Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pegawai. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini pada umumnya berjalan dengan baik. Namun demikian, dinamika muncul seiring dengan adanya skema kepegawaian yang terus berkembang, salah satunya PPPK Paruh Waktu.

Di wilayah kerja KPPN Ruteng, terdapat 91 satuan kerja, terdiri dari 88 satker reguler dan 3 satker KPPN TKD. Dari jumlah tersebut, 7 satker memiliki PPPK Paruh Waktu dengan total sekitar 10 pegawai.

A. Implementasi Teknis di Lapangan

Hingga saat ini, PPPK Paruh Waktu belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pembayaran hak PPPK Paruh Waktu menggunakan pendekatan dengan mengklasifikasikan PPPK Paruh Waktu sebagai Pegawai Non-Pegawai ASN (PPNPN). Pendekatan ini menjadi solusi praktis agar pelaksanaan administrasi tetap berjalan dan memiliki dasar pengelolaan yang jelas.

Secara teknis, proses pencairan Gaji THR adalah sebagai berikut :

1. Rekon ADK Gaji (Aplikasi Gaji Satker)
2. Persetujuan ADK Gaji (Aplikasi Gaji KPPN)
3. Import ADK dan Proses SPP s.d SPM (Aplikasi SAKTI Satker)
4. Persetujuan SPM s.d Penerbitan Nomor SP2D (Aplikasi SAKTI dan SPAN KPPN)
5. Dropping Dana dari Bank ke Penerima

ADK THR PPPK Paruh Waktu untuk THR Tahun 2026 dilakukan melalui  https://gajikita-ppnpn.kemenkeu.go.id , berbeda dengan PPPK dan PNS yang melakukan rekon ADK THR melalui https://gaji.kemenkeu.go.id/ .

B. Implementasi di Wilayah KPPN Ruteng

Pelaksanaan THR bagi PPPK Paruh Waktu di wilayah KPPN Ruteng menunjukkan variasi pendekatan yang konstruktif. 7 Satker lingkup KPPN Ruteng yang memiliki PPPK Paruh Waktu di 2026 adalah sebagai berikut :

Dari 7 satker yang memiliki PPPK Paruh Waktu:

1. 4 satker merealisasikan pembayaran THR 2026, dengan total nilai Rp13.900.000 kepada 6 pegawai, yaitu:
   a. Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai Barat: Rp7.050.000 (3 pegawai)
   b. MTsN 2 Manggarai Barat: Rp2.350.000 (1 pegawai)
   c. Kantor UPBU Frans Sales Lega: Rp2.150.000 (1 pegawai)
   d. MAN Manggarai Barat: Rp2.350.000 (1 pegawai)
2. 3 satker lainnya tidak merealisasikan pembayaran THR, dengan pertimbangan:
   a. kesesuaian klausul dalam kontrak kerja
   b. serta arahan dari unit eselon I

C. Dinamika Pemahaman dan Kebutuhan Penegasan

Dalam prosesnya, KPPN Ruteng juga menerima sejumlah konsultasi dari satker, terutama terkait:

1. kepastian hak THR bagi PPPK Paruh Waktu
2. mekanisme teknis pembayaran

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pemahaman yang lebih seragam, sekaligus menjadi indikasi positif bahwa satker aktif berkoordinasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, PPPK Paruh Waktu diperlakukan sebagai Pegawai Non-Pegawai ASN (PPNPN). Pendekatan ini didasarkan pada kondisi bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur PPPK Paruh Waktu, sehingga statusnya tidak dapat dikategorikan sebagai PPPK maupun ASN. Oleh karena itu, secara administratif PPPK Paruh Waktu diklasifikasikan sebagai PPNPN, atau yang sebelumnya dikenal sebagai tenaga honorer.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026, Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk dalam kategori penerima THR, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j. Ketentuan tersebut mencakup Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pada berbagai entitas seperti lembaga nonstruktural, satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD, serta unit lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, pemberian THR tetap harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), antara lain:

1. berstatus Warga Negara Indonesia;
2. telah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
3. serta didukung oleh alokasi anggaran dan dasar pengangkatan oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian, PPPK Paruh Waktu secara normatif memiliki peluang untuk memperoleh THR sepanjang memenuhi kriteria tersebut.

