Kinerja realisasi APBN periode sampai dengan 30 Juni 2026 di wilayah Manggarai Raya dan Ngada sebesar Rp2,21 triliun (53,40% dari pagu), yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp392,32 miliar (46,26%) dan Penyaluran TKD dan Dana Desa sebesar Rp1,81 triliun (55,24%). Realisasi penyerapan anggaran belanja K/L dan Penyaluran TKD tersebut sedikit mengalami penurunan sebesar Rp17,63 miliar atau tumbuh -0,79% year on year yang disebabkan adanya penurunan alokasi dana di tahun 2026. Pertama, penurunan alokasi belanja barang Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp156,25 miliar yang berdampak pada penurunan realisasi anggaran sebesar Rp21,48 miliar atau tumbuh -14,62% year on year. Kedua, penurunan alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp343,32 miliar, yang berdampak pada penurunan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp115,59 miliar atau tumbuh -39,48% year on year.
Penurunan realisasi belanja barang K/L dan penyaluran Dana Desa tersebut, tidak terlalu memberikan dampak signifikan bagi penyerapan anggaran secara keseluruhan karena di sisi lain terdapat peningkatan realisasi belanja K/L dan penyaluran TKD pada beberapa jenis belanja dan jenis TKD. Pertama, belanja pegawai K/L mengalami peningkatan seebesar Rp25,03 miliar atau tumbuh 13,62% year on year. Kedua, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp30,40 miliar atau tumbuh 109,62% year on year. Ketiga, Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami peningkatan sebesar Rp31,77 miliar atau tumbuh 2,61% year on year. Keempat, DAK Non Fisik meningkat sebesar Rp52,23 miliar atau tumbuh 15,95% year on year.
Secara persentase, kinerja realisasi APBN di wilayah Manggarai Raya dan Ngada masih tetap terjaga sangat baik, yaitu sebesar 53,40%. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mana belanja pemerintah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Konsumsi Rumah Tangga dan Pembentukan Modal tetap Bruto. Dilihat dari 17 Lapangan Usaha yang diperhitungkan dalam PDRB, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial pada empat kabupaten secara umum berkontribusi terbesar keempat setelah Pertanian, Konstruksi, dan Perdagangan. Namun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga, pertanian, dan konstruksi tersebut turut dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Multiplier Effect dari belanja pemerintah memberikan dampak bagi peningkatan daya beli masyarakat, sehingga komponen Konsumsi Rumah Tangga tetap memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu laju inflasi year on year bulan Juni 2026 dengan locus penghitungan di Kab. Ngada kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 3,07%. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar bagi tingkat inflasi adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 5,36% dan memberikan andil terhadap inflasi keseluruhan sebesar 2,38%. Salah satu penyebab tingginya tingkat inflasi pada kelompok pengeluaran tersebut adalah tingginya permintaan terhadap komoditas makanan yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi local, antara lain untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, yaitu meningkatkan kapasitas produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk mengimbangi permintaan, agar harga komoditas pertanian dan peternakan tetap terjaga.
