Seiring berkembangnya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, tantangan pengelolaan APBN semakin meningkat. Perubahan yang masif dari sisi teknologi maupun sosial mendorong Kementerian Keuangan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern bagi organisasinya. Tidak hanya memastikan kinerja tercapai namun juga upaya tetap menjaga integritas, karena keduanya merupakan kunci penting suksesnya pelayanan publik. 

Dasar hukum pengendalian intern telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem pengendalian Internn Terintegrasi (SPIT) di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.9/2025 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPI) di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menjadi bagian dari transformasi SPI Terintegrasi untuk penguatan Early Warning System (EWS), manajemen risiko, dan pencapaian kinerja di Kementerian Keuangan. 

SPI Terintegrasi dibangun dalam rangka mengolaborasikan peran lini pertama, lini kedua dan lini ketiga serta memperkuat lingkungan pengendalian dan penerapan budaya sadar risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

SPIT dibentuk dengan tujuan dan maksud agar kolaborasi 3 lini semakin kuat, lingkungan pengendalian semakin tangguh yang akan menumbuhkan budaya sadar risiko. Penguatan 3 lini dimkasud yaitu :

• Lini Pertama(Manajemen Operasional) melaksanakan dan bertanggung jawab atas penerapan pengendalian intern di tingkat operasional, memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan, dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap risiko pegawai, proses bisnis, dan teknologi.
• Lini Kedua (UKI) memberikan pembinaan dan pemantauan objektivitas atas operasional harian. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern oleh lini pertama, memantau risiko, serta memberikan masukan untuk perbaikan. UKI berfungsi sebagai pengawas dan pendukung bagi lini pertama. 
• Lini Ketiga (Inspektorat Jenderal)memastikan kualitas peran Lini Kedua, membangun sistem informasi pengawasan kolaboratif, serta melaporkan hasil konsolidasi pengawasan kepada pimpinan secara komprehensi

Ketiga struktur tersebut memastikan pengendalian berlangsung menyeluruh, dengan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan.

SPIT juga menjadi Early Warning System yang efektif  dalam pencapaian kinerja Kementerian Keuangan yang optimal yang ditunjukkan dengan pelayanan publik yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang patuh pada ketentuan.

 Di sisi pengembangan Sunber Daya Manusia (SDM), SPIT akan menciptakan:

1. Perilaku Etis dan Berintegritas, melalui internalisasi nilai-nilai Kemenkeu, kode etik dan kode perilaku.
2. Kepemimpinan yang Efektif, dengan dukungan pengembangan SDM melalui manajemen talenta berbasis kompetensi jabatan.
3. SDM yang Kompeten, melalui pendidikan dan pelatihan melalui penugasan maupun pembelajaran mandiri.
4. Budaya Sadar Risiko, melalui penentuan risiko dalam manajemen yang diinternalisasi secara berkala. Risiko organisasi tidak hanya terbatas pada profil risiko tahunan , namun risiko-risiko lain sehubungan dengan tusi juga harus dimitigasi secara mendiri.

SPIT dan Budaya Sadar Risiko merupakan  fondasi bagi tata kelola APBN yang lebih baik. Komitmen yang tinggi dan penerapan yang konsisten atas keduanya mulai dari pimpinan hingga pelaksana diharapkan mampu mengelola setiap risiko, menjaga kinerja tetap optimal yang pada akhirnya demi tercapaianya tujuan organisasi

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan Penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan regulasi penggunaan Dana Desa tersebut, dapat dikatakan bahwa peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Oleh karena itu seluruh aparat yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa harus bekerja keras agar Dana Desa dapat segera memberikan manfaat bagi Masyarakat desa, salah satunya adalah dengan melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dokumen persyaratan penyaluran penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa di Kawasan Manggarai Raya dan Kab. Ngada merupakan salah satu isu yang selalu berulang setiap tahun, karena dapat dikatakan seluruh desa di Kawasan tersebut baru mengajukan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024 cukup terlambat, yaitu paling cepat pada bulan Februari 2024 dan Sebagian besar baru salur di bulan Maret 2024. Hal inilah yang memerlukan pembahasan lebih detil terkait penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Non Earmark  Tahap I berupa: 1. Peraturan Desa mengenai APBDes dan; 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana desa, sedangkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Earmark Tahap I sesuai PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berupa: 1. Peraturan Desa mengenai APBDes, 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 3. Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.

