KOLABORASI PENGENDALIAN INFLASI

A. DASHBOARD

B. PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL

Pertumbuhan Ekonomi. Ekonomi Lampung triwulan II-2022 tumbuh 5.22 persen (yoy), dan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Lampung semester I tahun 2022 dibanding semester I tahun 2021 tumbuh sebesar 4.07 persen. Pertumbuhan ekonomi Lampung secara q-to-q dipengaruhi produksi komoditas pangan yang mengalami peningkatan dengan pengungkit utama padi dan ubi kayu, sedangkan secara yoy didominasi oleh peningkatan produksi jagung, kedelai, dan ubi kayu. Produksi komoditas perkebunan meningkat ditandai adanya panen kopi di Lampung Barat, peluncuran desa devisa lada hitam di Lampung Timur.

Inflasi/Deflasi. Lampung mengalami deflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 0.41 persen, lebih tinggi dibanding deflasi nasional yaitu sebesar 0.21 persen. Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang tertinggi deflasi pada Bulan Agustus 2022 yaitu sebesar 0,93 persen. Komoditas terbesar yang memberikan andil dalam pembentukan deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, bawang merah, minyak goreng, dan tomat. Di sisi lain kelompok pengeluaran pendidikan justru mengalami inflasi sebesar 8,44 persen baik dari sub kelompok pendidikan dasar dan usia dini hingga pendidikan tinggi, hal ini dipicu oleh naiknya biaya sekolah di tahun ajaran baru akibat penyesuaian biaya operasional sekolah pasca pandemi. Tingginya inflasi pada sektor pendidikan harus menjadi perhatian bersama agar pengalokasian dana pendidikan dari APBN lebih tepat sasaran.

C. ANALISIS REALISASI APBN & APBD REGIONAL, DAN HUBUNGAN REALISASI APBD DAN TKDD

 1. KINERJA APBN

Pendapatan Wilayah Lampung mengalami kenaikan sebesar Rp1,76 Triliun atau 23,34 persen (yoy), kenaikan terbesar disumbangkan oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp2,59 Triliun atau 36 persen dari total penerimaan. Sedangkan growth terbesar dialami oleh Bea Keluar yaitu sebesar 125,69 persen (yoy). Naiknya penerimaan Bea Keluar disebabkan kenaikan nilai ekspor dari golongan barang Lemak dan Minyak Hewan/Nabati (CPO). Belanja negara mengalami perlambatan sebesar Rp1,31 Triliun atau minus 6,54 persen. Penyebab utama adalah masih rendahnya realisasi Belanja Modal yaitu 30,02 persen diakibatkan belanja modal disebabkan pengadaan barang dari luar negeri yang mengharuskan indent dan memakan waktu yang lama. Belanja DAK Fisik per 31 Agustus 2022 baru terserap 28,7 persen disebabkan keterbatasan SDM. Sedangkan TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp142 miliar atau 1,02 persen, realisasi tertinggi adalah penyaluran DAU sebesar 75 persen dan dana desa sebesar 72,44 persen.

Proyeksi Penerimaan pada bulan Agustus 2022 understated sebesar Rp75,46 miliar dengan rincian realisasi Pajak lebih tinggi Rp119,48 miliar, realisasi Bea Cukai lebih rendah Rp10,36 miliar, dan realisasi PNBP dan Hibah lebih rendah Rp33,66 miliar. Pada bulan Agustus 2022, penerimaan pajak diproyeksikan Rp534,90 miliar, Bea Cukai Rp126,77 miliar dan PNBP/Hibah Rp91,87 miliar. Deviasi Pendapatan bulan Agustus 2022 sebesar Rp119,48 miliar, disumbang oleh deviasi pajak disebabkan oleh peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari Pajak Penghasilan Final non migas dengan presentasi kenaikan sebesar 16,11 persen, dan PPN & PPnBM sebesar 1,52 persen.  Kemudian juga diakibatkan deviasi Bea Cukai bulan Agustus 2022 sebesar Rp10,36 miliar disebabkan adanya perubahan target dan harga referensi CPO yang turun dari bulan sebelumnya. Sedangkan deviasi PNBP dan Hibah bulan Agustus 2022 sebesar Rp33,66 miliar.

Proyeksi Belanja pada bulan Agustus 2022 overstated sebesar Rp591,85 miliar, realisasi Belanja K/L lebih rendah Rp334,66 miliar dan realisasi TKDD lebih rendah Rp257,19 miliar. Pada bulan Agustus 2022, Belanja K/L diproyeksikan Rp1.342,63 miliar dan TKDD Rp1.993,92 miliar. Deviasi Belanja K/L bulan Agustus 2022 sebesar Rp334,66 miliar karena belum optimalnya belanja modal. Deviasi TKDD bulan Agustus 2022 sebesar Rp257,19 miliar disebabkan oleh belum banyak DAK Fisik yang dapat diselesaikan oleh pihak pemerintah daerah.

