Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Semester II 2023

Tanggal Release: Februari 2024

Ukuran File: 15.350 KB

Abstraksi:

Alokasi Dana APBN Lingkup KPPN Ruteng Tahun 2023 sebesar Rp5,35 T, yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp1,14 T dan TKD sebesar Rp4,21 T. Realisasi anggaran APBN sampai dengan Trw III 2023 sudah cukup optimal, yaitu mencapai Rp5,28 T atau 98,64% dari pagu. Realisasi tertinggi terdapat pada Belanja TKD sebesar 98,64%, disusul Belanja Barang sebesar 98,39%, Belanja Pegawai sebesar 97,89%, dan Belanja Modal sebesar 95,07%.
Beberapa hal yang terjadi di tahun 2023 secara garis besar adalah:

1. Pembukaan blokir dan/atau realokasi anggaran baru dilakukan pada triwulan IV, sehingga perencanaan belanja yang dibuat Satker akan mengalami perubahan seiring ketidakpastian pembukaan blokir/realokasi anggarannya dari awal tahun.
2. Satker tidak segera melakukan pengadaan barang/jasa pada awal tahun anggaran dikarenakan beberapa hal : dana terblokir, kebiasaan satker yang mulai melaksanakan kegiatan di pertengahan tahun, menunggu petunjuk/tahapan pelaksanaan kegiatan dari Kantor Pusat K/L.
3. Satker tidak segera menyelesaikan pengadaan barang/jasa pada awal tahun khusus pengadaan s.d. Rp200 juta.

 Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2023

Tanggal Release: Oktober 2023

Ukuran File: 11.493 KB

Abstraksi:

Alokasi Dana APBN Lingkup KPPN Ruteng per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp5,32 T, yang terdiri atas Belanja K/L sebesar Rp1,15 T dan TKD sebesar Rp4,17 T. Realisasi anggaran APBN sampai dengan Trw III 2023 sudah cukup optimal, yaitu mencapai Rp3,58 T atau 67,25% dari pagu. Realisasi tertinggi terdapat pada Belanja Pegawai sebesar 75,03%, disusul Belanja Transfer sebesar 69,70%, Belanja Modal sebesar 57,85%, dan Belanja Barang sebesar 51,67%.

Beberapa tantangan yang masih akan dihadapi adalah:

1. Adanya blokir automatic adjustment dan blokir lainnya yang sampai dengan Triwulan III masih ada.
2. Beberapa spesifikasi barang yang susah didapatkan di vendor lokal.
3. Satker masih kurang antusias dalam melakukan transaksi belanja digital dan pembayaran non tunai, seperti Digipay Satu.
4. Satker terlambat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pekerjaan lanjutan TAYL karena masih menunggu proses investigasi aparat penegak hukum atas pembangunan/proses sebelumnya.