1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peneyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang  Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

1. Menciptakan kinerja organisasi yang bebas korupsi (corruption-free performance);
2. Efisiensi yang lebih besar;
3. Mempengaruhi sistem yang lebih luas (Zuniga, 2018).

Mekanisme Pembangunan Zona Integritas

1. Tahap I : Pencanangan Zona Integritas
2. Tahap II : Penetapan Unit Kerja
3. Tahap III : Pembangunan Unit Kerja
4. Tahap IV : Pemantauan Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu

1. Komponen Pengungkit memiliki bobot 60%
2. Komponen Hasil memiliki bobot 40%

Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBK

Tingkat Instansi pemerintah

• Opini BPK minimal “WTP”
• Predikat SAKIP minimal “B”
• Indeks RB Minimal CC untuk Pemerintah Daerah
• Indeks RB Minimal B untuk kementerian/lembaga
• Level Maturitas SPIP Minimal Level 3

Tingkat unit kerja/satuan kerja

• Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
• Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
• Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
• LHKASN dan LHKPN 100%
• Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun
• Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “B”

Pengajuan Unit Kerja/Satuan Kerja Berpredikat Menuju WBBM

Tingkat Instansi pemerintah

• Opini BPK minimal “WTP”
• Predikat SAKIP minimal “BB”
• Indeks RB Minimal B untuk Pemerintah Daerah
• Indeks RB Minimal BB untuk kementerian/lembaga
• Level Maturitas SPIP Minimal Level 3

Tingkat unit kerja/satuan kerja

• Unit kerja/satuan kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
• Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
• Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
• LHKASN dan LHKPN 100%
• Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM minimal satu tahun
• Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal “BB”