Dana Desa, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan Penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Setiap tahun saat penyerahan DIPA, pasti ada pesan yang sangat tegas dari Presiden, yakni percepatan realisasi belanja dan dilakukan di awal tahun. Pesan ini sekilas terdengar biasa saja, tapi kenyataannya memang selalu ada kendala dalam proses implementasinya. Kendalanya pun setiap tahun selalu berulang yang selama ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya saja penunjukan pengelola keuangan yang terlambat, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan atau tidak dilakukan awal tahun, petunjuk teknis dari kementerian/lembaga yang terlambat, dan sebagainya yang mengakibatkan pencairan anggaran tidak terstruktur dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Pelaksanaan anggaran yang seperti ini tentunya akan merugikan karena sektor perekonomian dan masyarakat tidak menerima manfaatnya lebih awal.

APBN tahun anggaran 2024 ini dirancang untuk menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Berdasarkan data pagu anggaran tahun 2024 pada K/L diperoleh informasi bahwa tahun 2024 didominasi oleh keberlanjutan Program Prioritas Nasional sebagai program kerja Presiden pada masa akhir pemerintahannya (RPJMN 2020-2024). APBN tahun anggaran 2024 terdapat peningkatan anggaran belanja yang masih didominasi oleh jenis Belanja Barang dan Belanja Modal yang mana pada belanja tersebut tentunya memerlukan proses pengadaan barang dan jasa serta kontraktual, kemudian percepatan dan ketepatan penyaluran dana bansos & banper serta penyelesaian program yg mendukung RPJMN 2020-2024 juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga perlu dilakukan penguatan pada Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) tahun anggaran 2024. 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia disebabkan oleh salah satu jenis virus Coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini merupakan Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, yang lalu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) yang dapat menyebabkan penyakit Coronavirus Diseases-2019 (Covid-19). Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis Pendapatan Negara selain perpajakan dan hibah. Secara definisi, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No. 9 tahun 2018).

Latar Belakang

Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai kehandalan dan keabsahan Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik, diperlukan reviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Ketentuan ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang  Transfer Ke Daerah dan Dana Desa pasal 81 yang menjelaskan tentang dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik. Sebelumnya, PMK Nomor 50/PMK.07/2017 sampai dengan perubahan kedua dengan PMK 225/PMK.07/2017 belum mensyaratkan reviu APIP pada Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output sebagai salah satu dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik pada setiap tahapan penyaluran.

Pada pelaksanaannya, reviu oleh  APIP atau Inspektorat Daerah terhadap Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per-6/PK/2018 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik.

Satu langkah strategis suatu organisasi menuju organisasi yang modern adalah dengan menetapkan suatu standar kualitas layanan yang dapat diakui secara internasional, salah satu standar layanan internasional adalah penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO yang merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization. ISO merupakan asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standardisasi nasional dari tidak kurang 140 negara di dunia, didirikan untuk mendukung pengembangan standardisasi dan kegiatan terkait lainnya dengan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang kemudian dipublikasikan sebagai standar internasional. Salah satu standar internasional yang populer digunakan untuk untuk membantu suatu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya sesuai persyaratan perundangan, hukum dan peraturan yang terkait adalah Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Work life balance adalah istilah yang sering kita dengar akhir-akhir ini khususnya di dunia pekerjaan termasuk di Kementerian Keuangan, ada banyak definisi akademis dari istilah Work life balance, namun secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seorang pegawai bisa mengatur waktu yang baik dan seimbang antara pekerjaan di tempat kerjanya dengan kebutuhan pribadi, rekreasi, dan kehidupan berkeluarga. Dengan work life balance pegawai diharapkan bisa menetapkan prioritas secara tepat antara karir pada pekerjaannya pada satu sisi dan juga kehidupan (kebahagiaan, keluarga, waktu luang, dan pengembangan spiritual) pada sisi lainnya. Dengan pendekatan work life balance yang tepat diharapkan mampu menciptakan etos kerja pegawai yang unggul, pegawai yang memiliki work life balance yang baik adalah pegawai yang produktif dan berkinerja tinggi, selain itu, ia juga lebih bahagia dan kreatif karena lingkungan luar kantor seperti rumah dan pertemanan mendukung pertumbuhannya, sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki work life balance yang baik kinerjanya cenderung merosot dan bisa merusak bidang kehidupan lainnya, hal ini disebabkan oleh tingginya tuntutan pekerjaan pada zaman sekarang ini.