Sebagai langkah yang prudent, KPPN Ruteng mengarahkan satker untuk menunggu salinan regulasi resmi sebagai dasar yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan (PP nomor 9 tahun 2026). Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas dan meminimalkan risiko dalam pengelolaan keuangan negara.

Di sisi lain, proses pengajuan THR di KPPN Ruteng telah berjalan tepat waktu, dimulai sejak 4 Maret 2026 hingga percepatan pengajuan pada 17 Maret 2026, menjelang cuti bersama Idul Fitri.

Pelaksanaan THR bagi PPPK Paruh Waktu di wilayah KPPN Ruteng mencerminkan bahwa sistem yang ada mampu beradaptasi dengan dinamika yang berkembang, didukung oleh koordinasi yang baik antara satker dan KPPN. Ke depan, penguatan regulasi yang lebih spesifik diharapkan dapat semakin menyempurnakan implementasi kebijakan, sehingga tercipta keseragaman pemahaman dan kepastian dalam pelaksanaan di seluruh satker.

Dengan demikian, kebijakan THR tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang optimal dan berkeadilan bagi seluruh pegawai yang berkontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PTPN KPPN Ruteng,

Juniar.

I.   Gambaran Umum RPATA: Transformasi Mekanisme Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Pelaksanaan belanja pemerintah pusat pada akhir tahun anggaran kerap menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan waktu dan mekanisme pencairan dana. Salah satu kendala klasik ialah keterlambatan penyelesaian pekerjaan, sementara batas waktu pengajuan pembayaran di KPPN semakin mendekat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pembayaran atas beban APBN pada prinsipnya dilakukan setelah barang dan/atau jasa diterima.

Namun, dalam praktiknya, penyelesaian pekerjaan sering kali melampaui batas waktu pengajuan SPM, sehingga pemerintah perlu menyiapkan mekanisme yang tetap menjamin kepatuhan terhadap prinsip pengeluaran negara tanpa menghambat kelancaran pembayaran di akhir tahun. Untuk itu, mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) diperkenalkan sebagai penyempurnaan dari sistem pembayaran akhir tahun yang sebelumnya menggunakan jaminan bank garansi.

RPATA merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran ketika prestasi pekerjaan belum sepenuhnya diterima, di mana pencairan dana ditampung terlebih dahulu ke dalam rekening penampungan yang dibuka di Bank Indonesia (BI) sebanyak satu rekening untuk seluruh transaksi dari Satker terkait pembayaran akhir tahun anggaran. Pembukaan rekening ini dilakukan oleh Direktur PKN setelah menerima permohonan pembukaan rekening dari Direktur Sistem Perbendaharaan.

Dana yang telah disalurkan ke rekening penampungan baru dapat dibayarkan kepada penyedia barang/jasa setelah seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap dan sah oleh KPPN. Dengan demikian, RPATA menjadi mekanisme penyelesaian administrasi pembayaran yang aman, efisien, transparan, dan akuntabel tanpa melanggar ketentuan batas waktu akhir tahun anggaran.

Berbeda dengan mekanisme sebelumnya, RPATA menghilangkan kewajiban penyedia untuk menyerahkan bank garansi sebagai syarat pencairan dana, sehingga mengurangi beban administrasi dan biaya bagi penyedia. Hal ini sejalan dengan semangat transformasi digital dan reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada efisiensi dan inklusivitas.

Tujuan Penerapan RPATA

1. Menyempurnakan tata kelola pembayaran agar sesuai prinsip pengeluaran negara, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang/jasa diterima.
2. Memenuhi prinsip periodisitas anggaran.
3. Mengurangi risiko kerugian negara akibat pemalsuan atau keterlambatan klaim bank garansi.
4. Menghilangkan beban penyedia dalam penyediaan bank garansi dan beban KPPN dalam menatausahakannya.
5. Menjaring potensi pendapatan negara atas pengelolaan saldo dana di Rekening RPL-BUN BI.
6. Memberikan keleluasaan waktu bagi Satker dan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang lebih berkualitas.

