Tingkat inflasi yang diukur di Kab. Ngada sebagai salah satu locus pengukuran inflasi per 30 Juni 2025 sebesar 1,43% (yoy), yang menempati posisi kedua terendah di wilayah Provinsi NTT setelah Kota Kupang dengan tingkat inflasi 0,53%. Pada tahun 2025 terdapat alokasi dana K/L yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi sebesar Rp12,49 miliar dengan realisasi sampai bulan Juni 2025 sebesar Rp4,46 miliar, sedangkan alokasi DAK Fisik untuk pengendalian inflasi mengalami penurunan sebesar 46,28%, dari Rp284,14 miliar di tahun 2024 menjadi Rp152,65 miliar di tahun 2025.

Peran alokasi DAK Fisik 2025 terhadap pengendalian inflasi periode Triwulan II 2025 secara empiris masih belum berdampak pada perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Triwulan II 2025, karena masih belum ada realisasi penyaluran dan penyerapan. Pengendalian inflasi tahun 2025 dari DAK Fisik diharapkan dapat diperoleh dari outcomes dan benefit DAK Fisik Tahun 2024 dan juga tahun-tahun sebelumnya. Pemberian Bansos juga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar inflasi tetap tumbuh positif namun dalam level rendah.

Peran Pemerintah Daerah terhadap pengendalian inflasi memegang peran sangat penting, mengingat alokasi TKD sebesar 83,62% dari keseluruhan alokasi dana APBN di wilayah kerja KPPN Ruteng. Peran pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi telah dilaksanakan dalam bentuk intervensi pasar melalui operasi pasar murah, memantau perkembangan harga-harga secara mingguan, dan secara rutin mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Sementara itu rapat pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Pengendalian Inflasi Nasional masih belum dilakukan.

Mencermati langkah-langkah pengendalian inflasi yang sudah dilakukan dan telah menunjukkan hasil yang baik, kiranya perlu diadakan Rapat TPID yang menindaklanjuti hasil-hasil Rapat TPIP yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, dengan mengundang seluruh anggota TPID dan satker-satker strategis K/L yang melaksanakan pekerjaa infrastuktur.

Tingkat inflasi pada bulan Maret 2025 year-on-year berdasarkan data yang di-publish oleh BPS Kab. Ngada tercatat sebesar 2,17% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,51. Tingkat inflasi tersebut merupakan tertinggi kedua setelah Kota Maumere dengan tingkat inflasi mencapai 4,25%. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan harga yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,39%; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,48%; kelompok kesehatan sebesar 3,21%; kelompok pendidikan sebesar 3,09%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,25%; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,85%; kelompok transportasi sebesar 0,38%; dan kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,11%. Sementara itu, kelompok pengeluaran lain mengalami penurunan, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,15%; dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,64%. Sedangkan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya tidak mengalami perubahan signifikan.

Pada tahun 2025, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran, tidak terdapat alokasi belanja K/L yang diperuntukkan secara spesifik untuk pengendalian inflasi. Namun demikian, output di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi pada K/L diharapkan dapat terlihat outcomes dan benefit-nya di tahun 2025, seperti fasilitas pelabuhan dan jalan, saat ini sudah berfungsi dengan baik untuk kelancaran distribusi barang.

Alokasi DAK Fisik Tahun 2025 yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi sebesar Rp152,65 M, menurun sebesar 46,28% dibandingkan alokasi tahun 2024 yang mencapai Rp284,14 M. Alokasi DAK Fisik Tahun 2025 tersebut terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Jalan sebesar Rp116,98 M dan Bidang air minum sebesar Rp35,68 M. Dalam periode Triwulan I 2025 masih belum ada realisasi penyaluran DAK Fisik, yang disebabkan dalam periode tersebut terdapat proses efisiensi anggaran dan adanya keterlambatan penerbitan petunjuk teknis.

