Yogyakarta, 29 September 2020

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean melakukan audiensi dangan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Wilis, Komplek Kepatihan Yogyakarta (29/9). Selain untuk bersilaturahmi, pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb DIY dengan Pemda DIY dalam mengawal dan mengelola APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Turut mendampingi Kepala Kanwil DJPb DIY dalam audiensi tersebut antara lain Kepala KPPN Yogyakarta, Istu Wahudi; Kepala Bagian Umum, Sukemi Mumpuni, Kepala Bidang PPA II Arvi Risnawati, dan Kepala Bidang PAPK, Eko Budiyanto.

Dalam audiensi tersebut Kepala Kanwil DJPb DIY melaporkan perkembangan pelaksanaan APBN DIY dan pemulihan ekonomi nasional DIY sampai dengan September 2020. Terkait implementasi program PEN disampaikan bahwa realisasi program PEN sudah menunjukkan akselerasi pencairan.

Dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut, Kebijakan Fiskal dalam RAPBN 2021 akan tetap diarahkan untuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong daya beli masyakarakat serta mendukung UMKM dan korporasi agar mampu kembali menjalankan usahanya.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan tentang pertumbuhan perekonomian DIY khususnya sektor industri pariwisata yang akhir-akhir ini mengalami sedikit hambatan. Untuk itu, penting untuk mempercepat penyerapan anggaran APBN dan PEN guna menggerakkan ekonomi di DIY. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY berharap dukungan dari Gubernur DIY agar mengundang lembaga atau institusi pemerintahan di wilayah DIY untuk bersama melakukan diskusi terkait penyerapan anggaran APBN dan PEN DIY.

Selain itu, pada pertemuan tersebut Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan penghargaan Pemerintah kepada Gubernur DIY karena Pemda DIY berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut atas LKPP DIY. Atas LKPP Tahun 2019 seluruh Pemda di wilayah DIY kembali meraih opini WTP.

Pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 lalu Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta diberi penghargaan atas raihan opini WTP 10 kali berturut-turut serta empat kabupaten di DIY (Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo) diberi penghargaan atas raihan opini WTP 5 kali berturut-turut.

Kulon Progo, 30 September 2020

Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Membatik Pewarna Alami dan Pengolahan Limbah bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kabupaten Kulon Progo yang diikuti oleh perwakilan dari KUBE Batik Kapanewonan Lendah Kabupaten Kulon Progo (30/9).

Kegiatan Pelatihan tahap kedua dengan instruktur dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta ini merupakan wujud dari kerjasama, sinergi, serta komitmen penuh Kanwil DJPb DIY dan Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo untuk memberdayakan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui KUBE di Kabupaten Kulon Progo.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo yang diwakili oleh Asisten Administrasi Pembangunan Perekonomian dan SDM, Bambang Tri Budi Harson; Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Kulon Progo, Yohanes Irianto; Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Kulon Progo, Adnan Widodo, Kepala Bank BPD DIY Wates, Didit Respati Setiadi; Kepala Desa Gulurejo, Sarjidi serta Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Arvi Risnawati dan tim.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean menyampaikan bahwa sejatinya pemberdayaan UMKM merupakan gerakan sinergi antar berbagai pihak, yakni Pemerintah sebagai regulator program untuk memberdayakan dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, Lembaga keuangan yang berperan dalam pemberian pinjaman/pembiayaan, serta fasilitator yang berperan dalam mendampingi UMKM.

Beliau berharap, kegiatan ini memberikan nilai tambah berupa peningkatan kompetensi dan produktifitas anggota KUBE, pertumbuhan usaha menjadi unit usaha yang tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan (sustainable) serta adanya nilai tambah bagi masyarakat sekitar sebagai multiplayer efek atas kegiatan pendampingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Kulon Progo.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kanwil DJPB DIY juga melaksanakan fasilitasi terkait permodalan bagi KUBE dengan menggandeng Bank BPD DIY Wates melalui pembiayaan KUR Super Mikro yang memberikan pembiayaan s.d. Rp10 juta.

Beberapa kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb DIY bersinergi dengan Dinas Sosial P3A Kab Kulon Progo dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Pelaku Usaha UMKM Melalui Pendampingan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Kabupaten Kulon Progo antara lain

1. Kegiatan Pelatihan Membatik: Pewarnaan dan Meracik Warna
2. Kegiatan Pelatihan Budi Daya Ayam Petelur di Nanggulan
3. Kegiatan Pelatihan Membatik: Pewarna Alami dan Pengolahan Limbah

Yogyakarta, 28 September 2020

Tingkatkan sinergi seluruh Bidang dalam menghadapi isu-isu strategis Kanwil menjelang akhir tahun anggaran 2020, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean memimpin Rapat Pimpinan Kanwil DJPb DIY di ruang rapat Kanwil DJPb DIY lantai 2 (28/9).

