Pangkalpinang, 3 Oktober 2025. Perumahan tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dari peningkatan kualitas hidup, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan sendi-sendi sosial masyarakat. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat juga merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional. Kebutuhan rumah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan cukup besar antara jumlah hunian yang tersedia dengan kebutuhan aktual masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk menjawab tantangan tersebut, Kanwil DJPb Babel sebagai unit vertical Kementrian Keuangan di daerah menyelenggarakan kegiatan FGD monitoring penyaluran FLPP berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan di tahun 2025. Kegiatan ini diikuti oleh stakeholder terkait seperti OJK, BPS, BPN, Dinas PUPR dan Perbankan penyalur FLPP, Pengembang Perumahan serta PLN dan PDAM.
Kegiatan dibuka oleh Plh. Kepala Kanwil DJPb Babel, Neil Edwin. “Tujuan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP telah berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan dampak positif bagi kelompok MBR yang merupakan sasaran program”, ujar beliau dalam kesempatannya. Sejak tahun 2010 s.d bulan Agustus 2025, Provinsi Kep Bangka Belitung Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk Program FLPP sebagai Investasi Pemerintah Jangka Panjang Nonpermanen sebesar Rp1,72Triliun. Dana ini diestimasi telah mengurangi backlog kepemilikan bagi kelompok MBR sebanyak 15.824 rumah tangga, papar Neil Edwin juga.
sebelumnya, Kanwil DJPb telah menyelenggarakan kegiatan monitoring dan survey penyaluran FLPP dengan mengambil sampel target kepada Debitur FLPP dan juga pengembang perumahan yang berada di wilayah kota pangkalpinang, kab bangka dan juga kab. Belitung. Dari hasil monev dan survey tersebut diperoleh informasi bahwa sebanyak 82% debitur FLPP merasa puas dengan cara pelaksanaan program terse but berdasarkan dari kecepatan dan kemudahan proses pengajuannya. Sebagian besar debitur juga merasa puas dengan manfaat yang diterima karena mengurangi beban biaya kepemilikan rumah dan sudah sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhannya.
Berdasarkan hasil pelaksanaan FGD diperoleh data bahwa target penyaluran FLPP di wilayah Babel selama 5 th sebanyak 10rb-12 rb unit rumah dan sampai dengan saat ini baru terealisasi 3,9 rb. Nilai realisasi FLPP selama 4 tahun berturut-turut terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan beberapa hal seperti adanya covid yang menyebabkan banyaknya PHK, minimnya sosialisasi ke Masyarakat khususnya Masyarakat di perdesaan, kemudahan meminjam kredit dari pinjol, SLIK OJK yang mempengaruhi penilaian debitur dari perbankan serta disharmonisasi peraturan pusat dan daerah. Diharapkan hasil dari FGD ini aka nada tindak lanjut dari pemerintah pusat dan juga daerah untuk segera menemukan Solusi terhadap rendahnya realisasi penyaluran dan bisa mencapai target yang ditentukan.
Kanwil DJPb telah melakukan kegiatan monitoring sejak tahun 2024 yang juga merupakan salah satu bentuk pengawasan program FLPP yang mengacu pada 3 hal yakni Monitoring Dampak Penerima Manfaat Program KPR Sejahtera; Monitoring Dampak Ekonomi dari Pengembang dan Pemetaan Kendala terkait Penyaluran Program KPR Sejahtera FLPP dari Stakeholders (Bank Penyalur, SKPD Kimpraswil setempat, dan Pengembang). Sehingga nantinya program prioritas ini dapat memenuhi hak dasar masyarakat atas perumahan, serta mendukung agenda pembangunan nasional melalui percepatan program tiga juta rumah.
Kontributor : Rino Radiansyah (Kepala Seksi PPA II B)
Informasi lebih lanjut hubungi:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
Jl. Sungai Selan No. 91, Kota Pangkalpinang
Call Center: 0812-7345-2957
Telp: (0717) 433405
Fax: (0717) 435802
