Dalam rangka percepatan pelaksaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas, bertempat di Polaris Balroom Vega Hotel Sorong, Selasa (4/2) KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Sorong bersama seluruh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggelar kegiatan Koordinasi Pimpinan dengan mengangkat tema pelaksanaan anggaran dan isu strategis tahun 2020.
Kegiatan ini bertujuan sebagai koordinasi dan komunikasi KPPN Sorong selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah, bersama para Pimpinan KPA untuk mengevaluasi kinerja pelaksaan APBN 2019.
Hal ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran di TA (Tahun Anggaran) 2020.
Kegiatan ini berusaha untuk menggali kendala umum yang dihadapi oleh satker serta berbagi tips bagaimana mengatasinya. Tak hanya itu, pertemuan ini juga membahas isu-isu strategis yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Diantaranya bendahara negara bersertifikat, implementasi Sitem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), implementasi kartu kredit pemerintah sserta implementasi jabatan fungsional.
Dalam sambutannya, Kepala KPPN Sorong, Juanda, menyampaikan, kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja tidak hanya diukur dari sisi penyerapan saja, namun diukur dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
“IKPA mengukur dari 4 sisi, kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, dan pelaksanaan anggaran terhadap regualsi,” terang Juanda.
Tahun 2020 ini, KPPN Sorong mengelola pelaksanaan anggaran Rp 4,46 triliun. Besaran dan tersebut meningkat sebesar 2, 29% dibandingkan dengan tahun 2019, dengan jumlah mitra kerja sebanyak 118 Satker (Satuan Kerja) yang tersebar di Kota Sorong, kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.
Sebelumnya, di tahun 2019, KPPN Sorong mengelola Dana Rp 4,36 triliun dengan jumlah mitra kerja sebanyak 126 satker dan 6 pemerintahan daerah di Sorong Raya.
Penyerapan anggaran di tahun 2019 telah mencapai angka 95,36% atau sama dengan Rp 4,16 triliun dari total alokasi sebesar Rp 4,46 triliun.
“Berdasarkan rincian, realisasi penyerapan anggaran saya katakan sudah melampaui target nasional dengan persentase angka diatas 90%,” jelas Juanda kepada Radar Sorong.
Dalam acara tersebut, KPPN Sorong memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Satker pada 4 kategori indikator penilaian IKPA.
Selain apresiasi dalam bentuk piagam penghargaan, para pemenang juga diberikan fasilitas bebas antrean dalam menerima pelayanan dari KPPN sorong.
Apresiasi tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja satuan kerja dan menunjukkan komitmen tinggi dari KPPN Sorong dalam memberikan pelayanan.
“Harapannya agar par aSatker bisa melakukan optimalisasi belanja negara dengan melakukan percepatan anggaran pengadaan lelang secara lebih awal sehingga belanja negara tidak hanya berstatus sent atau terkirim tetapi juga delivered, artinya belanja negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara tepat guna,” tuturnya.
Kontributor naskah : Kepala KPPN Sorong, Juanda, S.E., M.M.
Artikel ini juga dimuat pada harian Radar Sorong pada tanggal 2 Agustus 2019