Jenis Pekerjaan yang Dapat Menggunakan RPATA

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, mekanisme rekening penampungan digunakan untuk:

1. Pekerjaan yang direncanakan diserahterimakan di antara batas pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan 31 Desember, serta pekerjaan yang tidak selesai dan diberikan kesempatan penyelesaian di tahun berikutnya (paling lama 90 hari kalender dari akhir masa kontrak).
2. Pekerjaan dengan mekanisme LS kontraktual (termasuk swakelola) dan LS nonkontraktual untuk tanggap darurat bencana.
3. Dikecualikan bagi pekerjaan yang dibiayai dari pendapatan BLU.
4. Tidak terdapat ketentuan batas nilai pekerjaan yang dapat menggunakan RPATA, sepanjang memenuhi kriteria di atas, pekerjaan dengan nilai berapa pun dapat menggunakan mekanisme ini.

Mekanisme Umum Pelaksanaan RPATA

1. Pada akhir tahun anggaran, Satker mengajukan SPM Penampungan ke KPPN senilai sisa pekerjaan yang belum selesai atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan.
2. Pada akhir masa kontrak, PPK menilai penyelesaian pekerjaan dengan tiga kondisi: selesai 100%, tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan, atau tidak selesai namun diberikan kesempatan.
3. Untuk pekerjaan yang selesai 100%, Satker mengajukan SPM Pembayaran ke KPPN paling cepat 1 hari kerja setelah tanggal SP2D Penampungan dan paling lambat 5 hari kerja sejak tanggal BAST/BAPP. 
4. Untuk pekerjaan yang tidak selesai dan tidak diberikan kesempatan, Satker mengajukan SPM Pembayaran untuk kemajuan pekerjaan yang ada serta SPM Penihilan atas selisih dana penampungan. 
5. Untuk pekerjaan yang tidak selesai namun diberikan kesempatan (maksimal 90 hari), Satker menilai kembali penyelesaian di akhir masa kesempatan dan mengajukan SPM Pembayaran atau SPM Penihilan sesuai hasil penilaian.

II. Potensi dan Implementasi RPATA di Wilayah Kerja KPPN Ruteng

KPPN Ruteng memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Keempat wilayah ini memiliki variasi signifikan dalam jumlah satuan kerja, jenis belanja, serta volume kontrak yang berbeda pada triwulan IV setiap tahun. Kondisi geografis dan keterbatasan akses di beberapa lokasi juga menjadi tantangan tersendiri menjelang penutupan tahun anggaran.

Sebagai langkah awal implementasi RPATA, KPPN Ruteng telah melakukan pemetaan potensi kontrak yang dapat memanfaatkan mekanisme ini. Berdasarkan data tahun anggaran 2025, tercatat 40 kontrak aktif  (masa berakhir 31 Desember 2025) dengan total nilai mencapai Rp15.318.153.899.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Kabupaten Manggarai Barat mendominasi potensi RPATA hingga 80% dari total wilayah, dengan nilai mencapai lebih dari Rp12 miliar. Hal ini sejalan dengan karakteristik wilayah Manggarai Barat yang memiliki banyak proyek infrastruktur fisik berskala menengah hingga besar, terutama yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sementara itu, potensi di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur relatif seimbang di kisaran Rp1,1 miliar, sedangkan Kabupaten Ngada menunjukkan potensi yang lebih kecil namun tetap signifikan bagi percepatan realisasi belanja akhir tahun.

Dari hasil analisis tersebut, KPPN Ruteng memandang bahwa implementasi RPATA dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran. Beberapa manfaat yang diantisipasi di tingkat lokal antara lain: 
- Mengurangi penumpukan pengajuan SPM pada akhir tahun. 
- Meningkatkan kualitas serapan anggaran di wilayah kerja. 
- Memberikan kepastian bagi penyedia barang/jasa lokal karena pembayaran dapat dilakukan segera setelah syarat administrasi terpenuhi.