2. KINERJA APBD

Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Lampung s.d. 31 Agustus 2022 sebesar Rp16,59 triliun didominasi oleh komponen Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp12,59 triliun. Realisasi Belanja APBD Provinsi Lampung s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp12,62 triliun didominasi oleh komponen Belanja Operasi Rp9.01 triliun. TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Lampung s.d 31 Agustus 2022 sebesar Rp12,59 triliun atau  76,25 persen dari total pendapatan APBD. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Lampung. Jumlah dana TKDD yang telah disalurkan Pemerintah pusat s.d 31 Agustus 2022 kepada RKUD provinsi/kabupaten/kota di regional Lampung sebesar Rp472,32 miliar.

Kanwil DJPb Lampung merekomendasi Pemda agar segera melengkapi persyaratan untuk pencairan agar realisasi dapat diselenggarakan dengan cepat.

D. CURRENT ISSUES MAKROEKONOMI DAN FISKAL

 1. Potensi Kenaikan Inflasi Karena Perubahan Tarif PPN dan BBM.

Penerimaan PPN dan PPnBM sampai dengan 31 Agustus 2022 telah mencapai 61.24 persen, sedangkan pada tahun 2021 target penerimaan hingga akhir tahun hanya tercapai 63.74 persen. Melihat tren penerimaan sampai dengan bulan Agustus 2022 diproyeksikan target penerimaan dari PPN & PPnBM diperkirakan bisa tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Perkembangan inflasi di Lampung sebagai berikut:

Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, sub kelompok makanan. Berdasarkan data penerimaan PPN & PPnBM serta perkembangan inflasi di Lampung, penyebab utama inflasi adalah kelompok pengeluaran makan, minuman dan tembakau, sub kelompok makanan merupakan salah satu pengecualian pengenaan tarif PPN, sehingga perubahan tarif PPN tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

2. Perbaikan penyaluran TKDD

Pelaksanaan TKD di Provinsi Lampung belum mampu melahirkan kemandirian fiskal pemerintah daerah (rata-rata 5 tahun terakhir TKD mencakup 70,44 persen pendapatan pemda se-Provinsi Lampung) dan cenderung mengalami surplus serta SILPA yang cukup tinggi, sehingga belum optimal berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui multiplier effect dari belanja pemerintah. Kanwil DJPb Provinsi Lampung mendukung rancangan skema baru dalam penyaluran TKD yang mengaitkan realisasi belanja atau pelaksanaan kegiatan yang didanai dengan TKD namun dalam implementasinya perlu didukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas KPPN dan Kanwil dengan tersedianya sistem/aplikasi dan proses bisnis yang ringkas baik dalam penyaluran maupun pelaporan.

3. Dampak kenaikan harga komoditas terhadap inflasi

Berdasarkan data dari BPS dan Bank Indonesia, pada bulan Agustus 2022 inflasi sebesar 0,73 persen sehingga jika dibandingkan dengan Bulan Juli 2021 inflasi mencapai angka 5,61 persen (yoy). Penyumbang utama inflasi di Lampung adalah terjadinya kenaikan harga pangan, hal ini sejalan dengan meningkatnya harga komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Tingginya harga aneka cabai disebabkan minimnya pasokan yang tersedia karena terjadi gagal panen daerah penghasil yaitu Lampung Barat dan Lampung Selatan. Hal ini sebagai dampak curah hujan dan tingkat kelembaban yang relatif masih tinggi di bulan sebelumnya. Selain itu faktor cuaca juga mengganggu pola tanam bawang merah. Upaya yang telah dilakukan Pemerrintah Provinsi Lampung melalui Tim Pengendali Inflasi daerah yaitu melakukan stabilisasi harga aneka cabai dan bawang merah.

E. PELAKSANAAN TATA KELOLA RCE DI DAERAH

Dalam rangka identifikasi isu perekonomian Lampung, Kanwil DJPb Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat Deputies ALCo pada tanggal 12 September 2022, kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus diskusi terkait current/strategis issues, local issues, dan policy response atas isu strategis di regional, selain menjadi wadah konfirmasi data untuk laporan ALCo Regional. Kanwil DJPb Provinsi Lampung juga telah menyelenggarakan koordinasi dengan Biro Perekonomian Provinsi Lampung pada tanggal 2 September 2022. Kegiatan dimaksudkan sebagai sharing session dalam rangka akselerasi kebijakan dan penyerapan anggaran dengan pemerintah daerah, dan diharapkan selanjutnya Kanwil DJPb dapat memberi insight dan merekomendasikan kebijakan fiskal kepada pemerintah daerah agar dapat sejalan dalam mendukung perekonomian Lampung. Untuk melengkapi data yang disampaikan oleh Kemenkeu Satu, dan perkembangan perekonomian regional maka pengambilan data terkait indikator perekonomian dengan melakukan update data melalui situs BPS maupun BI, yang sebelumnya data tersebut telah disediakan Bidang PAPK.

