Dalam rangka meningkatkan pemahaman pembangunan menuju Zona Integritas (ZI) pada satuan kerja, Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) Mpu Kuturan berkunjung ke Kantor DJPb Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan audiensi dan benchmarking terkait Pembanguan menuju Zona Integritas (8/1/2026).

Denpasar, 18 Desember 2025 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali bekerja sama dengan Kemenkeu Satu Bali menyelenggarakan kegiatan Bali Fiscal Insight dengan tema “Refleksi APBN 2025: Milestone Penguatan Fiskal 2026”. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. 

Denpasar, 6 November 2025 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menghadiri Rapat Koordinasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 untuk Regional Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenKop UKM). 

Denpasar, 31 Oktober 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali turut berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-79. Tahun ini, Kementerian Keuangan Satu Bali menyelenggarakan Bazaar UMKM hingga Jumat Sehat, yang berlangsung di Lapangan Gedung Keuangan Negara I Denpasar. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan terhadap pelaku UMKM lokal sekaligus sarana mempererat sinergi di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Denpasar, 30 Oktober 2025 – Kemenkeu Satu Bali menyelenggarakan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 dan Hari Oeang Republik Indonesia ke-79. Kegiatan berlangsung di Lapangan Gedung Keuangan Negara I Denpasar dan dihadiri pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan Bali serta pagawai.  

Denpasar, 30 Oktober 2025 – Dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap ketentuan kepabeanan dan perpajakan, Kelompok Kerja (Pokja) Teknis Joint Program UMKM Kemenkeu Satu Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kepabeanan dan Perpajakan bertajuk “UMKM Taat Aturan, Usaha Makin Terpercaya”. 

DENPASAR, 21 Oktober 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali bersinergi dengan Politeknik Negeri Bali (PNB) dalam penyelenggaraan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2025 dan Kuliah Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Denpasar — Kanwil DJPb Provinsi Bali menggelar Gugus Kendali Mutu dengan dua topik menarik yaitu Data Analytics — Pengenalan Aplikasi Orange untuk meningkatkan kemampuan analisis data, serta Penanganan Benturan Kepentingan sebagai wujud komitmen menjaga integritas dan mempertahankan predikat WBK/WBBM, pada Kamis (16/10). 

Denpasar — Dalam upaya menjaga keberlanjutan predikat WBBM yang telah diperoleh, dilaksanakan Wawancara dan Virtual Office Tour Evaluasi Keberlanjutan ZI WBBM Kanwil DJPb Provinsi Bali, pada Kamis (9/10). Kegiatan berlangsung secara hybrid, melibatkan Tim Monev ZI WBK/WBBM Tahun 2025 Inspektorat Jenderal Kemenkeu, serta seluruh pegawai Kanwil DJPb Provinsi Bali.

Denpasar, 26 Agustus 2025 -  Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun Anggaran 2025 dengan tema “Efektivitas dan Efisiensi APBN: Kinerja Terjaga, Manfaat Nyata bagi Rakyat.” Acara berlangsung di Aula A Gedung Keuangan Negara Denpasar I.

Denpasar, 19 Agustus 2025 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali bekerjasama dengan RRI Denpasar menggelar Podcast Interaktif bertajuk “Kita Setara” yang mengangkat tema “Perkembangan Fiskal, Ekonomi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Regional Bali” pada Selasa (19/8). Sebagai narasumber hadir Kepala Kanwil DJPb Bali, Muhamad Mufti Arkan, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II (PPA II) DJPb Bali, Kusumo Adi Wibowo, dan Kepala Bidang Kredit Bank BPD Bali, AA Ngurah Oka Dhananjaya. 

APBN Bali Capaian Positif 

Muhamad Mufti Arkan, dalam paparannya, mengatakan APBN Bali sepanjang semester I 2025 menunjukkan indikator fiskal yang positif. Sampai 30 Juni, pendapatan total mencapai Rp10,42 triliun atau 44,62 persen dari target, dan belanja sebesar Rp10,09 triliun atau 45,14 persen. Seluruhnya berkontribusi pada surplus APBN di Bali sebesar Rp322,12 miliar. Sementara pada APBD, pendapatan tercatat Rp12,77 triliun atau 38,75 persen dari pagu, dan realisasi belanja Rp10,63 triliun atau 30,47 persen. Dengan kondisi ini, APBD Bali juga mencapai surplus Rp2,14 triliun, yang diimbangi dengan SiLPA di akhir semester I sebesar Rp2,70 triliun. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam 18 bulan ke belakang menjadi penggerak utama, mencapai Rp8,13 triliun atau 63,69 persen dari total pendapatan, dengan pertumbuhan 18,20 persen dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu. Keseluruhan riwayat menunjukkan, selama semester ini, pertumbuhan ekonomi Bali tetap di atas tingkat nasional.

