Ternate, 27 Januari 2023 – Pelaksanaan APBN tahun 2022 mencatatkan kinerja positif
sejalan dengan kondisi perekonomian domestik yang membaik diiringi dengan terkendalinya
pandemi covid-19. APBN terbukti mampu berperan sebagai shock absorber yang mampu
mengendalikan tekanan inflasi domestik sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Kinerja APBN
pada tahun 2022 menunjukkan kondisi fiskal yang semakin sehat, terbukti dengan adanya
realisasi defisit sebesar 2,38% PDB (lebih rendah dari batas maksimal defisit sesuai amanat UU
Nomor 2 Tahun 2020 yaitu 3% dari PDB). Sepanjang tahun 2022, APBN hadir sebagai instrumen
yang mampu menciptakan stabilisasi dalam melindungi masyarakat, mendukung aktivitas dunia
usaha dan sektor prioritas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Kerja keras APBN dapat
kita lihat dari pendapatan yang mampu tumbuh tinggi didukung membaiknya aktivitas ekonomi,
efektivitas implementasi kebijakan melalui UU HPP, serta tren kenaikan harga komoditas. Dari
sisi belanja, terdapat peningkatan dan akselerasi belanja sebesar 10,9% (yoy) dan sekitar 99,5%
dari pagu pada Perpres 98/2022. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Torang Pe APBN Edisi Bulan Januari
2023 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Jumat (27/01).
“APBN 2023 siap mendukung berbagai target pembangunan yang berfokus pada human
capital, physical capital, dan antisipasi ketidakpastian. Hal ini didukung oleh kebijakan belanja
berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar, reformasi birokrasi,
revitalisasi industri, pembangunan dan pengembangan ekonomi hijau, serta tetap diarahkan
untuk melindungi masyarakat dari risiko ketidakpastian. Sementara itu, kebijakan pendapatan
diarahkan pada optimalisasi pendapatan negara untuk mendukung konsolidasi fiskal yang
berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing
usaha tetap kondusif,” papar Adnan pada acara tersebut.
Lanjutnya, kebijakan subsidi pada APBN 2023 terus didorong agar lebih sasaran dan
berkeadilan, namun tetap diselaraskan dengan pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat
serta dilakukan pada waktu yang tepat. Dari segi hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah,
kebijakan transfer ke daerah semakin diperkuat dengan implementasi UU HKPD dan diarahkan
pada peningkatan kualitas layanan publik dan pemerataan ekonomi daerah yang berkeadilan.
“APBN 2023 disusun ekspansif, terarah, dan terukur. Defisit APBN kembali di bawah 3 persen PDB dan pertama kalinya target pajak di atas Rp2 ribu triliun. Oleh karena itu, kebijakan
pembiayaan diarahkan pada pengelolaan utang yang aman dan kredibel, serta mendorong
pembiayaan inovatif untuk mempercepat pembangunan proyek strategis pusat dan daerah,” jelas
Adnan.
Selanjutnya, Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara juga menjelaskan bahwa
sampai dengan Desember 2022, APBN Regional Maluku Utara memperlihatkan kinerja yang
baik. Per 31 Desember 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp3,49 Triliun atau 152,43%
dari target. Sedangkan, di sisi belanja telah terealisasi sebesar Rp16,41 Triliun atau 106,70% dari pagu. Sehingga APBN sampai dengan periode ini mengalami defisit sebesar Rp12.91 Triliun (98,68% dari pagu).
“Kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami
kenaikan sebesar Rp1,23 Triliun atau 54,38% (yoy). Kenaikan ini didominasi oleh peningkatan
pajak penghasilan non migas sebesar Rp697,85 Miliar atau 66,49% (yoy),” jelas Adnan.
“Pada sisi belanja, realisasi belanja di Provinsi Maluku Utara sampai dengan Desember
2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp106,56 Miliar atau 2,31% (yoy). Hal
tersebut disebabkan oleh penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar
Rp75,93 Miliar atau 4,42% dan Rp114,92 Miliar atau 8,81% (yoy). Adapun belanja TKDD sampai
dengan Desember 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp990,64 Miliar atau 9,07% (yoy).