Penyaluran bantuan sosial periode Triwulan I 2025 mencapai Rp140,67 miliar kepada 1176 ribu lebih penerima. Pemberian bantuan sosial ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga tingkat inflasi tetap terjaga pada angka yang normal dan berkontribusi bagi pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tingkat inflasi pada bulan Desember 2024 year-on-year berdasarkan data publikasi dari BPS Kab. Ngada dengan locus survey pada Kabupaten Ngada, tercatat sangat terkendali cenderung rendah, yaitu sebesar 1,61% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,2. Tingkat inflasi tersebut menempati posisi keempat di wilayah Provinsi NTT, setelah Kota Waingapu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kota Maumere. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 3,97%, disusul Penyediaan Makanan, Minuman, dan Restoran sebesar 2,83% dan Pakaian dan Alas Kaki sebesar 1,92%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di wilayah Kab. Ngada sangat terkendali dengan tingkat inflasi dibawah 2%. Namun demikian, dengan tingkat inflasi yang rendah tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi di Bajawa dan sekitarnya cenderung lesu. Hal ini terlihat dari IHK beberapa kelompok pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif, yaitu: Transportasi; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya.

Pemerintah melalui instrumen fiskal telah mengalokasikan dana K/L dan TKD untuk mengendalikan inflasi, total sebesar Rp436 miliar, dengan realisasi di tahun 2024 sebesar Rp432,11 miliar (99,11%) terdiri dari:

1. Belanja K/L: pagu Rp151,72 miliar, realisasi Rp150,73 miliar (99,34%)
2. DAK Fisik: Pagu Rp284,14 miliar, realisasi Rp281,38 miliar (99,03%).

Realisasi belanka K/L dimaksud terdiri ari beberapa kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Reo, dengan realisasi sebesar 100%.
2. Layanan Angkutan Laut Perintis Prioritas Nasional, dengan realisasi sebesar 100%.
3. Dukungan Kawasan Strategis Pariwisata nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar 92,46%.
4. Publikasi/Laporan Statistik Harga sebesar 61,96%.

Realisasi DAK Fisik untuk pengendalian inflasi, terdiri dari beberapa bidang/subbidang, yaitu:

1. Air Minum: Pagu Rp26,02 miliar Ralisasi Rp25,58 miliar (98,31%).
2. Irigasi: Pagu Rp25,34 miliar, Realisasi Rp23,90 miliar (94,31%).
3. Jalan: Pagu Rp162,53 miliar, Realisasi 161,19 miliar (99,18).
4. Kelautan dan Perikanan: Pagu Rp4,19 miliar, Realisasi Rp4,17 miliar (99,69%).
5. Pertanian: Pagu Rp57,85 miliar, Realisasi Rp57,63 miliar (99,62).
6. Transportasi Pedesaan: Pagu Rp8,22 miliar, Realisasi Rp8,19 miliar (99,69%)

Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengendalikan inflasi adalah dengan melakukan pemantauan perkembangan harga setiap minggu melalui rapat pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di setiap awal minggu. Hasil pemantauan dimaksud kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pasar untuk produk-produk tertentu. Beberapa operasi pasar murah yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2024, antara lain:

1. Operasi pasar murah di reok oleh Pemkab Manggarai dan Bulog pada tanggal 04 Maret 2024.
2. Operasi pasar beras murah di Paka Gunung Liwut Manggarai Timur pada tanggal 03 Maret 2024.
3. Operasi pasar murah oleh Pemkab Manggarai Barat dan Bulog pada tanggal 02 Februari 2024.
4. Operasi pasar murah jelang Idul Adha oleh Pemkab Manggarai Barat pada tanggal 15 Juni 2024.

Tingkat inflasi pada bulan September 2024 year-on-year dengan locus survey pada Kabupaten Ngada tercatat sebesar 0,39% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,49. Tingkat inflasi tersebut merupakan tertinggi kedua setelah Kota Kupang dengan tingkat inflasi mencapai 2,17%.

Kelompok Pengeluaran yang mengalami kenaikan harga yaitu: Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran dengan IKP sebesar 9,53%; Pakaian dan Alas Kaki sebesar 7,70%; Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,53%; Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 0,90%; Pendidikan sebesar 0,55%; Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,40%. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 2,29%; Transportasi sebesar 1,40%; Kesehatan sebesar 0,90%; Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,82%; serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,66%.

