Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan tata kelola keuangan serta kinerja satuan kerja (satker) Badan Layanan Umum (BLU), pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan Kegiatan Anjangsana Satker Signifikan (ASAS). Pada kesempatan ini, kegiatan dilaksanakan di Satker BLU BPOLBF Labuan Bajo, dengan agenda melakukan pendampingan Self Assessment Maturity Rating dan Bimtek Aplikasi SAKTI untuk Satker BLU. Pada kegiatan ASAS ini juga, KPPN Ruteng berkesempatan juga mendampingi sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Satker triwulan II Tahun Anggaran 2025 dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran untuk triwulan III dan IV Tahun Anggaran. 2025. Kegiatan ASAS ini merupakan sarana koordinasi dan komunikasi yang sangat efektif dalam upaya mencapai suatu pemahaman dan semangat yang sama atas suatu kebijakan pelaksanaan anggaran. Tabe.

Sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-2595/PB.1/2022 hal Piloting Penguatan dan Pengembangan Peran KPPN melalui Standardisasi Kegiatan Manajemen KPPN, Data analytics menjadi bagian dari salah satu penguatan kapasitas perbendaharaan, sehingga perlu bagi para KPPN Ruteng dibekali dan didukung dengan kompetensi baru berupa data analytics.

Kegiatan FGD Data Analitics dengan tema Inflasi Triwulan III pada kabupaten Ngada dilaksanakan pada Selasa, 19 November 2024 oleh KPPN Ruteng melibatkan BPS Kabupaten Ngada dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Ngada. Ketiga institusi tersebut memiliki peran tidak langsung dalam pengendalian Inflasi di daerah. BPS sebagai penyedia data dan informasi sedangkan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengintervensi melalui program dan kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi. Sedangkan KPPN sebagai penyalur dana transfer ke daerah berperan mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan yang sudah ditetapkan

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, para pegawai KPPN Ruteng memiliki pemahaman dan wawasan yang lebih luas terkait kondisi perekonomian regional serta dapat meningkatkan kompetensi dalam hal analisis data ekonomi yang dapat mendukung implementasi data driven organization di DJPb yang pada akhirnya dapat memperkuat peran dan fungsi ditjen perbendaharaan sebagai pengelola fiskal.

Sebagai implementasi keikutsertaan dalam komitmen memberantas korupsi untuk Indonesia Maju, KPPN Ruteng menggelar acara Peringatan Hari Anto Korupsi Sedunia (Hakordia) bertempat di MAN 2 Manggarai, dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju" pada Sabtu 30 November 2024. Dalam kegiatan tersebut disampaikan pengertian korupsi sesuai undang-undang, dampak korupsi serta bagaimana menangkal perilaku korupsi sejak dini. Menanamkan nilai-nilai kejujuran adalah modal dasar menangkal perilaku koruptif.

Selain materi antikorupsi KPPN Ruteng juga memberikan sosialisasi penerimaan PKN STAN disertai dengan tips dan trick agar lulus dalam berbagai ujian. Acara diselingi dengan games interaktif dan hadiah menarik untuk menambah semangat para siswa.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 sekaligus reviu atas pengisian capaian output tahun 2023, KPPN Ruteng telah menyelenggarakan kegiatan One Day Course (ODC) pada hari Jumat (8 Maret 2024) bertempat di ruang Integritas Lantai II KPPN Ruteng. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan mengundang Para PPK atau Operator Modul Komitmen SAKTI pada 29 Satker terpilih mitra kerja KPPN Ruteng. Kegiatan ini melibatkan Seksi PDMS dan Pejabat Fungsional PTPN.

Kegiatan ini dibuka oleh oleh Kepala Seksi PDMS, Rizki Aprianto. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengisian capaian output merupakan salah satu pelaporan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk mengetahui ketercapaian target output dalam DIPA atas pengelolaan APBN oleh Satker. Kemudian disampaikan juga tujuan kegiatan ini adalah sebagai langkah KPPN Ruteng untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pengisian capaian output sehingga harapannya Satker dapat melakukan perbaikan cara mengisi laporan capaian output di periode-periode mendatang dan atas hasil isian tersebut tergambar data capaian yang akurat sesuai dengan progres riil di lapangan.

Pemaparan materi juga langsung disampaikan oleh Kepala Seksi PDMS, Rizki Aprianto yang menyampaikan hal-hal terkait :
1.Dasar hukum, aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek pelaksanaan anggaran, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dan 8 (delapan) indikator dalam IKPA;
2.Pelaksanaan pengelolaan, validasi, dan konfirmasi atas data perekaman Capaian Output oleh KPPN;
3.Monitoring kesalahan yang sering dilakukan Satker saat melakukan pengisian capaian output pada tahun 2023 seperti : Realisasi Anggaran Rp0,00 Namun Terdapat Realisasi Output (Output mencapai Target/PCRO 100%), Realisasi output yang melebihi melebihi 300%, Terdapat satuan output berupa orang atau unit, layanan, dokumen namun jumlah realisasi outputnya pecahan (tidak genap), dan Pengisian persentase capaian output (PCRO) sama dengan persentase realisasi anggaran (PPA).
4.Pemaparan materi ditutup dengan sharing pengalaman dan tanya jawab dari beberapa satker dan langsung ditanggapi oleh Kepala Seksi PDMS dan Pejabat Fungsional PTPN.

