Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun ini sampai akhir Februari telah mencapai Rp 768,60 miliar.

Disalurkan kepada 17.703 debitur, meningkat sebesar 24,75 persen dari periode yang sama tahun lalu yang terealisasi sebesarRp 578,39 miliar.

Penyaluran terbesar oleh BRI sebesar Rp 586 miliar kepada 16.070 debitur. Target penyaluran KUR di Kalimantan Selatan sebesar Rp 6,06 triliun dan baru terealisasi sebesar 12,68 persen.

Kanwil Ditjen Kanwil Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, menjelaskan, pemerintah masih memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 3 persen sampai 30 Juni 2022 untuk debitur dengan kolektibilitas 1 atau 2 (lancar).

Sedangkan untuk Penyaluran Ultra Mikro (UMi) baru mencapai Rp 4,27 miliar yang disalurkan kepada 1.144 debitur, yang didominasi oleh Penyalur Koperasi Mitra Dhuafa sebesar Rp 2,65 miliar atau 61,11 persen.

Pembiayaan Ultra Mikro ini bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat untuk usaha mikro yang tidak dapat difasilitasi oleh KUR (feasible and non bankable).

Dalam penyaluran UMi, penyalur wajib melakukan pendampingan usaha kepada seluruh debiturnya.

Salah satu pelaku UMKM Kalsel, Ummi Kalsum, Minggu (3/4/2022), mengaku bersyukur dengan program KUR tersebut karena bisa mengurangi beban untuk belanja modal.  "Kalau tidak dibantu berat juga bagi kami," terangnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Nurholis Huda)

Hari Kamis 24 Maret 2022 bertempat di PMI Kota Banjarmasin Pegawai Kanwil DJPb Kalsel melakukan donor darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan Ke-18 Tahun 2022. Semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat bagi pasien yang sedang membutuhkan tambahan darah....

Kondisi perekonomian  Kalimantan Selatan memasuki bulan Februari 2022 masih memperlihatkan prospek pemulihan perekonomian yang terus berlanjut. Dalam periode triwulan pertama tahun 2022,  aktivitas perekonomian masyarakat pada bulan Februari 2022 masih menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi regional secara tahunan   maupun triwulanan  yang cukup menggembirakan. Sementara itu, peningkatan kasus aktif Covid di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2022 menunjukkan  peningkatan yang cukup siginifikan  walaupun kasus aktif Covid di Kalimantan Selatan masih lebih rendah (3,48) dari pada rata-rata kasus nasional ( 7.77 ) . 

Masih tingginya harga beberapa komoditi ekspor terutama batubara dan CPO menjadi penopang utama pertumbuhan perekonomian Kalimantan Selatan pada bulan Februari 2022. Hal tersebut  sangat kondusif terhadap kondisi fiskal Kalimantan Selatan awal tahun.  Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun yang lalu maka menunjukkan kondisi awal tahun ini yang lebih baik .  

Hal tersebut tampak dari jumlah pendapatan negara yang berhasil dihimpun selama bulan Februari 2022  yang menunjukkan angka sebesar Rp.1,97 Trilyun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 73,17 % dari periode yang sama tahun yang lalu dengan selisih lebih tinggi sebesar Rp. 833,33 Milyar.  Sementara itu di sisi belanja negara pada bulan Februari 2022 di wilayah Kalimantan Selatan sudah dicairkan dana sebesar Rp. 3,07 Trilyun. Angka realisasi belanja tersebut lebih rendah Rp. 205,34 milyar dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 atau turun sebesar 24,08 %. 

18—19 Maret 2022 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah Semester I Tahun 2022. Rapat Koordinasi Wilayah ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pimpinan Terbatas Kantor Pusat DJPb sekaligus bentuk elaborasi untuk menyusun strategi yang jelas guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Rakorwil tersebut dipimpin oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan dihadiri seluruh pejabat administrator dan perwakilan pejabat pengawas serta pegawai pada Kanwil DJPb dan KPPN. 

Rapat Koordinasi Wilayah semester ini dibuka di KPPN Pelaihari dan dilanjutkan dengan Rapat komisi di Novotel Hotel. Rapat komisi yang terbagi menjadi Komisi Handal, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal membahas isu-isu strategis, seperti:

1. Suksesi Implementasi SAKTI
2. Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
3. Optimalisasi  Implementasi  Halaman  III  DIPA  selaku Bendahara Umum Negara
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja 
5. Penguatan  Peran  Kanwil  dan  KPPN  dalam  Regional Chief Economist

Hasil pembahasan Rakorwil telah merumuskan beberapa rekomendasi langkah-langkah strategis di tingkat Kanwil DJPb dan KPPN yang dituangkan dalam bentuk Matriks Tindak Lanjut (MTL) untuk dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Realisasi TKDD di Kalimantan Selatan hingga 1 Maret 2022 telah mencapai Rp2.463,3 M dengan rincian Dana Bagi Hasi (DBH) sebesar Rp731,7 M dengan rincian realisasi yang berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batu Bara, Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) telah mencapai Rp1.655,7 M. Realisasi Dana Alokasi Fisik (DAK Fisik) belum teralisasi di seluruh Kabupaten dan Kota. Sedangkan Realisasi Dana Alokasi Non-Fisik (DAK Non-Fisik) telah mecapai Rp5,06 M berasal dari Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Kecil, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan Dana Fasilitas Penanaman Modal. Untuk Dana Insentif Daerah telah terealisasi sebesar Rp0,95 M. Terakkhir, untuk Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp69,8 M dengan rincian Kabupaten/Kota yang telah tersalurkan yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara keseluruhan realisasi TKDD di Kalimantan Selatan s.d. Maret 2022 telah mencapai 14,58% dari pagu yang ditetapkan yaitu sebesar Rp4.304,9 M.