Bandung, 10 Februari 2017 - Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat menargetkan lima KPPN di Jabar mednapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi pada 2017. Hal tersebut bagian dari upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri PAN RB Nomor 52 Tahun 2014.

Ibu Yuniar Yauar Rasyid (Kakanwil DJPBN Prov. Jabar) menyampaikan bahwa sejak tahun 2005 Kementerian Keuangan telah melakukan pencanangan bebas korupsi melalui transformasi kelembagaan, reformasi birokrasi serta peningkatan pelayanan KPPN. Perubahan tersebut dilakukan melalui penggunaan TI, penyempurnaan SOP, assessment mulai dari tingkat Pelaksana sampai dengan Eselon II. Pencanangan pembangunan zona integritas ini dihadiri oleh Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Susy Susilawati, Subarji mewakili Pengadilan Tinggi, Toto Sutrianto mewakili Polda Jabar dan Sunandar mewakili Kejaksaan Tinggi Jabar sekligus menandatangani piagam pencanangan pembangunan zona integritas. Pencanangan ini selain sebagai bentuk transformasi birokrasi juga sebagai komitmen nyata dalam melawan dan bersih dari korupsi. 

Kanwil DJPBN Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus menjadi pendorong dan penggerak reformasi birokrasi untuk pencapaian layanan publik terbaik.