F. HIGHLIGHT FORUM KOORDINASI PENGELOLA KEUANGAN

1. Monitoring dan Evaluasi PNBP Semester I Tahun 2022. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9-23 Agustus 2022 pada Delapan Satker PNBP lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung, selain untuk memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke Kas Negara melalui aplikasi SIMPONI dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai  ketentuan, juga sekaligus sebagai wadah untuk mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja K/L dalam proses pelaksanaan anggaran terkait PNBP guna mendapatkan masukan dan umpan balik untuk perbaikan ketentuan , proses bisnis dan pelaksanaan anggaran di bidang PNBP.
2. Rapat Evaluai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2022 Lingkup Pemprov Lampung. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2022 bertempat di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tahun 2022 lingkup Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja belanja sampai dengan Bulan Juli 2022.
3. Monitoring dan Evaluasi BLU bersamaan dengan Tim dari Direktorat PPK BLU. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2022 bertempat di Tiga Satker BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kegiatan dimaksudkan sebagai sarana untuk menjaga kinerja keuangan dan layanan satker BLU, memastikan kepatuhan BLU terhadap peraturan-peraturan yang ada, dan mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan BLU.
4. Reviu KMK Remunerasi Poltekes Kemenkes Tanjung Karang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2022 bertempat di Aula Poltekes Kemenkes Tanjung Karang, kegiatan ditujukan untuk mereviu besaran remunerasi yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada Tahun 2016 dikaitkan dengan peningkatan kinerja layanan dan keuangan Tahun 2021, dan disandingkan dengan market price, dan tunjangan kinerja Kemenkes.
5. Rapat ALCo Regional dan Pembahasan Rencana Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2022 bertempat di ruang Aula Sumergow Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Kegiatan dimaksud bertujuan untuk sharing knowledge dan diskusi terkait pelaksanaan dan penyusunan laporan ALCo Regional dalam rangka memperkuat sinergi, serta mempertajam analisis dan rekomendasi kebijakan dalam rangka mendukung keberhasilan kinerja ekonomi, kesejahteraan, dan fiskal daerah. Hadir dalam acara FGD seluruh perwakilan dari Kemenkeu satu yaitu Kanwil DJBC Sumbagbar, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, dan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu. Pada kesempatan itu masing-masing perwakilan Kemenkeu Satu menyampaikan paparan proses dan tantangan pelaksanaan ALCo Regional Lampung. Sebagai narasumber pada kegiatan FGD antara lain: Mei Ling sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Tio Novita Efriani sebagai perwakilan Dit. PKN DJPb, Ariyo Bisawarno sebagai perwakilan Kantor Pusat DJP, Lanang Dwi Wirawan sebagai perwakilan Kantor Pusat DJBC, Mohammad Hilman dari DJPPR, dan Yassir Niti Samudra dari BKF Kemenkeu.

G. POLICY RESPONSES

Pada bulan Juli 2022 Lampung mengalami inflasi yaitu sebesar 0.73 persen sehingga inflasi tercatat mencapai 5,61 persen dibandingkan Juli 2021 (yoy), posisi tersebut masih berada diatas target yang ditentukan 3±1%. Secara umum, tekanan inflasi di Lampung didorong oleh meningkatnya kenaikan harga komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, rokok kretek, dan telur ayam ras. Selain karena naiknya harga pupuk kimia, tingginya curah hujan juga ikut mengganggu ketersediaan pasokan cabai dan bawang. Sedangkan terus naiknya harga pakan ternak menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam ras. Hal ini tercermin dari data inflasi tertinggi di Lampung terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,66 persen.

Postur perekonomian Lampung di Triwulan II-2022 tercatat didominasi oleh sektor lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 29,66 persen. Hal ini membuktikan bahwa perekonomian Provinsi Lampung masih kuat ditopang oleh sektor pertanian. Berkaitan dengan salah satu fungsi APBN dan APBD yaitu sebagai stimulus perekonomian, peran pemerintah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan capaian indikator makro ekonomi terjaga/stabil dari sektor pertanian. Pemerintah daerah telah melakukan terobosan melalui Kartu Petani Berjaya yang diharapkan dapat membantu distribusi bantuan pupuk menjadi lebih mudah didapatkan oleh petani dan tepat sasaran.

Realisasi anggaran sektor pertanian hingga Bulan Agustus 2022 relatif masih relatif rendah dan berada di bawah target realisasi triwulan II sebesar 50%. Realisasi APBN untuk sektor pertanian hingga Agustus 2022 baru mencapai 30,34 persen, sedangkan pada realisasi APBD urusan pertanian tercatat sebesar 30,53 persen. Sesuai data realisasi, hingga Bulan Juli 2022 realisasi Kementerian Pertanian untuk kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sudah mencapai 70 persen dari anggaran yang dialokasikan. Meskipun realisasi anggaran tidak secara langsung mempengaruhi terjadinya inflasi seperti pelaksanaan operasi pasar, namun demikian dengan realisasi anggaran pertanian lebih awal akan mendorong terjadinya proses produksi sehingga kemungkinan inflasi bisa ditekan. Kanwil DJPb Lampung merekomendasikan akselerasi realisasi anggaran APBN maupun APBD khususnya di sektor/urusan pertanian.