Tahun anggaran 2025 berhasil dilalui dengan baik oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga serta Pemerintah Daerah di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada. Indikatornya adalah kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada menunjukkan hasil yang sangat baik, yakni realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp4,75 triliun atau sebesar 95,94% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp846,54 miliar (89,99%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,90 triliun (97,33%). Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi penyerapan anggaran tahun 2025 secara nominal mengalami penurunan sebesar 14,98% (yoy), belanja K/L mengalami penurunan sebesar 31,68% dan penyaluran TKD mengalami penurunan sebesar 10,21%. Penurunan realisasi anggaran tersebut disebabkan adanya penurunan alokasi di tahun 2025 sebesar Rp836,39 miliar, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat yang turun sebesar Rp392,61 miliar dan Transfer ke Daerah (TKD) yang juga turun sebesar Rp443,78 miliar. Selain itu, per tanggal 31 Desember 2025 terdapat pabu blokir sebesar Rp75,17 miliar atau 7,99% dari pagu belanja K/L.

Dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi regional periode Triwulan III 2025 wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, berdasarkan data yang direlease BPS Manggarai Barat, BPS Manggarai, BPS Manggarai Timur, dan BPS Ngada, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni Kab. Manggarai Barat sebesar 6,11%, Kab. Manggarai sebesar 4,51%, Kab. Manggarai Timur sebesar 3,86%, dan Kab. Ngada sebesar Rp3,96%. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif di Manggarai Raya dan Kab. Ngada lebih banyak ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh antara 4,85% s.d. 5,67%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik, sehingga permintaan domestik tetap terjaga. Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap dalam kondisi baik, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, maupun Bantuan Langsung Tunai.  

Selain kinerja belanja, hal menarik lainnya adalah realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp200,75 miliar, meningkat sebesar Rp70,91 miliar (yoy), yang paling banyak disumbang oleh Pendapatan Wisata Alam sebesar Rp100,20 miliar. Pendapatan Wisata Alam sendiri di tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan di tahun 2025, dari sebesar Rp53,04 miliar di tahun 2024, menjadi Rp100,20 miliar di tahun 2025. Peningkatan Pendapatan Wisata Alam tersebut antara lain disebabkan peningkatan Bandar Udara Komodo yang menjadi Bandara Internasional di tahun 2025 yang meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kawasan Konservasi Komodo secara signifikan, dan tentunya berdampak pada PAD Kab. Manggarai Barat, serta membawa dampak positif bagi perekonomian di Manggarai Barat dan sekitarnya. Di Tahun 2026 ini kinerja pelaksanaan anggaran diharapkan semakin baik. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya, dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran 2025 dan melakukan langkah-langkah strategis untuk untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, sehingga memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian regional dan kesejahteraan rakyat.

Kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 27 November 2025, menunjukkan progress yang menggembirakan, yakni realisasi anggaran sampai dengan 26 November 2025 mencapai Rp4,21 triliun atau sebesar 86,17% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp682,43 miliar (78,39%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp3,52 triliun (87,86%). Dibandingkan tahun sebelumnya, tingkat realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan 0,74% (yoy), namun demikian untuk belanja K/L mengalami penurunan sebesar 3,31%, sedangkan penyaluran TKD mengalami kenaikan sebesar 1,22%. Penurunan tingkat realisasi anggaran K/L tersebut disebabkan pada tahun 2025 banyak terdapat pagu blokir, sehingga menghambat pengadaan barang dan jasa. Sampai dengan November 2025, pagu blokir masih sebesar Rp81,40 miliar atau 9,35% dari alokasi dana.

Kondisi tersebut ternyata tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Kawasan Manggarai Raya dan Kab. Ngada. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi yoy pada Triwulan II 2025 pada seluruh kabupaten tercatat tumbuh 4,53% s.d. 8,02%, bahkan pertumbuhan ekonomi Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT, yaitu sebesar 5,70% di Kab. Manggarai dan 8,02% di Kab. Manggarai Barat. Secara nominal, PDRB menurut harga berlaku di Kab. Manggarai Barat mencapai angkat sangat tinggi, jauh melampaui Kota Kupang, yaitu Sektor Primer sebesar Rp527.385,27 miliar, Sektor Sekunder sebesar Rp183.484,77 miliar, dan Sektor Tersier sebesar Rp592.313,81 miliar.

Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh positif di Manggarai Raya dan Kab. Ngada lebih banyak ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh antara 3,57% s.d. 4,65%. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik, sehingga permintaan domestik tetap terjaga. Untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap dalam kondisi baik, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial, Bantuan Pemerintah, maupun Bantuan Langsung Tunai.  Sampai dengan 26 November 2025, pemerintah telah menyalurkan Bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp3,13 miliar, Program Keluarga Harapan Rp238,45 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai Rp334,45 miliar, BLT Dana Desa Rp58,89 miliar, Padat Karya dari Dana Desa Rp38,91 miliar, Padat Karya Kementerian PU Rp14,24 miliar.

Selain memberikan Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, Pemerintah juga memberikan dukungan terhadap pemberdayaan UMKM, dalam bentuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp89,41 miliar untuk 17.507 Debitur dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp501,84 miliar untuk 13.199 Debitur. Melalui pemberdayaan UMKM tersebut juga diharapkan meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berkontribusi bagi pengurangan pengangguran, sehingga juga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) di Kawasan Manggarai Raya dan Kab. Ngada periode Trw II 2025 (yoy) mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,02% pada Kab. Manggarai Barat, 5,70% pada Kab. Manggarai, 5,43% pada Kab. Manggarai Timur, dan 4,53% pada Kab. Ngada. Hal menarik yang perlu dicermati Adalah, pertumbuhan PDRB di wilayah Kab. Manggarai Barat melesat mencapai 8,02%, melampaui pertumbuhan PDRB Provinsi NTT sebesar 5,44%.  Pertumbuhan ekonomi yang sangat baik tersebut lebih banyak ditopang dari Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto masih mengalami kontraksi sebesar -0,05% pada Kab. Manggarai Barat, -2,33% pada Kab. Manggarai, -2,28% pada Kab. Manggarai Timur, dan -1,69% pada Kab. Ngada, yang antara lain disebabkan sampai dengan Trw II 2025 pekerjaan pembentukan modal seperti konstruksi dan proyek infrastruktur belum banyak terealisasi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi Kab. Manggarai Barat, disebabkan seluruh komponen indikator mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan kabupaten sekitarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kab. Manggarai Barat sudah tidak lagi terlalu bergantuk pada sektor belanja pemerintah, dan realita di lapangan menunjukkan aktivitas pembangunan oleh pihak swasta berjalan sangat masif di Manggarai Barat, khususnya di Labuan Bajo. Sementara itu pada tiga wilayah kabupaten lainnya, peran belanja pemerintah masih dominan, sehingga kinerja APBN sangat mempengaruhi kondisi perekonomian.  

Kinerja APBN di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 28 Oktober 2025, bahwa realisasi belanja mencapai Rp3,48 triliun atau sebesar 71,42%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp543,56 miliar (62,14% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,95 triliun (73,44% dari pagu). Secara umum realisasi APBN mengalami penurunan sebesar 11,34% (yoy) yang disebabkan adanya penurunan alokasi dana di tahun 2025. Namun terdapat beberapa jenis belanja yang mengalami kenaikan, yaitu Belanja Pegawai naik sebesar 12,35% dan penyaluran beberapa jenis TKD, yaitu DBH naik sebesar 23,61%, DAU sebesar 0,62%, DAK Non Fisik sebesar 7,97%, dan Dana Insentif Fiskal yang juga naik sebesar 73,57% (yoy).

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan data beli masyarakat, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, yaitu Yatim Piatu sebesar Rp2,42 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp225,62 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp165,06 miliar, Padat Karya Kementerian PU sebesar Rp11,35 miliar, Padat Karya Dana Desa Rp30,15 miliar, dan BLT Dana Desa sebesar Rp50,10 miliar.

Untuk pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memberikan subsidi bunga melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp83,24 miliar kepada 16.443 debitur dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp447,50 miliar kepada 11.757 debitur. Pemberdayaan UMKM tersebut juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serta dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan daya beli masyarakat.

Kinerja APBN masih menunjukkan peran besarnya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, yaitu dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan II 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan di seluruh Kabupaten, yaitu Kab. Manggarai Barat sebesar 8,02%, Kab. Manggarai sebesar 5,70%, Kab. Manggarai Timur sebesar 5,43%, dan Kab. Ngada sebesar 4,53%. Kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut antara lain didorong dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto.

Berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 29 September 2025 menyebutkan bahwa penerimaan dalam negeri sebesar Rp299,85 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp158,21 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp141,65 miliar. PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp67,72 miliar.

Realisasi belanja mencapai Rp3,08 triliun atau sebesar 63,04%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp483,91 miliar (54,90% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,60 triliun (64,83% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp240,46 miliar (67,78% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp209,67 miliar (54,70% dari pagu), dan Belanja Modal sebesar Rp33,78 miliar (23,56% dari pagu). Sementara itu realisasi penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,68 triliun (70,17% dari pagu), Dana Bagi Hasil sebesar Rp13,25 miliar (47,98% dari pagu), Dana Transfer Khusus sebesar Rp499,34 miliar (50,08% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50,00% dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp390,71 miliar (70,11% dari pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85% dari 658 desa yang ada). 

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan data beli masyarakat, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan Bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp2,21 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp223,72 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp147,39 miliar, Padat Karya Kementeruan PU sebesar Rp9,80 miliar, Padat Karya Dana Desa Rp30,15 miliar, dan BLT Dana Desa sebesar Rp50,10 miliar.

Untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, pemerintah juga memberikan subsidi bunga melalui penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang mencapai Rp66,56 miliar kepada 13.480 debitur. Penyaluran Umi terbesar dilakukan melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp65,68 miliar untuk 13.360 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran UMi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp21,45 miliar untuk 4.308 debitur. Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui bank himbara sebesar Rp395,66 miliar kepada 10.303 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran KUR terbesar adalah pada Kabupaten Ngada, yaitu dengan total penyaluran mencapai Rp122,79 miliar untuk 3.295 debitur.

Seluruh penyaluran dana APBN di atas, baik dalam bentuk TKD maupun belanka K/L, salah satu tujuannya sdalah menjaga stabilitas perekonimian di daerah, mengendalikan inflasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja APBN menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, yaitu dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan, bahkan untuk Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut tidak terlepas dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 28 Agustus 2025 menyebutkan bahwa penerimaan dalam negeri sebesar Rp224,52 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp104,04 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp120,49 miliar dan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp53,26 miliar.

Realisasi belanja mencapai Rp2,62 triliun atau sebesar 50,91%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp418,72 miliar (47,50% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,20 triliun (51,61% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp213,35 miliar (60,17% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp175,87 miliar (44,74% dari pagu), dan Belanja Modal sebesar Rp29,49 miliar (22,05% dari pagu). Sementara itu realisasi penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,45 triliun (57,42% dari pagu), Dana Bagi Hasil sebesar Rp9,39 miliar (33,99% dari pagu), Dana Transfer Khusus sebesar Rp397,81 miliar (35,12% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50,00% dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp333,49 miliar (59,84% dari pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85% dari 658 desa yang ada). 

Untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, pemerintah juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan pada satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Fisik. Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi periode s.d. 31 Juli 2025 sebesar Rp9,02 miliar (5,42% dari pagu), sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi sebesar Rp3,57 miliar dari alokasi Rp152,65 miliar (2,34% dari pagu). Alokasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi terdapat pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo, UPBU Komodo, dan Badan Pusat Statistik pada 4 (empat) kabupaten dengan alokasi sebesar Rp13,69 miliar, dalam bentuk Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan, bandar udara, dan Publikasi/Penyusunan Laporan Inflasi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi dan menanggulangi kemiskinan, serta melindungi warga negara yang kurang mampu atau rentan dari risiko sosial, Pemerintah Pusat juga telah menyalurkan sejumlah Bantuan Sosial, yaitu Bantuan Sosial Yatim Piatu sebesar Rp1,71 miliar, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar Rp174,74 miliar, dan Program Keluarga Harapan sebesar Rp116,38 miliar. Berbagai bentuk bantuan sosial tersebut juga dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, selain untuk peningkatan kesejahteraan sosial, juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada sampai dengan 31 Juli 2025 mencapai Rp66,32 miliar untuk 13.442 debitur. Penyaluran terbesar adalah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp65,67 miliar untuk 13.357 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran Umi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp16,70 miliar untuk 3.309 debitur.

