Watampone – Suasana pagi di KPPN Watampone pada Kamis, 24 April 2025 terasa lebih hangat dari biasanya. Di Ruang Rapat Kepala Kantor, para pejabat pengawas berkumpul dalam forum Morning Call rutin yang dimulai pukul 08.00 WITA. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, menyelaraskan langkah kerja, serta menjaga ritme organisasi tetap dinamis.

Watampone – Demi memastikan setiap dokumen tagihan negara dicek secara jeli dan benar, KPPN Watampone kembali menggelar rapat internal bertema Pengujian Kelengkapan Dokumen Tagihan Surat Perintah Bayar (SPB) Seri 2. Kegiatan ini berlangsung secara daring via Microsoft Teams pada Senin, 21 April 2025, pukul 16.00 hingga 17.00 WITA dan diikuti seluruh pegawai KPPN Watampone.

Watampone – Ketelitian dan akurasi dalam menyusun laporan keuangan bukan hanya soal angka, tapi juga soal pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan yang terus berkembang. Itulah semangat yang diusung KPPN Watampone saat menggelar GKM Refreshment Akuntansi Pelaporan Keuangan periode April 2025 pada Rabu, 23 April 2025.

Dalam upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas kerja, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menggelar Morning Call pada Selasa, 25 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Front Office KPPN Watampone pada pukul 08.00 – 09.00 WITA dan dihadiri oleh seluruh pegawai serta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN). Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, memimpin langsung pertemuan ini dengan sejumlah agenda strategis yang dibahas.

Watampone – Di tengah derasnya arus pekerjaan dan tanggung jawab sebagai pelayan publik, KPPN Watampone mengambil jeda sejenak untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi setiap langkah mereka: integritas dan profesionalisme.

KPPN Watampone kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pemberdayaan UMKM pada Jumat, 21 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung secara daring melalui Microsoft Teams dan menghadirkan Fahrul Aprianto, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Watampone, sebagai narasumber utama.

Watampone – Dalam rangka memastikan arah kinerja tetap on track, KPPN Watampone menggelar Rapat Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) untuk periode April 2025. Rapat ini berlangsung secara daring melalui Microsoft Teams pada Selasa, 22 April 2025, pukul 14.00–15.00 WITA dan diikuti oleh seluruh pegawai KPPN Watampone.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone kembali mengadakan kegiatan Gugus Kendali Mutu (GKM) Refreshment Pelaksanaan Anggaran Periode Bulan Maret 2025. Acara yang digelar secara daring melalui Microsoft Teams pada Rabu, 18 Maret 2025 mulai pukul 14.00 – 15.00 WITA dengan mengangkat tema "Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sebagai Alat Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan Negara".

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman para pemangku kepentingan mengenai kebijakan, prosedur, serta manfaat dan tantangan dalam penerapan KKP. Dalam sambutannya, Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, menegaskan bahwa implementasi KKP tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi anggaran, tetapi juga mengurangi risiko penyalahgunaan dana serta mempercepat proses pembayaran kepada penyedia barang dan jasa.

 "Dengan penerapan Kartu Kredit Pemerintah, kita dapat mendorong efisiensi anggaran sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja pemerintah," ujar Djoko Julianto.

Sesi pemaparan utama disampaikan oleh Haerul Harun, Kepala Seksi Bank KPPN Watampone, yang menjelaskan secara rinci mekanisme kerja KKP, mulai dari prosedur pengajuan, penggunaan, hingga tata cara pertanggungjawaban belanja. Ia menekankan bahwa KKP hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penting bagi pengelola keuangan instansi untuk memahami batasan serta kewajibannya.

Melalui GKM Refreshment ini, KPPN Watampone berharap seluruh instansi pemerintah dapat lebih siap dalam menerapkan KKP sebagai alat pembayaran utama dalam transaksi belanja negara. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone