Jakarta, 28 Juli 2026. Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta bersama KPPN lingkup wilayah Jakarta menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) secara luring pada 21 Juli 2026 bertempat di Aula Kanwil DJPb DKI Jakarta.
Acara ini menjadi ajang diskusi terbuka antara DJPb dengan para pemangku kepentingan, mulai dari satker, akademisi, media, hingga perbankan. Tujuannya sederhana yaitu mendengar masukan, berbagi pengalaman, dan memperkuat layanan publik agar semakin adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DKI Jakarta yang diwakili Kepala Bidang PPA II, Langgeng Suwito menekankan bahwa layanan perbendaharaan bukan sekadar urusan administrasi, melainkan juga soal kepercayaan publik. Karena itu, DJPb berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan berorientasi solusi. Forum ini pun dipandang penting sebagai ruang dialog dua arah, bukan hanya sosialisasi satu arah.
Diskusi berlangsung hangat dengan paparan dari para kepala bidang dan kepala KPPN. Mereka menjelaskan berbagai standar layanan yang sudah ditetapkan, inovasi digital seperti aplikasi MyIntress dan Treasury Connect, serta komitmen bebas biaya, bebas gratifikasi, dan bebas pungli. Semua ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih modern, inklusif, dan ramah bagi pengguna.
Para peserta dari satker, akademisi, hingga mitra perbankan turut menyampaikan apresiasi sekaligus masukan. Ada yang menyoroti kecepatan respon layanan daring, ada pula yang berharap digitalisasi sistem persuratan bisa segera diwujudkan. Secara umum, mereka menilai pelayanan KPPN dan Kanwil DJPb sudah baik, namun tetap perlu ditingkatkan agar lebih konsisten dan fleksibel.
Menariknya, forum ini juga menjadi wadah memperkenalkan berbagai inovasi unik dari KPPN di Jakarta, seperti Ngopi Bareng Kaka, MOSAIK 7, hingga SI ICA, inovasi milik KPPN Khusus Penerimaan. Inovasi-inovasi tersebut menunjukkan semangat kreatif tiap KPPN dalam menjawab kebutuhan stakeholder dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami.
Sebagai penutup, para pejabat DJPb menegaskan komitmen untuk terus memperbaiki layanan dan menjaga integritas. Harapannya, FKP tidak hanya menghasilkan masukan konstruktif, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara DJPb dan masyarakat. Dengan begitu, pengelolaan keuangan negara bisa berjalan lebih baik, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi semua pihak. Tim Red
***
