Dalam rangkaian proses reformasi keuangan negara, penerapan akuntansi berbasis akrual dan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antarnegara.
Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah juga digunakan oleh lembaga rating, seperti Moodys dan Standard and Poors, dalam melakukan penilaian rating terhadap penerbit obligasi. Penilaian rating tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat bunga obligasi. Berkat reformasi di segala bidang termasuk reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang cukup disegani di kancah perekonomian internasional yang ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia ke posisi Investment Grade, sehingga dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara maju.
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan serta pentahapan pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah yang berguna dalam rangka perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah.
Konsolidasi Fiskal dan Statistik Keuangan Pemerintah ini bermanfaat dalam menyediakan informasi fiskal dan keuangan yang lebih komprehensif dan lebih andal bagi pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan, memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas pemerintahan, dan untuk menilai kinerja fiskal pemerintah. Statistik Keuangan Pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makro ekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, informasi konsolidasi Statistik Keuangan Pemerintah juga digunakan oleh lembaga rating, seperti Moodys dan Standard and Poors, dalam melakukan penilaian rating terhadap penerbit obligasi. Penilaian rating tersebut akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi tingkat bunga obligasi. Berkat reformasi di segala bidang termasuk reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, berangsur-angsur Indonesia menjadi negara yang cukup disegani di kancah perekonomian internasional yang ditandai dengan naiknya peringkat Indonesia ke posisi Investment Grade, sehingga dapat dikatakan sejajar dengan negara-negara maju.
Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa penyusunan laporan Statistik Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics) telah menjadi salah satu milestone di dalam upaya reformasi pengelolaan keuangan negara terutama dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat telah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas laporan keuangan serta pentahapan pengembangan dan penerapan Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (high level mapping) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keuangan pemerintah tingkat wilayah yang berguna dalam rangka perencanaan, analisis dan pengambilan kebijakan fiskal daerah.