Namun, keberhasilan implementasi RPATA di KPPN Ruteng juga membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak. Satker harus memahami secara menyeluruh tata cara pengajuan RPATA, termasuk kriteria pekerjaan yang dapat menggunakan mekanisme ini dan jadwal penyampaian SPM.  Di sisi lain, KPPN Ruteng memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis, pendampingan, dan monitoring agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

Untuk itu, KPPN Ruteng berencana memperkuat strategi komunikasi dan literasi keuangan kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya. Kegiatan seperti KPPN Mobile, One Day Course, dan sosialisasi daring menjadi sarana efektif untuk memperluas pemahaman mengenai manfaat dan prosedur RPATA. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat menyiapkan dokumen lebih awal dan memastikan kontrak yang berpotensi masuk RPATA telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Ke depan, dengan kolaborasi aktif antara KPPN, satuan kerja, dan mitra perbankan, RPATA diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis terhadap permasalahan pembayaran akhir tahun, tetapi juga menjadi simbol modernisasi dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

- PTPN KPPN Ruteng

Juniar.

Seiring berkembangnya tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, tantangan pengelolaan APBN semakin meningkat. Perubahan yang masif dari sisi teknologi maupun sosial mendorong Kementerian Keuangan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern bagi organisasinya. Tidak hanya memastikan kinerja tercapai namun juga upaya tetap menjaga integritas, karena keduanya merupakan kunci penting suksesnya pelayanan publik. 

Dasar hukum pengendalian intern telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem pengendalian Internn Terintegrasi (SPIT) di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1/KMK.9/2025 Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPI) di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang menjadi bagian dari transformasi SPI Terintegrasi untuk penguatan Early Warning System (EWS), manajemen risiko, dan pencapaian kinerja di Kementerian Keuangan. 

SPI Terintegrasi dibangun dalam rangka mengolaborasikan peran lini pertama, lini kedua dan lini ketiga serta memperkuat lingkungan pengendalian dan penerapan budaya sadar risiko di lingkungan Kementerian Keuangan.

SPIT dibentuk dengan tujuan dan maksud agar kolaborasi 3 lini semakin kuat, lingkungan pengendalian semakin tangguh yang akan menumbuhkan budaya sadar risiko. Penguatan 3 lini dimkasud yaitu :

• Lini Pertama(Manajemen Operasional) melaksanakan dan bertanggung jawab atas penerapan pengendalian intern di tingkat operasional, memastikan kesesuaian pelaksanaan tugas dengan ketentuan, dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap risiko pegawai, proses bisnis, dan teknologi.
• Lini Kedua (UKI) memberikan pembinaan dan pemantauan objektivitas atas operasional harian. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian intern oleh lini pertama, memantau risiko, serta memberikan masukan untuk perbaikan. UKI berfungsi sebagai pengawas dan pendukung bagi lini pertama. 
• Lini Ketiga (Inspektorat Jenderal)memastikan kualitas peran Lini Kedua, membangun sistem informasi pengawasan kolaboratif, serta melaporkan hasil konsolidasi pengawasan kepada pimpinan secara komprehensi

Ketiga struktur tersebut memastikan pengendalian berlangsung menyeluruh, dengan integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan.

SPIT juga menjadi Early Warning System yang efektif  dalam pencapaian kinerja Kementerian Keuangan yang optimal yang ditunjukkan dengan pelayanan publik yang efektif, penggunaan sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang patuh pada ketentuan.

 Di sisi pengembangan Sunber Daya Manusia (SDM), SPIT akan menciptakan:

1. Perilaku Etis dan Berintegritas, melalui internalisasi nilai-nilai Kemenkeu, kode etik dan kode perilaku.
2. Kepemimpinan yang Efektif, dengan dukungan pengembangan SDM melalui manajemen talenta berbasis kompetensi jabatan.
3. SDM yang Kompeten, melalui pendidikan dan pelatihan melalui penugasan maupun pembelajaran mandiri.
4. Budaya Sadar Risiko, melalui penentuan risiko dalam manajemen yang diinternalisasi secara berkala. Risiko organisasi tidak hanya terbatas pada profil risiko tahunan , namun risiko-risiko lain sehubungan dengan tusi juga harus dimitigasi secara mendiri.

