Bandung, 3 Februari 2021 - Dalam rangka mendukung terwujudnya Good Governance melalui Pengelolaan Keuangan Negara yang terbuka dan bertanggung Jawab (memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi), Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat mengadakan Sosialisasi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara dengan tema “Langkah-Langkah Strategis Pengelolaan Anggaran Tahun 2021”. Acara yang diselenggarakan secara daring ini dihadiri oleh 380 peserta dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kementerian/Lembaga, dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di wilayah kerja Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat.
Beberapa hal yang disampaikan oleh para Narasumber bahwa perencanaan anggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena bertujuan untuk pelaksanaan program kerja pemerintah dalam mensejahterahkan masyarakatnya. Dalam pengalokasian anggaran baik untuk Kementerian/Lembaga dan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa didasarkan pada ketentuan dan aturan yang ditetapkan serta Rencana Kerja Pemerintah sesuai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden yang di jabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementarian/Lembaga (RKA K/L). Wujud pengelolaan keuangan negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). APBN/APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR/DPRD. APBN maupun APBD memuat daftar rincian penerimaan dan pengeluaran untuk jangka waktu satu tahun.
Perencanaan dimulai dengan Siklus penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementarian/Lembaga (RKA-K/L) sesuai dengan penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Berdasarkan penetapan ini, K/L mengevaluasi baseline (angka dasar) dan mengajukan usulan inisiatif baru.
Disebutkan juga bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan secara terus menerus dan berkesinambungan harus diupayakan agar akuntabilitas dan kualitas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tetap terjaga, dengan meraih salah satu indikator, yaitu opini terbaik dari BPK, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di tengah pandemi Covid-19 pengelolaan keuangan negara tetap harus terjaga secara kualitas, efektif, efisien, tranparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, peningkatan sinergi antara pemerintah pusat maupun pemerintah Daerah termasuk dengan pihak swasta serta pihak terkait lainnya (Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum) agar setiap kebijakan penganggaran dapat terhindarkan dari moral hazard seperti penyelewengan anggaran, duplikasi maupun ketidaktepatan penyaluran anggaran.
Dengan pelaksanaan acara sosialisasi ini diharapkan agar para Peserta sebagai bagian dari masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk menemukan solusi dan strategi untuk mengatasi permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Barat melalui pengelolaam keuangan negara yang berkualitas.
