Langkah serius menuju peningkatan kualitas layanan dan tata kelola internal kembali ditunjukkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone. Pada Rabu, 21 Mei 2025, KPPN menyelenggarakan kegiatan Morning Call yang menjadi ruang konsolidasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dan persiapan menyambut kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025.

Dalam upaya menjaga ritme kerja dan meningkatkan kualitas layanan publik, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menggelar kegiatan Morning Call pada Kamis, 15 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi ruang koordinasi strategis yang rutin digelar setiap pekan untuk menyelaraskan langkah seluruh jajaran pegawai dalam menjalankan tugas negara.

Bertempat di Ruang Rapat Kepala KPPN Watampone, pertemuan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WITA. Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, memimpin langsung jalannya briefing yang diikuti oleh pejabat pengawas, pejabat fungsional serta seluruh pegawai.

Agenda pertemuan kali ini mencakup berbagai isu penting, di antaranya monitoring pelaksanaan anggaran bulan Mei 2025, tindak lanjut terhadap permasalahan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), serta rencana kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan.

Selain itu, evaluasi terhadap laporan SFO Triwulan I, review kontrak kerja tahun berjalan dan pembahasan usulan calon pejabat fungsional turut menjadi poin bahasan utama. Tak kalah penting, implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) berbasis ISO kembali ditegaskan sebagai bagian dari komitmen KPPN Watampone dalam meningkatkan standar pelayanan yang profesional dan akuntabel.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama sebagai wujud harapan akan keselamatan, kebersamaan, serta tekad untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme. Seluruh peserta berkomitmen memastikan bahwa target-target kinerja dapat tercapai secara optimal dan tepat waktu.

Dengan semangat kolektif yang terjaga, KPPN Watampone menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih dan berdaya guna.

Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone

Langkah nyata menuju transformasi digital di sektor pengelolaan keuangan negara kembali diperlihatkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone. Pada Selasa, 20 Mei 2025, KPPN Watampone menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Alur Transaksi pada Digipaysatu”, yang difokuskan pada digitalisasi proses pembayaran pemerintah.

Di dunia kerja saat ini, keberagaman usia bukan lagi sekadar fakta - ia telah menjadi tantangan sekaligus potensi besar. Satu kantor bisa dihuni oleh Baby Boomers yang sarat pengalaman, Gen X yang matang secara profesional, Gen Y yang penuh semangat, hingga Gen Z yang digital-native dan kritis. Bila tidak dikelola dengan bijak, sekat antargenerasi bisa berubah menjadi jurang miskomunikasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kas negara serta memperkuat kompetensi teknis pegawai, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone menggelar Forum Group Discussion (FGD) Refreshment Cash Management bertema “Perencanaan Kas Pemerintah”, Selasa (20/5/2025). Kegiatan yang dilangsungkan secara daring melalui Microsoft Teams ini menjadi bagian dari program pembinaan berkelanjutan yang diinisiasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

FGD yang dimulai pukul 16.00 WITA itu menghadirkan Haerul Harun, Kepala Seksi Bank KPPN Watampone, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Haerul mengulas aspek penting dalam pengelolaan kas pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155 Tahun 2023. Pembahasan mencakup penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD), monitoring, hingga evaluasi kas pemerintah yang akurat dan terintegrasi.

Kepala KPPN Watampone, Djoko Julianto, menegaskan pentingnya forum diskusi sebagai sarana refleksi dan penyegaran pemahaman atas tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. “Forum ini bukan sekadar tempat berbagi praktik, tetapi juga menjadi media strategis untuk memperkuat pemahaman kita terhadap peran dalam mendukung pelaksanaan anggaran negara yang tertib, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari penguatan fungsi manajerial KPPN yang mencakup tiga pilar: penguatan manajemen eksternal, penguatan kapasitas perbendaharaan, dan penguatan manajemen internal. Djoko menambahkan, KPPN Watampone berkomitmen melaksanakan FGD secara rutin setiap bulan sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang adaptif terhadap tantangan tata kelola keuangan negara di era digital.

“Melalui pemahaman yang utuh atas perencanaan kas, kita menjaga denyut nadi APBN tetap stabil dan responsif terhadap kebutuhan nasional,” pungkas Djoko.

Kontributor: Tim Kehumasan KPPN Watampone

Di tengah derasnya arus perubahan zaman dan perbedaan cara pandang antar generasi, menjadi seorang ASN bukan lagi sekadar menjalankan tugas administratif. Ia adalah panggilan untuk menjadi teladan — dalam sikap, perilaku, hingga cara melayani masyarakat.

Di tengah arus keberagaman sosial dan budaya yang kian menguat di lingkungan kerja, toleransi menjadi fondasi penting dalam membangun budaya pelayanan yang adil dan inklusif. Semangat inilah yang diusung Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone dalam kegiatan GKM Internal Gathering Triwulan II 2025 bertema “Toleransi: Sikap Menghargai Perbedaan”, Selasa (20/5/2025).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Watampone terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemangku kepentingan sekaligus memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan optimal. Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Service Excellent bertema “Melayani Sepenuh Hati, Mengawal APBN untuk Negeri” yang digelar secara daring melalui Microsoft Teams, Kamis (8/5/2025) pukul 16.00–17.00 WITA.