Pangkalpinang, 12 Desember 2023– Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Dr. Safrizal ZA, M.Si bersama dengan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Wilayah Bangka Belitung, Dr. Edih Mulyadi, S.E., M.Si menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2024 secara digital. Penyerahan DIPA tahun anggaran 2024 ini berbeda dengan tahun sebelumnya dengan menyederhanakan proses bisnis pengesahan DIPA dari semula proses manual 12 tahap menjadi empat tahap menggunakan aplikasi SAKTI. Prosesi penyerahan DIPA yang dilaksanakan di Aula Pasir Padi ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Selanjutnya, DIPA tersebut menjadi acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti satuan kerja dan OPD yang ada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam arahannya, Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan bahwa perekonomian yang tetap terjaga merupakan modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024. Secara nasional, kinerja ekonomi tetap stabil dengan pertumbuhan sekitar 5% selama 8 kuartal berturut-berturut. Kinerja ekonomi nasional tersebut cukup baik di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih belum stabil. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan mencapai 2,4 persen pada 2024 (World Bank, 2023).
Atas berbagai gejolak global selama kurun waktu tiga tahun terakhir seperti pandemi, kenaikan harga energi dan pangan serta inflasi, APBN menjadi instrumen yang diandalkan sebagai shock absorber. APBN juga merupakan instrumen pemulihan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Optimalisasi APBN 2024 tetap harus dilakukan terutama dalam tahun terakhir pemerintahan periode saat ini sebagai pondasi kuat bagi pemerintahan selanjutnya.
“Ke depannya, APBN tetap akan menjadi instrumen fiskal untuk mencapai target kesejahteraan tahun 2024 yaitu penurunan tingkat pengangguran menjadi 5.0% - 5,7%, angka ketimpangan rasio gini menjadi 0,374 – 0,377 serta peningkatan IPM menjadi 73,99 – 74,09 dengan berbagai program prioritas pembangunan,” tambah Pj. Gubernur.
Perkembangan Ekonomi Regional Kepulauan Bangka Belitung
Dalam lingkup regional, pertumbuhan ekonomi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,01% secara year on year hingga Oktober 2023. Meskipun pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (4,54%), kinerja ekonomi tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,04% secara q-to-q. Fluktuasi harga komoditas yang masih signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Inflasi pada Provinsi Bangka Belitung memang tercatat masih lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi level nasional, namun secara month-to-month kita sudah berhasil menurunkan tingkat inflasi sebesar 0,04% pada bulan November ini,” tegas Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung.
Kinerja Belanja APBN dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat di Provinsi Bangka Belitung
Hingga November 2023, realisasi Belanja Pemerintah Pusat di lingkup Provinsi Bangka Belitung mencapai Rp2.679,36 miliar atau sekitar 81,90%. Realisasi tersebut tercatat tumbuh 15,10% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi belanja sebagian besar didominasi oleh pertumbuhan belanja barang hingga 32,10%. Pertumbuhan belanja barang didominasi oleh belanja barang untuk diserahkan pada masyarakat melalui program konektivitas darat pada satker PJN I dan PJN II untuk output Dukungan Penanganan Jalan Daerah.
Di sisi lain, kinerja belanja pegawai tercatat cukup stabil dengan pertumbuhan sebesar 5,25%. Alokasi bantuan sosial berupa bantuan pendidikan tinggi yang didistribusikan oleh IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik (SAS) Bangka Belitung telah terealisasi sebesar Rp5,08 miliar atau tumbuh sekitar 17,92%. Satu-satunya belanja yang mengalami kontraksi adalah belanja modal dengan realisasi Rp391,58 miliar atau terkontraksi sebesar 0,88% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022. Alokasi belanja modal ini sebagian besar didominasi oleh program infrastruktur konektivitas jalan, program ketahanan sumber daya air serta pembangunan gedung dan bangunan.
Terkait dengan Belanja Transfer Ke Daerah, Kakanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung menambahkan, “Realisasi TKD selama periode 2019 s.d. 2023 mengalami fluktuasi dengan persentase realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 99,51 persen. Hingga 30 November 2023, kinerja TKD Regional Babel mencapai 91,67% dengan porsi realisasi terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 96,47%.”
Capaian kinerja belanja tersebut tentunya tidak terlepas dari sinergi dan kerja keras para stakeholder seperti satker, pemerintah daerah serta berbagai pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, Kakanwil DJPb Babel juga menyampaikan apresiasi kepada para stakeholder dengan kinerja terbaik, baik mitra Satker Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Kakanwil berharap sinergi maupun harmonisasi dapat terus ditingkatkan pada periode yang akan datang.
Alokasi APBN 2024 lingkup Regional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta tantangannya
Dalam lingkup regional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan alokasi belanja negara secara keseluruhan sebesar Rp9.980,12 miliar yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.246,33 miliar dan Belanja Transfer Ke Daerah sebesar Rp6.733,79 miliar. Alokasi belanja pemerintah pusat tersebut khususnya diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan pembangunan infrastruktur prioritas, reformasi birokrasi dan aparatur negara serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada. Sedangkan alokasi belanja TKD digunakan untuk peningkatan pelayanan publik di daerah, dukungan operasional sekolah, PAUD dan pendidikan kesetaraan serta dukungan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Sepanjang tahun 2023 ini, ada beberapa tantangan pelaksanaan anggaran yang dipotret oleh Kanwil DJPb Babel. Kakanwil menyampaikan beberapa permasalahan berulang seperti penumpukan anggaran di triwulan IV dan realisasi minus belanja pegawai. “Berkaca pada pengalaman tersebut, seharusnya kita dapat mengakselerasi pelaksanaan anggaran tahun 2024 nanti agar masyarakat dapat lebih cepat merasakan manfaatnya.” tegas Kakanwil.
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang
Call Center: 0812-7345-2957
Telp: (0717) 433405
Fax: (0717) 435802