Semarang, 28 Februari 2020,
Semarang, Liputan djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Pada Jumat 28 Februari 2020, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR. Ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR ke Provinsi Jateng. Bertempat di Kantor Perwakilan BI Jateng, rapat diisi dengan paparan jawaban atas pertanyaan Komisi XI yang telah disampaikan sebelumnya. Yang dilanjutkan dengan pendalaman oleh para anggota Komisi XI.
Dalam sambutannya, Pimpinan Komisi XI menjelaskan maksud kunjungan kerja tersebut, yaitu untuk mengetahui tujuan pelaksanaan tugas BI di Jateng terutama apakah besaran nilai tukar rupiah dapat meningkatkan dunia usaha di Jateng dan memastikan pertumbuhan ekonomi Jateng dapat meningkat dari tahun ke tahun. Komisi XI juga ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan fiskal dan kekayaan negara yang dipisahkan di Jateng dan pendapatan negara yang dihasilkan dari Jateng, serta ingin mendapatkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan di Provinsi Jateng.
Untuk itu, selain jajaran BI Jateng sebagai tuan rumah, hadir pula seluruh Kepala Kanwil unit Kemenkeu di Jateng dan BPK Jateng.Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jateng memberikan jawaban atas 4 pertanyaan Komisi XI, yaitu terkait PNBP SDA Migas maupun Non Migas, proyek strategis nasional, perkembangan belanja APBN dan APBD serta penyaluran DBH di Jawa Tengah.
"DBH di Jawa Tengah mengalami fluktuasi, dengan porsi DBH terbesar diperoleh Pemprov Jateng, diikuti Kota Semarang, Kudus dan Blora," ungkap Sulaimansyah, Kepala Kanwil DJPb Prov Jateng, sebelum mengakhiri paparannya.
Pada sesi pendalaman, sebagai respon pertanyaan anggota Komisi XI tentang Dana Desa, Sulaimansyah menyampaikan beberapa penjelasan terkait perubahan kebijakan penyaluran dana desa termasuk penyaluran dana BOS. Perubahan kebijakan tersebut khususnya ditujukan untuk mempercepat belanja dana desa dan dana BOS dengan menyalurkan langsung ke Rekening Kas Desa dan rekening sekolah. Untuk itu, Kanwil DJPb Jateng telah melakukan sinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.