KUR Jadi Penopang UMKM

Pada tahun 2025, Bali memperoleh plafon KUR sebesar Rp10,85 triliun. Hingga Juni 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat Rp5,03 triliun kepada sekitar 65,7 ribu debitur, meski mengalami penurunan 14,46% dibanding tahun sebelumnya. KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran Rp2,95 triliun, sedangkan KUR Kecil sebesar Rp2,07 triliun.

Kepala Seksi PPA II DJPb Bali, Kusumo Adi Wibowo, menjelaskan bahwa KUR merupakan program strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan UMKM dengan bunga rendah. “Bunga KUR disubsidi pemerintah sehingga jauh lebih murah dibanding bunga pasar. Plafon pembiayaan bervariasi mulai dari Rp10 juta untuk KUR Super Mikro hingga Rp500 juta untuk KUR Kecil dan KUR Khusus,” jelas Kusumo.

Ia juga menambahkan, KUR diprioritaskan bagi debitur baru karena masih banyak UMKM yang belum memiliki akses pembiayaan formal.

Dukungan BPD Bali untuk UMKM

AA Ngurah Oka Dhananjaya, Kepala Bidang Kredit Bank BPD Bali, menuturkan bahwa hingga Juli 2025, BPD Bali telah menyalurkan KUR senilai Rp1,08 triliun kepada 6.012 debitur. Rinciannya terdiri dari KUR Super Mikro Rp360 juta, KUR Mikro Rp253,15 miliar, dan KUR Kecil Rp828,90 miliar.

“BPD Bali memberikan sejumlah kemudahan bagi pelaku usaha, seperti bebas biaya provisi dan administrasi, proses cepat 2–3 hari, serta bunga menurun yang lebih fleksibel. Harapannya, semakin banyak UMKM Bali yang bisa memanfaatkan KUR untuk mengembangkan usahanya,” ujar Oka.

Sinergi Fiskal dan Pembiayaan untuk Bali Maju

Menutup diskusi, Kepala Kanwil DJPb Bali menegaskan bahwa sinergi fiskal pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta dukungan pembiayaan perbankan, khususnya KUR, menjadi kunci penguatan ekonomi Bali. “Dengan APBN dan APBD yang sehat, ekonomi yang tumbuh berkualitas, serta dukungan KUR dan kredit produktif, Bali siap melangkah lebih maju,” pungkas Mufti.

Denpasar, 13 Agustus 2025 — Kanwil DJPb Provinsi Bali menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lingkup Provinsi Bali yang dilaksanakan secara hybrid di Aula Kanwil DJPb Provinsi Bali serta melalui Zoom dan Youtube Live Kanwil DJPb Bali. Kegiatan ini mengundang seluruh BLUD lingkup provinsi Bali serta BPKAD dan Dinas Kesehatan sebagai Tim pembina BLUD. FGD ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja BLUD di Provinsi Bali.

Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan, yang dilanjutkan dengan sesi paparan oleh Dwi Yanti Yuliarsih, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Bali terkait peran DJPb sebagai perwakilan Kementerian Keuangan sekaligus Regional Chief Economist (RCE), dalam pendampingan dan asistensi BLUD kepada pemerintah daerah. 

Hadir sebagai narasumber, Wenang Cailendra, Kepala Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN Bali Nusra, yang memaparkan materi Pengelolaan Piutang Negara sesuai implementasi PMK 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Narasumber berikutnya, Aloysius Prastowo, Kepala Seksi ASPLK Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Bali, membahas tentang Benchmarking tata kelola dan kinerja BLUD terhadap BLU, dalam upaya peningkatan maturity rating BLUD.

Kegiatan FGD ini diharapkan dapat menjadi forum produktif untuk bertukar pengalaman, menemukan solusi atas tantangan di lapangan, serta merumuskan langkah strategis meningkatkan kinerja BLUD di Provinsi Bali, serta menekankan pentingnya service excellence di setiap lini pelayanan, menuju tata kelola BLUD yang semakin baik, pelayanan publik yang semakin unggul, dan masyarakat yang semakin kuat.