Bandung, 5 Agustus 2020 - Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian baik secara mikro/rumah tangga maupun secara makro regional dan nasional. Diperlukan berbagai langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk mengurangi dampak negatif dari Covid-19. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, pemerintah telah menetapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan berbagai kebijakan untuk membangkitkan kembali roda penggerak perekonomian nasional. Untuk itu diperlukan pula peran pemerintah daerah agar proses pemulihan ekonomi dapat cepat terlaksana.
Dalam rangka mensinergi antara program pemulihan ekonomi nasional dengan pemulihan ekonomi daerah khususnya di Jawa Barat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Program Pemulihan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi zoom dengan Narasumber Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bapak H.M. Taufik Budi Santoso dan Ibu Sofia Rita Diana Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Prov. Jabar serta moderator Agustian Hendra dengan dihadiri oleh Bappeda/Bapelitbang Kabupaten/Kota Seluruh Jawa Barat.
Acara FGD dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Prov. Jabar, Bapak Sahat MT. Panggabean. Dalam sambutannya mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang sangat besar tidak hanya bagi kesehatan masyarakat namun juga bagi perekonomian dan untuk memulihkannya diperlukan berbagai langkah-langkah yang cepat dan tepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Beliau menjelaskan maksud diselenggarakannya acara FGD ini agar dapat membuka wawasan dan pengetahuan bagi semua perserta bagaimana strategi dan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat serta memberikan masukan bahan dalam penyusunan Kajian Fiskal Regional Jawa Barat. 
Dalam paparannya, M. Taufik menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 juga memberi dampak pada kesehatan dan perekonomian bagi masyarakat Jawa Barat dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa barat yang menurun pada triwulan I dan II yang berimbas pada sektor pariwisata, UMKM, terjadinya PHK dan menurunnya ekspor serta naiknya angka kemiskinan.
Lebih lanjut Beliau mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan refocusing program dan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 seperti kesehatan, jaring pengaman sosial, penanganan dampak ekonomi dan operasional gugus tugas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyiapkan program pemulihan ekonomi Jawa Barat, melakukan adaptasi kebiasaan baru (AKB) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, pembentukkan Satgas Pemulihan Ekonomi Daerah dan skenario pemulihan ekonomi melalui penyelamatan (rescue), pemulihan (recovery) dan penormalan (normalization). Taufik juga menjelaskan tentang penggunaan dana Pinjaman Daerah sebesar Rp4 triliun untuk infrastruktur sosial, infrastruktur logistik, Perumahan MBR, penataan Kawasan khusus dan infrastruktur lingkungan.
Dengan sinergi dan sinkronisasi program pemulihan ekonom nasional dan daerah diharapkan dapat mempercepat dalam pemulihan ekonomi, sehingga masyarakat dapat kembali meningkat tingkat kesejahteraanya, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. ts-06/08/2020
