Bandung, 10 Mei 2017 - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Jawa Barat dari tahun 2011-2015 sudah meningkat pesat dengan membesarnya jumlah Pemerintah Daerah yang meraih Opini WTP, namun masih terkendala dalam hal:
- Regulasi dan Kelembagaan
- Sumber Daya Manusia
- Teknologi Informasi
- Tindak Lanjut atas Pemeriksaan
- Sistem Pengendalian Intern
- Sinergi Implementasi Akrual
Kanwil Ditjen Perbendaharaan adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan keuangan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka pelaksanaan pembinaan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi menyiapkan bahan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan implementasi sistem akuntansi pemerintah daerah yang salah satu wujudnya adalah dengan menyelenggarakan Focus Group Discussion kepada Pemerintah Daerah sehingga diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Jawa Barat dapat menyusun dan menyampaikan LK tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang akurat, tepat dan akuntabel, sehingga semakin meningkatkan kualitas LKPD Tahun 2016, dalam rangka upaya mendapatkan dan atau mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kepada petugas penyusun Laporan Keuangan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Jawa Barat akan diberikan pengetahuan dan bimbingan untuk mengetahui solusi atas permasalahan, memahami proses bisnis dan output dari penyusunan laporan keuangan dan hubungan antar laporan sehingga petugas penyusunan laporan keuangan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lingkup Jawa Barat dapat melakukan telaah dan analisa terhadap laporan keuangan, sehingga apabila terdapat kekeliruan atau ketidaklaziman suatu laporan/data pada laporan keuangan unit akuntansinya dapat melakukan langkah perbaikan yang cepat, tepat, dan akurat.
Focus Group Discussion diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2017 di Aula Utama Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat dengan dihadiri 56 petugas penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari 28 Pemerintah Daerah Mitra Kerja Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, 12 Pejabat Kepala Seksi Vera/KI KPPN lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat serta dihadiri 12 Pegawai Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat meliputi semua Kepala Bidang/Bagian dan Pejabat/Pelaksana Bidang PAPK dengan narasumber Kepala Seksi Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara dan Unit Khusus Direktorat APK Bapak Didied Ary Setyanang, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Bapak Arman Syifa, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Pemda Provinsi Jawa Barat Ibu Rina Rodianingsih, adapun materi-materi yang disampaikan antara lain berupa: Strategi Meraih/Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, Kiat-kiat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Mencapai Opini WTP, LKPD sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
