Program Ketahanan Pangan Lampung: KPB Tetap Menjadi Andalan

Bandar Lampung, 27 Februari 2023 – Mengawali tahun anggaran 2023, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Lampung bersama Kemenkeu Satu Provinsi Lampung dan stakeholder, mengawal kinerja anggaran melalui forum Asset and Liability Committee (ALCo). Melalui rapat ALCo tersebut diketahui bahwa pertanggal 31 Januari 2023 kinerja anggaran pemerintah berjalan positif.Adapun kinerja APBN Lampung menunjukkan pendapatan negara di Lampung tumbuh 7,63 persen (yoy) atau terealisasi Rp0,86 triliun dari target tahun 2023 yang dipatok sebesar Rp9,23 triliun.

 Dari total pendapatan tersebut, kontribusi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp742 miliar atau tumbuh sebesar 24,29 persen dibandingkan Januari 2022 (yoy) atau mencapai 8,9 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2023 sebesar Rp8,33 triliun. Tren naiknya realisasi perpajakan di awal tahun 2023, menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung terus tumbuh positif. Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 31 Januari 2023 tercatat sebesar Rp1,8 triliun, atau sebesar 6,01 persen dari alokasi belanja yang telah ditetapkan.

Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp1,54 triliun, Belanja Daerah Rp0.64 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,04 triliun sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp0,93 triliun. Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp1,21 triliun atau 79,01 persen dari total pendapatan APBD.

Fiskal Bidang Ketahanan Pangan

Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan guna mencapai ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan, pemerintah memberikan dukungan fiskal baik melalui dana APBN maupun APBD. Anggaran belanja program ketahanan pangan dalam APBN untuk Provinsi Lampung berjumlah Rp1,02 Triliun dengan realisasi sebesar Rp0,86 Triliun atau 84,45%. Alokasi tersebut masuk dalam berbagai jenis belanja seperti dalam belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp326 Miliar, DAK Fisik sebesar Rp234 Miliar, dan earmark Dana Desa sebesar Rp465 Miliar.

Di sisi lain, belanja program ketahanan pangan pada APBD Provinsi Lampung mencapai Rp4,08 miliar dengan total realisasi sebesar Rp4 miliar atau 98,04%. Dukungan program KPB yang digaungkan oleh Gubernur Lampung, turut menjadi perhatian Kepala Perwakilan Kemenkeu Lampung yang juga Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh M. Dody Fachrudin dalam rilisnya.

”Kami sangat mendukung program Kartu Petani Berjaya (KPB) dari Pak Gubernur karena program ini nyata mendukung program ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden Jokowi,” tegasnya.

Lebih lanjut Dody menyampaikan bahwa program KPB juga menurut hasil kajian kami dan tim di Kemenkeu, turut meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. ”Program ini harus terus didukung seluruh elemen masyarakat di Lampung,” pungkasnya.

Pentingnya Koordinasi Seluruh Pihak

Untuk mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan seperti penurunan kualitas lahan, kebutuhan lahan produksi, ancaman perubahan iklim, dan panjangnya rantai tata niaga diperlukan komunikasi yang efektif dari seluruh stakeholders. Pemerintah dapat melakukan revitalisasi cadangan pangan masyarakat dengan mengaktifkan kembali lumbung-lumbung padi sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat. Selain itu, pengembangan usaha masyarakat didorong agar menjadi usaha yang efisien berdaya saing dan berkelanjutan. Sosialisasi kepada masyarakat agar mengonsumsi berbagai jenis pangan tidak hanya pangan tertentu, perlu ditingkatkan agar meningkatkan kebiasaan pola pangan yang beragam. