Bandung, 27 Mei 2022- Perwakilan Kementerian Keuangan kembali merilis Kinerja APBN Jawa Barat bulan April 2022 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pengelolaan APBN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. APBN sampai dengan bulan April 2022 masih terus memberikan kinerja yang optimal dalam upaya pemerintah melanjutkan pemulihan sosial, ekonomi, mendukung reformasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta penguatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemda dan Satker lainnya.
Kasus harian Covid-19 di Jawa Barat terus mengalami penurunan, pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat salah satunya dengan kebijakan pelonggaran Mudik oleh pemerintah berdampak terhadap peningkatan perekonomian Jawa Barat. Triwulan I 2022 perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,61 persen. Tantangan ke depan dalam pengelolaan APBN, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat.
Untuk itu, kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini salah satunya tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis. Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dan dijalankan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.
Kinerja APBN terus dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi yang akan dilanjutkan disertai penebalan bantuan sosial dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.
Kinerja Positif APBN masih Berlanjutkan
Sampai dengan 30 April 2022, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah di Jawa Barat tercatat sebesar Rp49,28 triliun atau 41,82 persen dari target APBN tahun 2022. Capaian tersebut lebih tinggi Rp12,82 triliun dari periode yang sama tahun lalu, melanjutkan tren kinerja positif yang terjadi pada bulan Maret 2022. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah di Jawa Barat tumbuh 35,16 persen (yoy).
Secara nominal, realisasi komponen penerimaan yang bersumber dari perpajakan mencapai sebesar Rp47,74 triliun atau 42,05 persen dari target APBN dan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,54 triliun atau 35,6 persen dari target APBN. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 35,96 persen (yoy) dan 14,46 persen (yoy).
Capaian realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai. Dari sisi penerimaan pajak, hingga akhir April 2022 capaian tercatat sebesar Rp33,47 triliun atau 41,88 persen terhadap target APBN. Penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 37,21 persen secara (yoy). Secara nominal, penerimaan pajak didorong pertumbuhan positif dari komponen Pajak Penghasilan (PPh) tumbuh sebesar 43,71 persen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tumbuh sebesar 30,96 persen, dan Pajak Bumi dan Bangunan tumbuh sebesar 34,18 persen. Penerimaan Pajak sangat baik dan tumbuh positif, dampak harga komoditas, pemulihan ekonomi, dan dampak kebijakan (phasing-out insentif fiskal dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS)). Ke depannya, penerimaan pajak diperkirakan akan mengalami normalisasi. Realisasi PPS di Jawa Barat sampai dengan April 2022 sebesar Rp729,78 miliar dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 4.901.
Penerimaan Pajak sampai dengan April 2022 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 79,94 persen penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat. Mayoritas sektor utama penerimaan pajak terus melanjutkan tren pertumbuhan yang positif bulan sebelumnya. Sektor industri pengolahan dan perdagangan tumbuh double digits dimana kinerjanya didorong oleh peningkatan produksi, ekspor dan impor, serta konsumsi akibat pulihnya permintaan global dan domestik dimana masing-masing tumbuh 48,06 persen (yoy) dan 19,59 persen (yoy). Sektor Kegiatan Jasa Lainnya tumbuh sebesar 5,33 persen, Sektor Real Estat kinerjanya didorong oleh pertumbuhan aktivitas konstruksi yang tumbuh 3,81 persen (yoy). Selain itu, kinerja sektor Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh positif sebesar 3,15 persen karena peningkatan setoran PPh 21, profitabilitas mulai membaik.
Penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai di Jawa Barat, realisasinya sampai dengan akhir April 2022 mencapai sebesar Rp14,27 triliun atau 42,47 persen terhadap target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 33,1 persen (yoy). Kinerja kepabeanan dan cukai berdasarkan nominal dan pertumbuhannya tercatat positif dan tumbuh siginifikan di semua komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai sebesar Rp363,38 miliar atau 51,67 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 87,32 persen (yoy) karena didorong kinerja impor Jawa Barat, terutama mesin dan perlengkapan elektrik, mesin dan peralatan mekanis serta kain rajutan. Selanjutnya, penerimaan Cukai mencapai Rp13,9 trilliun atau 42,28 persen dari target APBN 2022 dengan tumbuh sebesar 32,10 persen (yoy).
Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp1,54 triliun atau 35,6 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 14,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pencapaian realisasi PNBP di Jawa Barat tersebut terutama bersumber dari realisasi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) masing-masing sebesar Rp983,29 miliar dan Rp557,62 miliar. PNBP lainnya tumbuh terutama didorong komponen PNBP Biaya Pendidikan, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, PNBP Pelayanan Pertanahan, PNBP Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan PNBP Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Realisasi Belanja Negara
Di bulan April 2022, APBN terus melanjutkan kinerja yang optimal. Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp33,39 triliun atau 30,22 persen dari target APBN 2022. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp10,90 triliun atau 24,82 persen dari target APBN 2022 dan masih mengalami kontraksi sebesar 2,51 persen. Rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat disebabkan rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Kinerja penyerapan belanja di Jawa Barat untuk bulan-bulan selanjutnya diharapkan semakin membaik untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan target pembangunan.
Belanja Pemerintah pusat melalui Belanja Kementerian/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran Tunjangan Hari Raya, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Kinerja penyerapan belanja menjelang akhir triwulan II 2022 diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi belanja barang K/L dan belanja modal untuk berbagai proyek pembangunan di Jawa Barat seperti pengembangan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya, pelayanan transportasi perkeretaapian, pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, pengembangan jaringan irigasi permukaan, rawa, dan non-padi, serta program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Selanjutnya, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp22,49 triliun atau 33,78 persen target APBN 2022. Belanja TKDD masih tumbuh negatif sebesar 0,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan masih ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu realisasi DBH sebesar Rp733,60 miliar atau 13,37 persen masih mengalami kontraksi sebesar 74,27 persen, sedangkan realisasi DAU sebesar Rp13,60 triliun atau 41,67 persen dari pagu dengan tumbuh sebesar 9,49 persen. Sementara itu, penyaluran DAK Non Fisik tumbuh negatif sebesar 1,13 persen atau sebesar Rp5,98 triliun sudah tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Sedangkan untuk realisasi DAK Fisik di Jawa Barat sebesar Rp2,09 miliar atau 0,06 persen masih mengalami kontraksi sebesar 88,75 persen. Untuk realisasi Dana Desa tumbuh cukup signifikan sebesar 60,97 persen dibandingkan bulan April tahun 2021 dengan nilai nominal sebesar Rp2,16 triliun atau 35,15 persen dari pagu.
Realisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa s.d. Bulan April 2022 sebesar Rp694,64 miliar yang disalurkan kepada 639,7 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada 4.906 Desa di Jawa Barat. Sedangkan realisasi Program PC-PEN tahun 2022 untuk Perlinsos sampai dengan April 2022 di Jawa Barat untuk program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp2,06 triliun untuk 1.74 juta KPM dan Program Sembako sebesar Rp2,37 triliun untuk 1,32 juta KPM.