Peningkatan ini didorong oleh kenaikan realisasi DBH dan DAK fisik sebesar Rp1.037,62 Miliar
(76,97%) dan Rp128,35 Miliar (8,24%) yoy,” sambung Adnan.
Beralih ke sisi APBD regional Maluku Utara, realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan
Desember 2022 adalah sebesar Rp12,19 Triliun (93,72% dari pagu), Belanja Daerah Rp13,96
Triliun (98,99% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar Rp582,10 Miliar. Sehingga,
Akumulasi SiLPA dihasilkan sebesar Rp1.19 Triliun.
“Lebih rinci, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Desember 2022
sebesar Rp12.192,33 M didominasi oleh komponen dana transfer. Sedangkan, Realisasi Belanja
APBD Provinsi Maluku Utara s.d 31 Desember 2022 sebesar Rp13.969,43 M didominasi oleh
komponen belanja operasi. Sedangkan TKDD sampai dengan 31 Desember 2022 telah
disalurkan kepada Provinsi Maluku Utara sebesar Rp11,094,84 M. TKDD tersebut terdiri dari
realisasi DBH sebesar Rp2.385,68 M, DAU sebesar Rp5.193,60 M, DAK Fisik Rp1.685,25 M,
DAK Non fisik sebesar Rp956,11 M, dan DID sebesar 154,20 M,” tandasnya.
Adnan juga memaparkan bahwa, dari sisi pendapatan, pada sisi PAD sampai akhir tahun
anggaran realisasinya masih di angka 47,96%. Komponen retribusi belum menyentuh 39,06%
sehingga perlu adanya perhatian khusus. Untuk itu, pada awal tahun anggaran 2023 ini, pemda
perlu melakukan evaluasi terhadap capaian PAD pada sisi pajak dan retribusi daerah untuk
menemukan penyebab tidak tercapainya PAD serta solusi/perbaikan untuk TA 2023.
Sementara itu, dari sisi belanja, kinerjanya sudah cukup bagus karena telah menyentuh
98,99%. Namun pada TA 2023, pemda harus mengubah skema penyerapan. Kecenderungan
penyerapan masih menumpuk di akhir tahun anggaran sehingga dapat mengganggu
pelaksanaan program yang seharusnya mampu diselesaikan di awal atau pertengahan tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Adnan Wimbyarto sebagai Kepala Perwakilan Kementerian
Keuangan juga menjelaskan tentang kondisi perekonomian Maluku Utara. “Pertumbuhan
ekonomi di Triwulan III Tahun 2022 mampu tumbuh sebesar 24,85 persen yoy, jauh di atas
pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,72 persen, dengan kontribusi terbesar disumbang oleh
sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.
“Sektor produksi yang mengalami pertumbuhan ekonomi terbesar, sambung Adnan, adalah
industri pengolahan sebesar 96,55 persen yoy. Sektor industri pengolahan masih mendominasi
struktur perekonomian di Maluku Utara dengan proporsi 29,46 persen. Hal ini disebabkan
tingginya aktivitas pada sektor industri pengolahan khususnya tambang. Pertumbuhan industri
pengolahan dan pertambangan menyebabkan dampak lain, yaitu terjadi pergeseran sektor ekonomi. “Jika dilihat perkembangan distribusi PDRB selama 5 tahun terakhir, terjadi penurunan
yang signifikan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Disisi lain, terjadi peningkatan
sektor industri pengolahan dan pertambangan,” terangnya.
Beralih ke inflasi, Provinsi Maluku Utara pada bulan Desember 2022 mengalami inflasi
sebesar 1,06 persen (m-to-m) atau 3,37 persen (yoy), lebih rendah di bawah inflasi nasional
sebesar 5,51 persen (yoy). Adapun kelompok yang memberikan andil inflasi secara tahunan
terbesar yaitu kelompok transportasi dengan andil sebesar 2,13 persen, dengan sumbangan dari
tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota.
