
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, telah melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan IKPA dan Press Conference Kinerja APBN Semester II Tahun 2022 yang bertempat di aula KPPN Sinjai. Sebagai peserta hadir para KPA satuan kerja lingkup KPPN Sinjai, pejabat Pemda, BPKAD, DPMD selaku mitra dalam pengelolaan DKADD, media serta para pelaku UMKM binaan KPPN Sinjai. Turut pula hadir dari KPP Blukumba yang diwakili oleh Bapak Hendrawan selaku kepala KP2KP Sinjai.
Arif Kurniadi Kepala KPPN Sinjai dalam materinya terkait evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran menyampaikan bahwa salah satu tusi KPPN melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja kementerian negara dan lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 yang bertujuan selain meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran juga menggali permasalahan dan memberilan pembinaan serta solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh setiap satker. Pengukuran kinerja ini dukur berdasarkan 8 (delapan) indikator yang dapat dimonitori langsung oleh satker melalui Aplikasi OMSPAN. Lebih khusus pak Arif meminta kepada para KPA agar bersama-sama mengawal peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran.
Lebih lanjut Arif Kurniadi memaparkan kinerja APBN Tahun 2022. Dari sisi pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar 22,89% (YoY) jika dibandingkan dengan periode tahun lalu.Kenaikan ini diperoleh dari penerimaan perpajakan sebesar 69,63 miliar. Sementara dari sisi belanja negara, sedikit mengalami penurunan sebesar 11,82% (YoY). Penurunan realisasi belanja negara berasal dari belanja pemerintah pusat yang mengalami penurunan sebesar 10,43% (YoY) dan penurunan realisasi dana transfer (TKDD) sebesar 12,76% (YoY). Dengan kondisi seperti diharapkan kedepannya perlu terus didorong kemandirian Pemda dalam menggunakan TKDD secara maksimal dan optimal yang akhirnya nanti dapat mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sinjai.
Selama tahun 2022 KPPN Sinjai telah merealisasikan dana APBN sebesar 98,60%(YoY) atau sebesar Rp444,93 M dari total pagu sebesar Rp451,24M, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 99,13% atau sebesar Rp181,25M dari total pagu sebesar Rp182,84M, sedangkan Dana transfer telah terealisasikan sebesar 98,24% atau sebesar Rp263,68M dari total pagu sebesar Rp268,40M.
![]() |
![]() |
Kepala KP2KP Sinjai Bapak Hendrawan yang dalam hal ini mewakili KPP Bulukumba menambahkan selama Tahun 2022 semua jenis pajak di Kab. Sinjai rata-rata tumbuh sebesar 4,15% dibandingkan tahun lalu. Porsi penerimaan yang dominan adalah PPN, PPh Pasal 21 dan PPH Final, sehingga pada tahun 2022 terdapat peningkatan kontribusi Kab.Sinjai terhadap penerimaan KPP Pratama Bulukumba sebesar 4%. (YoY).
Dalam kesempatan yang sama Kepala KPPN Sinjai, Bapak Arif Kurniadi menambahkan bahwa Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha dengan sasaran usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa mengakses perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada Tahun 2022 Pembiayaan UMi wilayah Kabupaten Sinjai disalurkan melalui empat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/Lembaga Penyalur diantaranya PT. Pegadaian, PT. Permodalan Nasional Madani, Koperasi Mitra Du’afa (komida), dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Amanah. Total dana yang tersalur melalui 4 Lembaga Penyalur tersebut selama tahun 2022 sebesar Rp 5,161 M kepada 1123 debitur.
Adapun jumlah pagu belanja APBN Sinjai Tahun 2023 terdiri dari Pagu belanja pemerintah pusat sebesar Rp175,85M dan pagu belanja transfer sebesar Rp946,18 M yang meliputi DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa. APBN diharapkan dapat berperan besar untuk mencapai target pembangunan di Kabupaten Sinjai terkait penurunan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan nilai Gini Ratio.
Untuk mendukung peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran, maka perlu diambil langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, antara lain (i) Melakukan Perbaikan Perencanaan, (ii) mempercepat Pelaksanaan Program/Kegiatan, (iii) meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, (iv) melakukan percepatan penetapan pejabat perbendaharaan oleh seluruh satker untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran, (v) memperkuat koordinasi, monev, dan pendampingan bersama Pemda dalam proses penyaluran TKD lebih optimal, terarah, dan terukur, (vi) optimalisasi pemberdayaan UMKM melalui pendampingan intensif dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM.
Pada kegiatan yang sama, Kepala KPPN Sinjai menyerahkan penghargaan atas 3 kategori sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2022, 3 kategori tersebut adalah :
- Kategori Penilaian capaian kinerja IKPA terbaik yaitu : peringkat I Rumah Tahanan Negara sinjai, peringkat II Pengadilan Agama Sinjai, dan peringkat III Polres Sinjai.
- Kategori Penilaian LPJ Bendahara Penerimaan dan pengeluaran yaitu Peringkat I Pengadilan Agama Sinjai dan peringkat II MAN 2 Sinjai, serta
- Kategori Penilaian Implementasi Digipay yaitu : Peringkat I Pengadilan Negeri Sinjai, MTsN 4 Sinjai dan Peringkat III UPP Sinjai.
Pada kesempatan itu pula dilakukan promosi UMKM hasil binaan KPPN Sinjai dalam upaya meningkatkan perekonomian di Sinjai dalam hal penyerapan tenaga kerja. Adapun hasil produk UMKM tersebut adalah Anugrah Markisa, D’Roti bakery and cake, Rengginang Biccu Sinjai, Kripik Pisang Dahlia dan Nabeez Kita (susu kurma madu) dari Pondok Pesantren WI.
Pada kesempatan yang sama pula di launching Inovasi “SIRESIK” akronim dari Aplikasi Perekaman dan Validasi Pajak, sebuah inovasi mempermudah rekonsiliasi data pajak dengan KPPN serta inovasi “SINJAIMO” akronim dari Sinjai Mobile, inovasi yang memberikan informasi dan pengetahuan seputar KPPN Sinjai berbasis android. Saat ini kedua inovasi sudah digunakan oleh mitra kerja terkait, seperti SIRESIK yang sudah mulai digunakan tahun ini oleh seluruh OPD Pemda Kabupaten Sinjai. Adapun SINJAIMO sudah bisa diakses oleh sebagian besar petugas/operator perbendaharaan masing-masing satker. Kedepannya ini bisa diperluas akses penggunaannya ke seluruh pejabat perbendaharaan termasuk KPA.
Guna memanfaatkan moment yang penting pula dilaksanakan sharing session “ Kampanye Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM” yang disampaikan oleh Bapak Arif Kurniadi. Dalam materi ini dikemukakan bahwa Pembangunan ZI di KPPN Sinjai terus berlanjut dengan memenuhi komponen pengungkit dan membentuk Island of Integrity.
Diakhir paparannya Bapak Arif Kurniadi memohon dukungan stakeholder dalam hal ini kepala satker mitra KPPN Sinjai untuk “ STOP” GRATIFIKASI dan menanamkan budaya antikorupsi di lingkungan kerja masing-masing. (*)