Untuk mengukur keberhasilan dan tingkat pemahaman peserta serta untuk bahan evaluasi KPPN Ruteng pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka kegiatan ini ditutup dengan pengisian kuisioner evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker untuk periode-periode berikutnya khususnya untuk indikator capaian output.

Dalam rangka monitoring dan evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 sekaligus reviu atas pengajuan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) Halaman III DIPA periode triwulan I tahun 2024, KPPN Ruteng telah menyelenggarakan kegiatan “Manggarai” (Mari Bincang Pelaksanaan Anggaran dengan Kami) pada hari Kamis (7 Maret 2024) bertempat di ruang Integritas Lantai II KPPN Ruteng. Kegiatan dilaksanakan secara luring dengan mengundang Para PPK atau Operator Modul Penganggaran SAKTI pada 22 Satker terpilih mitra kerja KPPN Ruteng. Kegiatan ini melibatkan Kepala Kantor KPPN Ruteng, Seksi PDMS dan Pejabat Fungsional PTPN.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa penyusunan RPD Halaman III DIPA ini penting untuk memberikan informasi bagi BUN/ Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan likuiditas. Kemudian beliau menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah sebagai langkah KPPN Ruteng untuk melakukan monitoring dan evaluasi capaian IKPA tahun 2023 sekaligus melakukan reviu atas pengajuan revisi RPD Halaman III DIPA sehingga harapannya Satker dapat memperbaiki dan menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan beserta kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian target kinerja masing-masing Satker yang kemudian dituangkan ke dalam RPD Halaman III DIPA.

Setelah sambutan sekaligus arahan oleh Kepala KPPN Ruteng dilanjutkan pelaksanaan pretest yang dipandu oleh pembawa acara Sdr. Meinka Dinda Hendardi. Soal-soal pretest berkaitan dengan materi IKPA dan pengajuan Revisi Halaman III DIPA dan dilakukan melalui link bit.ly yang dapat diakses langsung oleh peserta kegiatan melalui handphone masing-masing.

Acara selanjutnya setelah pretest, langsung pemaparan materi oleh Kepala Seksi PDMS, Rizki Aprianto yang menyampaikan hal-hal terkait :
1.Dasar hukum, aspek kualitas perencanaan anggaran, aspek pelaksanaan anggaran, aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran dan 8 (delapan) indikator dalam IKPA;
2.Monitoring indikator IKPA Deviasi Halaman III DIPA bulan Januari s.d. Maret 2024;
3.Penyebab indikator IKPA Deviasi Halaman III DIPA tidak optimal;
4.Petunjuk teknis penyusunan Revisi Halaman III DIPA dengan simulasi contoh periode triwulan I tahun 2024;
5.Pelaksanaan anggaran dalam rangka singkronisasi data RPD Halaman III DIPA sehingga deviasi dapat diminimalkan
6.Pemaparan materi ditutup dengan sharing pengalaman dan tanya jawab dari beberapa satker.

Untuk mengukur keberhasilan dan tingkat pemahaman peserta serta untuk bahan evaluasi KPPN Ruteng pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, maka kegiatan ini ditutup dengan postest dan pengisian kuisioner evaluasi kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker untuk periode-periode berikutnya khususnya untuk indikator IKPA Deviasi Halaman III DIPA.

