Denpasar, 4 Juni 2020 –

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tantang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Bendahara Pengeluaran dapat melaksanakan pembayaran atau tagihan kepada negara melalui mekanisme uang persediaan dengan menggunakan Kartu Debit, Cash Management System (CMS), dan Kartu Kredit. Sistem pembayaran non tunai tersebut dikenal dengan istilah digital payment. Kartu Debit dan CMS sudah mulai diterapkan oleh seluruh satker pengelola dana APBN sejak 2016 sedangkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2019. 

Denpasar, 4 Juni 2020.

Universitas Udayana telah menyandang status sebagai Badan Layanan Umum penuh sejak tahun 2011. Upaya pemantapan terus dilakukan, salah satunya melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi BLU yang dikemas dalam Forum Group Diskusi (FGD) dengan menghadirkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, Tri Budhianto, pada Kamis 4 Juni 2020 di Kampus Universitas Udayana Gedung Kedokteran Lantai 4.

Denpasar, 6 Mei 2020.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Perbendaharaan Berbagi dalam bentuk Bakti Sosial kepada masyarakat. Kegiatan bakti Sosial Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali kali ini berupa pemberian bantuan sembako kepada dua yayasan sosial dan kepada masyarakat perorangan yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Bantuan sembako diberikan kepada dua yayasan sosial yaitu Panti Asuhan Tat Twam Asi yang terletak di Jalan Jayagiri Denpasar dan Yayasan Pemberdayaan Disabilitas Puspadi Bali yang berlokasi di Jalan Bakung Denpasar.

Denpasar, 21 April 2020.
Bertepatan dengan peringatan Hari Kartini tanggal 21 April 2020, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil. Pengambilan sumpah PNS tersebut dilakukan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Bapak Tri Budhianto. PNS yang diambil sumpah berjumlah satu orang, atas nama Embun Nurani Wulandari dengan pengangkatan PNS terhitung mulai 1 Februari 2020. Embun merupakan salah satu Kartini muda di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali yang siap mengawal APBN bersama Kartini-Kartini lainnya.

Denpasar, 13 Maret 2020
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan KPPN Denpasar, berkerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyelenggarakan simulasi penanggulangan bencana alam gempa bumi dan kebakaran.
Kegiatan ini diikuti oleh pegawai dan satuan pengamanan di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan KPPN Denpasar. Tujuan dilaksanakannya kegiatan simulasi penanggulangan bencana ini adalah agar seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali dan KPPN Denpasar dapat memahami tindakan apa yang perlu diambil pada saat terjadi bencana alam gempa bumi dan kebakaran.

Alokasi APBN Tahun anggaran 2020 untuk belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Bali sebesar  Rp 13.490,56 milyar. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pada 47 Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi anggaran triwulan I Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 2.395,31 milyar atau sebesar 17,76%. Dilihat dari pagunya, sepuluh K/L dengan pagu besar (menyusun 85,27% APBN Bali) mempunyai rata-rata penyerapan sebesar 16,86%, dengan 6 (enam) K/L mencapai target penyerapan dan selebihnya di bawah target. Secara keseluruhan terdapat 23 K/L yang memenuhi target Triwulan I sebesar 15%.

Denpasar, 3 April 2020 – Sebagai salah satu bentuk sumbangsih Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali untuk pembangungan Provinsi Bali dan dalam rangka memberikan informasi terkini mengenai pelaksanaan anggaran di Provinsi Bali, Kanwil DJPb Provinsi Bali telah menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2019. KFR ini merupakan produk yang disusun secara triwulanan, tetapi yang utama adalah KFR Tahunan dan Semester I (atau Triwulan II). Hal ini karena keduanya memiliki isi yang lebih komprehensif, terutama untuk edisi KFR Tahunan.

APBN Tahun 2019 menjadi tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019 dan posisinya semakin strategis sebagai instrumen Pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan dalam menopang perekonomian Indonesia agar tumbuh secara berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tema  kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah pada Tahun 2019 adalah  “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber DayaManusia”.