Alokasi dana APBN yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi sebesar Rp436 miliar dengan realisasi s.d. September 2024 sebesar Rp228,90 miliar (52,50%), terdiri dari:

• Belanja K/L: Pagu Rp151,86 miliar, Realiasi Rp84,90 miliar (55,91%).
• DAK Fisik: Pagu Rp284,14 miliar, Realisasi Rp143,998 miliar (50,68%).

Laporan Monev Pengendalian Inflasi Daerah Periode Trw II 2024

Tanggal Release: 16 Juli 2024

Ukuran File: 16.768 KB

Abstraksi:

Tingkat inflasi pada bulan Juni 2024 dengan locus survey pada Kabupaten Ngada tercatat sebesar 2,15% yoy, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,82. Tingkat inflasi tersebut merupakan tertinggi kedua setelah Kota Maumere dengan tingkat inflasi sebesar 2,19%. Komuditas penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,02%, disusul Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar 0,50%.

Alokasi belanja K/L yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi terdapat pada 4 (empat) kegiatan yang tersebar pada 7 (tujuh) Satker dengan alokasi total sebesar Rp155,55 miliar dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Juni 2024 sebesar Rp44,73 miliar atau sebesar 28,76%. Tingkat penyerapan s.d. Triwulan II 2024 tersebut tergolong cukup baik, mengingat sebagian besar alokasinya (99,77%) merupakan belanja modal.

Realisasi anggaran belanja menurut Rincian Output, menunjukkan bahwa pengendalian inflasi melalui Program Infrastruktur Konektivitas transportasi laut sampai dengan Triwulan II 2024 sudah cukup baik, yaitu sebesar 44,58%. Kondisi sebaliknya terjadi pada penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II 2024 pada kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang baru mencapai 18,60%. Berdasarkan informasi dari Satker PJN III Nusa Tenggara Timur, progress capaian fisik sudah melampaui realisasi anggaranya, namun karena terkendala pemenuhan dokumen syarat pembayaran menyebabkan realisasi anggaran masih rendah.

Laporan Monev Pengendalian Inflasi Daerah Periode Trw. I 2024

Tanggal Release: 11 Juni 2024

Ukuran File: 3.165 KB

Abstraksi: 

Tingkat inflasi pada bulan Maret 2024 dengan locus survey pada Kabupaten Ngada tercatat sebesar 1,29 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,23. Tingkat inflasi tersebut merupakan tertinggi ketiga setelah Waingapu dengan tingkat inflasi sebesar 2,15%, Kota Kupang sebesar 2,07%, dan yang terendah adalah Maumere sebesar 0,95%. Komuditas penyumbang inflasi terbesar adalah Makanan,Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 0,79%, disusul Pakaian dan Alas Kaki dengan andil sebesar 0,61%.

Alokasi belanja K/L yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi terdapat pada 4 (empat) kegiatan yang tersebar pada 7 (tujuh) Satker dengan alokasi total sebesar Rp163,18 miliar dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Maret 2024 sebesar Rp25,39 miliar atau sebesar 15,56%. Tingkat penyerapan s.d. Triwulan I 2024 tersebut tergolong sangat baik, mengingat sebagian besar alokasinya (99,77%) merupakan belanja modal.

Realisasi anggaran belanja menurut Rincian Output, menunjukkan bahwa pengendalian inflasi melalui Program Infrastruktur Konektivitas sampai dengan Triwulan I 2024 telah berjalan dengan baik. Kondisi sebaliknya terjadi pada Badan Pusat Statistik yang tingkat penyerapan anggarannya masih rendan, yaitu 5,23%. Berdasarkan kerangan dari BPS Kabupaten Manggarai, pelaksanaan Publikasi dan Laporan Statistik Harga tetap dilaksanakan setiap bulan, namun penyerapan anggarannya tidak dilakukan setiap bulan dengan pertimbangan efisiensi proses pengajuan pembayaran.