Kepala Bagian Umum dan masing-masing Kepala Bidang melaporkan rencana kerja dan progres capaian kinerja sampai dengan saat ini serta tindak lanjut yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2020. Kepala Kanwil lalu memberikan arahan strategis guna pencapaian target kinerja Kanwil DJPb DIY dan peningkatan kualitas layanan Kanwil DJPb DIY.

Di samping itu, rapat juga membahas tentang pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kanwil DJPb DIY.

Arahan Pimpinan serta sinergi yang dibangun dengan baik sangat penting untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran organisasi.

Yogyakarta, 28 September 2020

Dalam rangka persiapan pelaksanaan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Implementasi Learning Organisation, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Sosialisasi Pelaksanaan Pengukuran IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation bagi seluruh Pejabat/Pegawai Kanwil DJPb DIY.

Kegiatan ini diselenggarakan di ruang rapat lantai Kanwil DJPb DIY dengan memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat/Pegawai yang melaksanakan WFH secara daring.

Kanwil DJPb DIY merupakan salah satu unit kerja yang ditetapkan sebagai unit sampel pengukuran IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.

Kepala Bagian Umum, Sukemi Mumpuni dan Kepala Subbagian Kepegawaian, Sudiyanto menyampaikan bahwa IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation ditujukan untuk mengukur sejauh mana kualitas organisasi pembelajaran dengan dukungan strategi Kemenkeu Corporate University yang mulai diimplementasikan pada seluruh Unit Eselon I Kementerian Keuangan mulai tahun 2020.

Yogyakarta, 25 September 2020

Dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di seluruh unit kerja lingkup Kanwil DJPb DIY, Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean bersama Kepala Bidang SKKI Nurhidayat dan tim melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas pada KPPN Wates (25/9).

KPPN Wates memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN dan RB pada tahun 2019 dan terus melakukan upaya-upaya pembangunan zona integritas sebagai bukti komitmen layanan yang lebih baik.

Kepala Kanwil DJPb DIY dalam arahannya menyampaikan hakikat pembangunan zona integritas bahwa zona integritas tidak hanya dibangun oleh pimpinan organisasi sebagai role model namun juga diikuti oleh seluruh elemen organisasi. Kepala KPPN harus memastikan bahwa pemahaman tentang pembangunan zona integritas sudah dipahami secara menyeluruh oleh seluruh pegawai KPPN serta memupuk semangat kebersamaan dan sinergi antar pegawai dalam membangun zona integritas.

Kepala Bidang SKKI menambahkan perlunya memperkuat inovasi baik bersifat IT dan non IT dengan mempertimbangkan unsur local wisdom dan berdampak secara internal maupun eksternal serta membangun island of integrity dengan menularkan 'virus' pembangunan zona integritas kepada stakeholder maupun lingkungan sekitar.

Kepala KPPN Wates, Sugiyana dan seluruh Insan Perbendaharaan KPPN Wates menyambut hangat kehadiran Kepala Kanwil dan tim di KPPN Wates. Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Yogyakarta melaporkan kepada Kepala Kanwil DJPb DIY progres pembangunan zona integritas pada KPPN Wates.

Kehadiran dan arahan dari tim Kanwil DJPb DIY menjadi pengobar semangat bagi KPPN Wates dalam memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah yang bersih dan melayani.

Yogyakarta, 24 September 2020

Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean melakukan pertemuan virtual dengan Sekretariat Jenderal DPR RI terkait pemenuhan permintaan data tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekjen DPR RI ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan UU Perimbangan Keuangan yaitu untuk mengetahui efektivitas implementasi UU Perimbangan Keuangan dan penyelenggaraan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta untuk mengetahui perlunya dilakukan perubahan, penyempurnaan, atau penggantian terhadap UU Perimbangan Keuangan.

Urgensi pemantauan terhadap UU Perimbangan Keuangan adalah bahwa UU Perimbangan Keuangan masuk dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Proritas Tahun 2020. Dengan demikian, hasil pemantauan terhadap UU Perimbangan Keuangan dalam bentuk analisis dan evaluasi dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi terkait dengan rencana revisi UU Perimbangan Keuangan sebagaimana telah disepakati oleh Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan HAM RI.

Para Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY serta Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain dan Dana Transfer Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Yudi Kristianto turut hadir dalam kegiatan ini.