Pandemi Covid-19 yang melanda dunia disebabkan oleh salah satu jenis virus Coronavirus yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan pada manusia dan hewan. Virus ini merupakan Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina pada Desember 2019, yang lalu diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) yang dapat menyebabkan penyakit Coronavirus Diseases-2019 (Covid-19). Sementara, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu jenis Pendapatan Negara selain perpajakan dan hibah. Secara definisi, PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara (UU No. 9 tahun 2018).
Lalu, bagaimanakah hubungan antara pandemi Covid-19 dengan PNBP? Pertama-tama marilah kita lihat dahulu realisasi PNBP yang berhasil terkumpul di lingkup kerja KPPN Ruteng sampai dengan akhir Semester I Tahun 2021 sebesar Rp13,64 miliar. Meskipun realisasi ini sedikit lebih baik apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lalu sebesar Rp12,52 miliar, tetap jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang dapat mencapai Rp26 miliar.
Realisasi PNBP Semester I KPPN Ruteng tahun 2017 - 2021 (dlm miliar rupiah)
Realisasi PNBP pada lingkup kerja KPPN Ruteng yang terbesar pada pada periode Tahun Anggaran (TA) 2017 s.d. 2021 terutama disumbangkan oleh Satuan Kerja (Satker) Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Polres Manggarai, Unit Penyelenggara Pelabuhan Labuan Bajo dan Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III NTT. Tiga dari lima Satker penyumbang PNBP terbesar ini erat hubungannya dengan kegiatan pariwisata di pulau Komodo dengan sumbangan realisasi Rp71.248,05 miliar atau mencapai sekitar 74% dari keseluruhan realisasi PNBP Semester I TA 2017-2021.
5 Satker dengan Realisasi PNBP Semester I Tertinggi KPPN Ruteng TA 2017 – 2021 (dlm juta rupiah)
No |
Kementerian/ Lembaga |
Realisasi |
Jumlah |
||||
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|||
1. |
BTNK |
1.975,50 |
3.737,48 |
13.302,50 |
12.912,37 |
11.243,10 |
43.170,95 |
2. |
Kantor UPBU Komodo |
3.640,36 |
3.751,05 |
5.411,76 |
5.610,26 |
3.387,18 |
21.800,61 |
3. |
Polres Manggarai |
1.414,65 |
1.317,72 |
1.559,01 |
1.553,27 |
1.227,52 |
7.072,16 |
4. |
UPP Labuan Bajo |
505,94 |
866,97 |
1.657,90 |
1.540,91 |
1.704,77 |
6.276,49 |
5. |
PJN Wil III NTT |
2.616,71 |
15,50 |
173,26 |
1.140,95 |
200,11 |
4.146,52 |
Industri pariwisata adalah salah satu sektor perekonomian yang terkena dampak pandemi paling dalam, hal ini dikarenakan diberlakukannya pembatasan pergerakan manusia untuk mencegah penyebaran Covid-19. Pembatasan pergerakan manusia baik dalam negeri maupun luar negeri sangat berpengaruh terhadap jumlah wisatawan yang datang melalui Bandara Komodo yang mengakibatkan realisasi PNBP Kantor UPBU Komodo menurun. Sejalan dengan turunnya jumlah wisatawan yang datang melalui Bandara Komodo maka wisatawan yang mengunjungi Pulau Komodo dengan menggunakan jasa pelayanan kapal ikut turun, sehingga realisasi PNBP pada BTNK dan UPP Labuan Bajo juga menurun drastis.
Apabila terjadi secara nasional maka anjloknya realisasi PNBP ini mengakibatkan tidak ada sumber penerimaan negara lain yang dapat diharapkan untuk membantu menutup shortfall penerimaan perpajakan yang terjadi karena turunnya aktivitas perekonomian masyarakat selama pandemi. Berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi membutuhkan biaya yang besar, dan untuk menutupnya pemerintah harus mengadakan Pembiayaan yang jumlahnya tidak sedikit. Kebijakan untuk mengandalkan Pembiayaan saat ini dikarenakan memang tidak ada jalan lain di saat sisi Penerimaan turun drastis. Namun demikian terus menerus mengandalkan Pembiayaan bukanlah kebijakan yang sustainable, kondisi ekonomi harus dapat segera dipulihkan agar sisi Pembiayaan tidak lagi perlu menanggung beban yang berat dalam menutup anggaran pemerintah.
Akhir kata, anjloknya realisasi PNBP dipastikan akan masih terus terjadi. Masih tingginya perkembangan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menyebabkan kapan bencana pandemi ini berlalu masih sulit untuk diprediksi. Namun demikian, untuk dapat memulihkan perekonomian, hal yang harus dapat diusahakan adalah untuk mempercepat vaksinasi dengan dosis penuh untuk seluruh warga Indonesia sehingga herd immunity terhadap Covid-19 dapat terwujud, serta peningkatan kesadaran penerapan protokol kesehatan (5M) sehingga aktivitas kegiatan ekonomi yang terpuruk selama pandemi Covid-19 ini berlangsung dapat kembali berjalan seperti biasa. (jag)