SPIT dan Budaya Sadar Risiko merupakan  fondasi bagi tata kelola APBN yang lebih baik. Komitmen yang tinggi dan penerapan yang konsisten atas keduanya mulai dari pimpinan hingga pelaksana diharapkan mampu mengelola setiap risiko, menjaga kinerja tetap optimal yang pada akhirnya demi tercapaianya tujuan organisasi

Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan Penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan regulasi penggunaan Dana Desa tersebut, dapat dikatakan bahwa peran Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah besar. Oleh karena itu seluruh aparat yang terlibat dalam penyaluran dan pengelolaan dana desa harus bekerja keras agar Dana Desa dapat segera memberikan manfaat bagi Masyarakat desa, salah satunya adalah dengan melakukan langkah-langkah percepatan penyiapan dokumen persyaratan penyaluran penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa di Kawasan Manggarai Raya dan Kab. Ngada merupakan salah satu isu yang selalu berulang setiap tahun, karena dapat dikatakan seluruh desa di Kawasan tersebut baru mengajukan persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024 cukup terlambat, yaitu paling cepat pada bulan Februari 2024 dan Sebagian besar baru salur di bulan Maret 2024. Hal inilah yang memerlukan pembahasan lebih detil terkait penyebab keterlambatan penyaluran Dana Desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dokumen persyaratan Penyaluran Dana Desa Non Earmark  Tahap I berupa: 1. Peraturan Desa mengenai APBDes dan; 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana desa, sedangkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Earmark Tahap I sesuai PMK 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 berupa: 1. Peraturan Desa mengenai APBDes, 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 3. Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa.

Penyaluran Tahap I Tahun 2024, sebagaimana tergambar pada grafik di atas, pengajuan penyaluran Dana Desa Earmark dan Non Earmark dilakukan paling banyak pada bulan April dan Mei 2024, bahkan sebanyak 52 Desa baru di Kab. Ngada baru mengajukan penyaluran pada bulan Juni 2024. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), permasalahan umum yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Antara lain adalah keterlambatan penetapan APBDes sebagai persyaratan pengajuan Dana Desa Non Earmark  dan Dana Desa Earmark Tahap I Tahun 2024. 

Dana Desa, sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, merupakan bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan Penanggulangan kemiskinan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Lebih lanjut Undang-Undang No. 6 Tahun 2024 juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Setiap tahun saat penyerahan DIPA, pasti ada pesan yang sangat tegas dari Presiden, yakni percepatan realisasi belanja dan dilakukan di awal tahun. Pesan ini sekilas terdengar biasa saja, tapi kenyataannya memang selalu ada kendala dalam proses implementasinya. Kendalanya pun setiap tahun selalu berulang yang selama ini sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, misalnya saja penunjukan pengelola keuangan yang terlambat, proses pengadaan barang dan jasa yang tidak segera dilaksanakan atau tidak dilakukan awal tahun, petunjuk teknis dari kementerian/lembaga yang terlambat, dan sebagainya yang mengakibatkan pencairan anggaran tidak terstruktur dan cenderung menumpuk di akhir tahun. Pelaksanaan anggaran yang seperti ini tentunya akan merugikan karena sektor perekonomian dan masyarakat tidak menerima manfaatnya lebih awal.

APBN tahun anggaran 2024 ini dirancang untuk menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Berdasarkan data pagu anggaran tahun 2024 pada K/L diperoleh informasi bahwa tahun 2024 didominasi oleh keberlanjutan Program Prioritas Nasional sebagai program kerja Presiden pada masa akhir pemerintahannya (RPJMN 2020-2024). APBN tahun anggaran 2024 terdapat peningkatan anggaran belanja yang masih didominasi oleh jenis Belanja Barang dan Belanja Modal yang mana pada belanja tersebut tentunya memerlukan proses pengadaan barang dan jasa serta kontraktual, kemudian percepatan dan ketepatan penyaluran dana bansos & banper serta penyelesaian program yg mendukung RPJMN 2020-2024 juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sehingga perlu dilakukan penguatan pada Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) tahun anggaran 2024. 

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia disebabkan oleh salah satu jenis virus Coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini merupakan Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, yang lalu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) yang dapat menyebabkan penyakit Coronavirus Diseases-2019 (Covid-19). Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis Pendapatan Negara selain perpajakan dan hibah. Secara definisi, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No. 9 tahun 2018).