Penyaluran Tahap I Tahun 2024, sebagaimana tergambar pada grafik di atas, pengajuan penyaluran Dana Desa Earmark dan Non Earmark dilakukan paling banyak pada bulan April dan Mei 2024, bahkan sebanyak 52 Desa baru di Kab. Ngada baru mengajukan penyaluran pada bulan Juni 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), permasalahan umum yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Antara lain adalah keterlambatan penetapan APBDes sebagai persyaratan pengajuan Dana Desa Non Earmark  dan Dana Desa Earmark Tahap I Tahun 2024. 

Dana Desa, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan Penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Setiap tahun saat penyerahan DIPA, pasti ada pesan yang sangat tegas dari Presiden, yakni percepatan realisasi belanja dan dilakukan di awal tahun. Pesan ini sekilas terdengar biasa saja, tapi kenyataannya memang selalu ada kendala dalam proses implementasinya. Kendalanya pun setiap tahun selalu berulang yang selama ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya saja penunjukan pengelola keuangan yang terlambat, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan atau tidak dilakukan awal tahun, petunjuk teknis dari kementerian/lembaga yang terlambat, dan sebagainya yang mengakibatkan pencairan anggaran tidak terstruktur dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Pelaksanaan anggaran yang seperti ini tentunya akan merugikan karena sektor perekonomian dan masyarakat tidak menerima manfaatnya lebih awal.

APBN tahun anggaran 2024 ini dirancang untuk menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Berdasarkan data pagu anggaran tahun 2024 pada K/L diperoleh informasi bahwa tahun 2024 didominasi oleh keberlanjutan Program Prioritas Nasional sebagai program kerja Presiden pada masa akhir pemerintahannya (RPJMN 2020-2024). APBN tahun anggaran 2024 terdapat peningkatan anggaran belanja yang masih didominasi oleh jenis Belanja Barang dan Belanja Modal yang mana pada belanja tersebut tentunya memerlukan proses pengadaan barang dan jasa serta kontraktual, kemudian percepatan dan ketepatan penyaluran dana bansos & banper serta penyelesaian program yg mendukung RPJMN 2020-2024 juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga perlu dilakukan penguatan pada Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) tahun anggaran 2024. 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia disebabkan oleh salah satu jenis virus Coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini merupakan Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, yang lalu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) yang dapat menyebabkan penyakit Coronavirus Diseases-2019 (Covid-19). Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis Pendapatan Negara selain perpajakan dan hibah. Secara definisi, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No. 9 tahun 2018).

Latar Belakang

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, diperlukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketentuan ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang  Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 81 yang menjelaskan tentang dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sebelumnya, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sampai dengan perubahan kedua dengan PMK 225/PMK.07/2017 belum mensyaratkan reviu APIP pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik pada setiap tahapan penyaluran.

Pada pelaksanaannya, reviu oleh  APIP atau Inspektorat Daerah terhadap Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik.

Satu langkah strategis suatu organisasi menuju organisasi yang modern adalah dengan menetapkan suatu standar kualitas layanan yang dapat diakui secara internasional, salah satu standar layanan internasional adalah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO yang merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization. ISO merupakan asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional dari tidak kurang 140 negara di dunia, didirikan untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan terkait lainnya dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Salah satu standar internasional yang populer digunakan untuk untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya sesuai persyaratan perundangan, hukum dan peraturan yang terkait adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Work life balance adalah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini khususnya di dunia pekerjaan termasuk di Kementerian Keuangan, ada banyak definisi akademis dari istilah Work life balance, namun secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang pegawai bisa mengatur waktu yang baik dan seimbang antara pekerjaan di tempat kerjanya dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Dengan work life balance pegawai diharapkan bisa menetapkan prioritas secara tepat antara karir pada pekerjaannya pada satu sisi dan juga kehidupan (kebahagiaan, keluarga, waktu luang, dan pengembangan spiritual) pada sisi lainnya. Dengan pendekatan work life balance yang tepat diharapkan mampu menciptakan etos kerja pegawai yang unggul, pegawai yang memiliki work life balance yang baik adalah pegawai yang produktif dan berkinerja tinggi, selain itu, ia juga lebih bahagia dan kreatif karena lingkungan luar kantor seperti rumah dan pertemanan mendukung pertumbuhannya, sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki work life balance yang baik kinerjanya cenderung merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya, hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan pada zaman sekarang ini.