07), di Jakarta. 

Jakarta, 28 Juli 2026. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta bersama KPPN lingkup wilayah Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) secara luring pada 21 Juli 2026 bertempat di Aula Kanwil DJPb DKI Jakarta. Acara ini menjadi ajang diskusi terbuka antara DJPb dengan para pemangku kepentingan, mulai dari satker, akademisi, media, hingga perbankan. Tujuannya sederhana yaitu mendengar masukan, berbagi pengalaman, dan memperkuat layanan publik agar semakin adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bidang PPA II, Langgeng Suwito menekankan bahwa layanan perbendaharaan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga soal kepercayaan publik. Karena itu, DJPb berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Forum ini pun dipandang penting sebagai ruang dialog dua arah, bukan hanya sosialisasi satu arah.

Jakarta, 27 Juli 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Wadai Balapis secara hibrid pada 16 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kantor vertikal DJPb di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk KPPN. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo  dan menghadirkan narasumber dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) serta KPPN Khusus Penerimaan. 

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, mendukung ekosistem Becak Kayuh Listrik Pariwisata atau Bekalista. Menkeu dan Sri Sultan bahkan turut menjajal Bekalista yang akan digunakan para pengayuh Becak, sekaligus membuka Pasar Rakyat UMi 2026 di Gedung Sasana Hinggil Dwi Abad dan Alun-Alun Selatan, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Yogyakarta. 

Pada tahap awal ini, 15 Bekalista diserahkan kepada para pengayuh becak. Tidak hanya itu, 1 unit bengkel bergerak (mobile workshop) juga diserahkan kepada entitas pengelola, serta 2 unit stasiun pengisian daya (charging station).