- Redaksi DJPb
- Press Release
Kinerja APBN Regional Wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada Periode s.d. 30 Juni 2025
Kinerja APBN menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas perekonomian di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada, yaitu dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2025 (yoy) yang tumbuh signifikan, bahkan untuk Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Barat pertumbuhan ekonominya melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT. Kondisi perekonomian yang sangat baik tersebut tidak terlepas dari belanja pemerintah yang menjadi salah satu komponen perhitungan pertumbuhan ekonomi, serta multiplier effect nya dalam meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga.
Berdasarkan data yang disampaikan KPPN Ruteng pada saat acara press conference tanggal 31 Juli 2025 menyebutkan bahwa , penerimaan dalam negeri sebesar Rp188,85 miliar, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp89,53 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp99,32 miliar dan PNBP terbesar berasal dari Pendapatan Wisata Alam yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), yaitu sebesar Rp38,32 miliar.
Realisasi belanja mencapai Rp2,22 triliun atau sebesar 43,26%% dari pagu, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp358,37 miliar (41,13% dari pagu) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,87 triliun (43,70% dari pagu). Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp183,78 miliar (53,32% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp146,85 miliar (37,30% dari pagu), dan Belanja Modal sebesar Rp27,74 miliar (20,86% dari pagu). Sementara itu realisasi penyaluran TKD terdiri dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp1,22 triliun (48,38% dari pagu), Dana Bagi Hasil sebesar Rp7,82 miliar (29,91% dari pagu), Dana Transfer Khusus sebesar Rp329,04 miliar (29,05% dari pagu), Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,84 miliar (50,00% dari pagu), dan Dana Desa sebesar Rp292,74 miliar (52,53% dari pagu), yang disalurkan kepada 657 desa (99,85% dari 658 desa yang ada).
Untuk menjaga laju inflasi agar tetap terkendali, pemerintah juga mengalokasikan dana yang diperuntukkan bagi pengendalian inflasi, baik yang dialokasikan pada satuan kerja K/L maupun Pemerintah Daerah dalam bentuk DAK Fisik. Realisasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi periode s.d. 30 Juni 2025 sebesar Rp4,46 miliar (35,32% dari pagu), sedangkan realisasi penyaluran DAK Fisik untuk pengendalian inflasi masih 0% dari alokasi sebesar Rp152,65 miliar. Alokasi belanja K/L untuk pengendalian inflasi terbesar terdapat pada Kementerian Perhubungan, yaitu pada Satker Unit Penyelenggara Pelabuhan Reo, dengan alokasi sebesar Rp12,34 miliar, dalam bentuk Layanan Konektivitas Angkutan Keperintisan untuk kelancaran distribusi.
Penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di wilayah Manggarai Raya dan Kab. Ngada sampai dengan 30 Juni 2025 mencapai Rp53,696 miliar untuk 11.056 debitur. Penyaluran terbesar adalah melalui PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan total Rp53,450 miliar untuk 11.031 debitur. Kabupaten yang mendapatkan penyaluran Umi terbesar adalah pada Kabupaten Manggarai, yaitu dengan total penyaluran sebesar Rp17,532 miliar untuk 3.571 debitur.
Kinerja APBN yang sangat baik tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global.