Penulis : Rizki Aprianto

Kamis, 14 Maret 2024, KPPN Ruteng menyelenggarakan kegiatan FGD Penyaluran TKD dan Monev Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2024 sesuai Undangan Kepala KPPN Ruteng Nomor UND-5/KPN.2403/2024 tanggal 13 Maret 2024. Kegiatan tersebut sebagai upaya melakukan percepatan penyaluran TKD terutama DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2024. Selain itu kegiatan tersebut adalah bentuk peningkatan peran KPPN sebagai Treasury Advisor di daerah. Kegiatan FGD tersebut dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh Kepala KPPN Ruteng Bpk. Akhmad Zainuddin , Kepala BKAD Kabupaten Ngada Bpk Maksimus F. Djawa Sury, S.IP, M.Si , Kepala BKAD Kabupaten Manggarai Barat Bpk. Drs. Salvador Pinto, perwakilan BKAD Kabupaten Manggarai, BKD Kabupaten Manggarai Timur dan DPMDP3A Kabupaten Ngada.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala KPPN Ruteng, Bapak Akhmad Zainuddin menyampaikan bahwa Kegiatan FGD ini akan diselelenggarakan secara rutin dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi KPPN dengan Pemerintah Daerah dan mempercepat proses penyaluran TKD terutama DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2024.  Diharapkan melalui kegiatan ini , dapat diketahui permasalahan dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024, progres serta komitmen masing-masing pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2024. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan realisasi penyaluran Transfer ke Daerah sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 dan sesi diskusi. Pada sesi diskusi, masing-masing pemerintah daerah menyampaikan kendala, progres dan komitmen penyelesaian penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa Tahap I Tahun 2024. Dari hasil pelaksanaan kegiatan FGD tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024, namun seluruh pihak berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan mempercepat proses penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2024, agar segera dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Selasa, 27 Februari 2024, Kepala KPPN Ruteng Bapak Akhmad Zainuddin melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada dan diterima langsung oleh Bupati Ngada, Bapak Paru Andreas S.H., M.H, yang didampingi Kepala BKAD Kabupaten Ngada Bpk Maksimus F. Djawa Sury, S.IP, M.Si dan Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada Bpk.Yohanes Capistrano Watu Ngebu, S.Sos, M.Si. Kunjungan tersebut dalam rangka penguatan sinergi dan kerja sama antara KPPN Ruteng dan Pemda Kabupaten Ngada, sekaligus perkenalan  Bapak Akhmad Zainuddin selaku Kepala KPPN Ruteng yang baru. Pertemuan tersebut membahas isu isu strategis mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah pada Kabupaten Ngada.

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Akhmad Zainuddin menyampaikan bahwa pada tahun 2024 ini,  KPPN Ruteng memberikan perhatian khusus kepada Kabupaten Ngada  karena terdapat 55 desa baru yang akan mendapatkan Dana Desa pertama kali di tahun 2024. KPPN Ruteng akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ngada terkait penyaluran Transfer ke Daerah untuk mempercepat proses penyaluran Transfer ke Daerah terutama DAK Fisik dan Dana Desa. Bupati Ngada, Bapak  Paru Andreas S.H., M.H, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja dan sinergi yang selama ini telah berjalan dengan baik antara KPPN Ruteng dengan Pemkab Ngada, serta berharap kerja sama dan koordinasi tersebut dapat lebih ditingkatkan.

Agenda pertemuan dilanjutkan dengan kegiatan Forum Koordinasi Pengelolaan Dana Desa dengan Desa-Desa Baru pada Kabupaten Ngada yang diselenggarakan di Aula  Kantor Bupati Kabupaten Ngada dan dihadiri oleh Bupati Ngada, Kepala KPPN Ruteng, Kepala DPMDP3A Kabupaten Ngada, Kepala BKAD Kabupaten Ngada, Kepala Seksi PA II B Kanwil DJPb Provinsi NTT dan para Pejabat Kepala Desa di 55 desa baru pada Kabupaten Ngada. Forum koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para aparat desa tentang pengelolaan Dana Desa sesuai PMK 145 Tahun 2023 dan PMK 146 Tahun 2023 dan diharapkan dengan forum tersebut dapat mempercepat proses pengajuan penyaluran Dana Desa tahun 2024 dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.  

Untuk memenuhi kewajiban sesuai KMK-211/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang  Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pada tanggal 13 Februari 2024 telah dilaksanakan Rapat Kerja Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Setoran Pajak Pusat periode Semester II  Tahun Anggaran 2023 (Periode Juli 2023 - Desember 2023) oleh Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.  Penandatangan Berita Acara Rekonsiliasi atas penyetoran pajak pusat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Sinergi KPPN Ruteng, Jln. Adisucipto No 29, Ruteng. Rapat dihadiri oleh Kepala BKAD Kabupaten Manggarai, Kepala BKD Kabupaten Manggarai Timur, Kepala KPP Pratama Ruteng dan Kepala KPPN Ruteng. Penandatanganan dilakukan oleh 4 (empat) Pihak, yaitu  Kepala KPPN Ruteng, Bpk. Akhmad Zainuddin, Kepala KPP Pratama Ruteng Bpk. Ikhsan, Kepala BKAD Kabupaten Manggarai Bpk. Robertus C. Bosko, SE,M.Ec.Dev, dan Kepala BKD Kabupaten Manggarai Timur Bpk. Drs. Abdullah mewakili Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Penandatanganan BAR Pajak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian jumlah pajak yang disetor dengan jumlah pajak yang dipungut/dipotong maupun jumlah pajak yang telah tercatat di Rekening Kas Negara yang menjadi kewajiban pemda. Pada Rapat Kerja tersebut, Kepala KPPN Ruteng, Akhmad Zainuddin menyampaikan Pelaksanaan Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi Setoran Pajak Pusat dilakukan dalam rangka penyaluran Transfer Ke Daerah khususnya Dana Bagi Hasil, sebagai salah satu sumber pendapatan APBD,  semoga kedepannya kemandirian pemerintah daerah semakin ditingkatkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Kegiatan penandatangan BAR ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan sinergi dan kerja sama yang sudah terjalin dengan baik Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur , KPP Pratama Ruteng dan KPPN Ruteng menjadi lebih baik lagi.