Bandung,12 Maret 2017- Bertempat di Ruang Rapat Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro nomor 59 Bandung, dilaksanakan FGD Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

FGD ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat beserta para Kepala Bidang dan Kabag Umum, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Banten beserta Kepala Bidang PPA I dan II, dan Kepala KPPN, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPB Provinsi DI Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Bidang PPA I, dengan nara sumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, serta Kepala KPPN Bandung I dan KPPN Bandung II.

Pada kesempatan tersebut dibahas perkembangan terkini terkait penyaluran Dana DAK Fisik dan Dana Desa yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), dimana mulai bulan April 2017 akan disalurkan oleh 171 KPPN seluruh Indonesia, kecuali KPPN di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian sesuai dengan arahan Bapak Presiden, akan dilaksanakan simplifikasi SPJ Bantuan Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana simplifikasi telah dilakukan dalam proses laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dapat dirasakan oleh satuan kerja, seluruh Kanwil DJPB diminta dapat menyajikan success story satuan kerja di wilayah kerjanya.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan PMK-10/PMK.02/2017 tentang Revisi Anggaran TA 2017, dimana terdapat beberapa perubahan kebijakan dari peraturan sebelumnya. Disampaikan juga tugas-tugas baru yang akan dilaksanakan oleh KPPN dan Kanwil DJPB menindaklanjuti surat Menteri Keuangan nomor S-153/MK.05/2017 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran K/L tahun 2017, terkait koordinasi dengan satker di wilayah kerjanya agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.