Dana Pemda di Perbankan secara Nasional per Mei 2022 mencapai Rp200,75 triliun, naik Rp 9,18 triliun (4,79%) dari posisi bulan April 2022 dan agregat dana pemda se-Jawa Barat di perbankan berada di posisi ketiga terbesar yaitu sebesar Rp17,07 triliun, naik Rp1,06 triliun (6,62%) dari posisi bulan April 2022 (Sumber : Data Bank Indonesia (Laporan Bank Umum Terintegrasi / LBUT). Sementara di sisi lain, realisasi belanja di wilayah Provinsi Jawa Barat sampai dengan bulan Mei 2022 belum optimal/masih relatif rendah, yaitu sebesar 25,5%, walaupun masih berada di atas rata-rata nasional 20,9%. Kondisi tersebut menjadi perhatian Menteri Keuangan dan juga Presiden Joko Widodo yang pada saat Penyerahan DIPA 2020 pada tanggal 14 November 2019 menyampaikan agar Menteri, Kepala-Kepala lembaga, dan Kepala Daerah memastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang terserap, namun yang paling penting output yang dicapai dan manfaatnya ke masyarakat.
Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Barat yang bertugas untuk memberikan pembinaan, bimbingan teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan untuk mewujudkan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel dan berkualitas, serta melakukan analisis dan kajian yang dituangkan dalam Laporan Statistik Keuangan Pemerintah atau sering disebut Government Financial Statistics Strategis, pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 menyelenggarakan Focus Group Discussion/FGD dengan tema “Optimalisasi Idle Cash untuk mendukung Percepatan Belanja di Daerah”. FGD dilaksanakan secara hybrid yang dihadiri oleh perwakilan BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat pada 28 pemda prov/kab/kota se-Jawa Barat.
Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat, Bpk. Ade Rohman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut atas rencana kerja pada nota
kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemda agar berkualitas dan berkinerja tinggi. FGD menghadirkan narasumber Bpk. Sandi Firdaus, Kepala Kepala Sub Direktorat Data Keuangan Daerah-Ditjen Perimbangan Keuangan dan Bpk. Aditya Ardhi Nugroho, Kepala Seksi KPKPU Subdit SALK pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan-Ditjen Perbendaharaan.
Pada kesempatan tersebut dibahas mengenai perbedaan persepsi Idle Cash pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kondisi dana pemda yang mengendap di Perbankan, pengelolaan kas Pemerintah, dan percepatan Belanja untuk mengurangi Idle Cash. Para peserta sangat antusias untuk berdiskusi dalam rangka mencari solusi untuk mengelola kas dengan baik dan melakukan langkah-langkah percepatan realisasi belanja. Diharapkan kegiatan FGD ini dapat bermanfaat bagi pemda untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