Kinerja APBN yang sangat baik tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Kinerja APBN menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, yaitu dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan, bahkan untuk Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut tidak terlepas dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 31 Juli 2025 menyebutkan bahwa , penerimaan dalam negeri sebesar Rp188,85 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp89,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99,32 miliar dan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp38,32 miliar.

Realisasi belanja mencapai Rp2,22 triliun atau sebesar 43,26%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp358,37 miliar (41,13% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,87 triliun (43,70% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp183,78 miliar (53,32% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp146,85 miliar (37,30% dari pagu), dan Belanja Modal sebesar Rp27,74 miliar (20,86% dari pagu). Sementara itu realisasi penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,22 triliun (48,38% dari pagu), Dana Bagi Hasil sebesar Rp7,82 miliar (29,91% dari pagu), Dana Transfer Khusus sebesar Rp329,04 miliar (29,05% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50,00% dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp292,74 miliar (52,53% dari pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85% dari 658 desa yang ada). 

Untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, pemerintah juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan pada satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Fisik. Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi periode s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp4,46 miliar (35,32% dari pagu), sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi masih 0% dari alokasi sebesar Rp152,65 miliar. Alokasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi terbesar terdapat pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo, dengan alokasi sebesar Rp12,34 miliar, dalam bentuk Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan untuk kelancaran distribusi.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp53,696 miliar untuk 11.056 debitur. Penyaluran terbesar adalah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp53,450 miliar untuk 11.031 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran Umi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp17,532 miliar untuk 3.571 debitur.

Kinerja APBN yang sangat baik tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Kinerja APBN menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, yaitu dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan, bahkan untuk Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut tidak terlepas dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 31 Juli 2025 menyebutkan bahwa , penerimaan dalam negeri sebesar Rp188,85 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp89,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99,32 miliar dan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp38,32 miliar.

Realisasi belanja mencapai Rp2,22 triliun atau sebesar 43,26%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp358,37 miliar (41,13% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,87 triliun (43,70% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp183,78 miliar (53,32% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp146,85 miliar (37,30% dari pagu), dan Belanja Modal sebesar Rp27,74 miliar (20,86% dari pagu). Sementara itu realisasi penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,22 triliun (48,38% dari pagu), Dana Bagi Hasil sebesar Rp7,82 miliar (29,91% dari pagu), Dana Transfer Khusus sebesar Rp329,04 miliar (29,05% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50,00% dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp292,74 miliar (52,53% dari pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85% dari 658 desa yang ada). 

Untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, pemerintah juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan pada satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Fisik. Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi periode s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp4,46 miliar (35,32% dari pagu), sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi masih 0% dari alokasi sebesar Rp152,65 miliar. Alokasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi terbesar terdapat pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo, dengan alokasi sebesar Rp12,34 miliar, dalam bentuk Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan untuk kelancaran distribusi.

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp53,696 miliar untuk 11.056 debitur. Penyaluran terbesar adalah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp53,450 miliar untuk 11.031 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran Umi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp17,532 miliar untuk 3.571 debitur.

Kinerja APBN yang sangat baik tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan tren positif hingga bulan Mei 2025. Berdasarkan data yang direlease KPPN Ruteng menyebutkan ,  realisasi belanja mencapai Rp1.807,76 miliar, yang setara dengan 35.13% dari pagu . Dari jumlah tersebut, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp273,49 miliar, atau sebesar 31.23% dari pagu ,  sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp1.534,27miliar, atau sebesar 35.93% dari pagu.

Pada pos TKD, Dana Bagi Hasil telah terealisasi sebesar Rp6.08 miliar, meliputi, Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada masing-masing menerima alokasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyaluran Dana Alokasi Umum mencapai Rp1.017,46 miliar, sementara Dana Transfer Khusus mencapai Rp225,79 miliar  dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp14,47 miliar.

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2025  terdapat pengajuan penyaluran Dana Desa untuk kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan Kabupaten Ngada. Sebesar Rp270,47milyar. Sementara itu, realisasi Pendapatan dan Hibah telah mencapai Rp170,09 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp86,08 miliar dan PNBP sebesar Rp84,02 miliar. 

Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Ngada , sampai dengan akhir Mei 2025 telah disalurkan kepada 7.222 debitur dengan nilai Rp35,27milyar. Kinerja APBN yang solid ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.