Bandung, 20 Januari 2017 - Mengawali pengelolaan kinerja di tahun 2017, diselenggarakan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five Kanwil Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017 bertempat di Aula Utama Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat.
Ibu Yuniar Yanuar Rasyid (Kakanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat) menandatangani kontrak kinerja Kemenkeu-Two untuk seluruh jajaran Pejabat Eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Kemenkeu-Four bagi eselon IV, dan Kemenkeu-Five bagi pelaksana.
Penandatanganan tersebut merupakan simbol komitmen seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dalam mengejawantahkan 13 Sasaran Strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diemban oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tahun 2017. Beberapa indikator yang ditargetkan untuk tercapai adalah kepuasan satuan kerja terhadap layanan instansi vertikal, kualitas Kajian Fiskal Regional, kualitas laporan keuangan pemerintah, pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran, monitoring dan evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta kompetensi pegawai.
Penetapan kontrak kinerja juga menegaskan peran aktif Ditjen Perbendaraan dalam mengawal nawacita, antara lain melalui pembinaan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran khususnya yang dialokasikan untuk program-program prioritas dalam APBN. Proses penyaluran dana desa dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang dilakukan oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan menjadi salah satu contoh perwujudan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Penyempurnaan kebijakan KUR dan pemanfaatan Sistem Informasi Kredit Program yang dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawacita ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