“Tantangan yang perlu diantisipasi dalam upaya pengendalian inflasi antara lain adanya
tren peningkatan mobilitas masyarakat yang memicu kenaikan harga komoditas angkutan udara,
peningkatan komoditas pangan yang tinggi seiring dengan pertumbuhan industry smelter dan
pertambangan yang pesat, potensi kenaikan harga beras karena belum masuknya musim panen
di beberapa titik sentra produksi, serta adanya dampak dari cuaca ekstrem yang dapat
mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan,” lanjutnya.
Sementara itu, dari sisi produktivitas, Indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Indikator Nilai
Tukar Nelayan (NTN) per Desember 2022 menunjukkan bahwa NTP di Maluku Utara berada di
angka 105,21. Sedangkan NTN Maluku Utara berada di angka 99,83. Untuk Neraca
Perdagangan, total ekspor Januari-Desember 2022 tercatat USD8.202,4 juta dengan komoditas
yang paling banyak diekspor berupa Ferro Nickel. Sementara itu, komponen impor selama
Januari-Desember 2022 tercatat sebesar USD3.002,63 juta dengan Batu Bara/Semi Coke
sebagai komoditas yang paling banyak diimpor.
Melangkah ke isu strategis regional, isu yang dibahas kali ini berupa perkembangan
Peluang Investasi Maluku Utara dalam bentuk “Pengembangan Agroindustri Kelapa di Maluku
Utara. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto
di Maluku Utara adalah sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal ini didukung
oleh kondisi geografis Maluku Utara yang subur dan lautan yang luas. Lebih berfokus pada
perkebunan, Maluku Utara Menjadi daerah penghasil kelapa terbesar ke-4 di Indonesia dengan
luas areal perkebunan mencapai 203.008 Ha (tahun 2021). Namun, sampai saat ini, di Maluku
Utara kelapa mayoritas hanya diolah menjadi kopra. Berdasarkan pengamatan, kelapa masih
belum diolah secara optimal. Pengolahan kelapa menjadi kopra hanya sebatas memanfaatkan
daging kelapa saja. Sementara, air kelapa, tempurung kelapa dan serabut kelapa belum
dimanfaatkan.
Berkaca pada beberapa daerah lain di Indonesia, seluruh bagian buah kelapa bahkan
pohon kelapa dapat dimanfaatkan atau memiliki nilai ekonomis. Air kelapa selain diminum
langsung dapat diolah menjadi Nata de Coco, CocoFiber dan Coco Peat. Sedangkan, tempurung
kelapa dapat diolah menjadi Arang Tempurung Kelapa. Melihat kondisi ini, Potensi Industri
CocoFiber dan Coco Peat, Industri Nata de Coco, Industri Arang Tempurung Kelapa, Industri
Kopra Putih dapat diwujudkan jika mendapatkan dukungan. Saat ini, Pemda mendukung melalui
Program PARAPARA EMAS.
“Program Kelapa Berharga Petani Sejahtera Ekonomi Maluku Utara Stabil (Parapara
Emas) merupakan konsep berupa inovasi untuk memanfaatkan semua potensi buah kelapa
menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual. Selain itu, Pemda bersama Kementerian Pertanian menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pelatihan (asistensi) kepada petani untuk
mulai merambah ke produk turunan lain selain kopra,” jelas Adnan.
“Oleh karena itu, pembiayaan KUR juga dapat dioptimalkan dalam pengembangannya.
Dukungan pembiayaan sangat vital bagi keberlangsungan produksi. Kanwil DJPb pada TA 2023
ini akan mendorong penyaluran KUR sektor pertanian melalui berbagai program berupa
sosialisasi, pembinaan, dan pemberdayaan UMKM.” Tutup Adnan di hadapan para media dan
peserta Torang Pe APBN Edisi Januari 2023.(itw/2301)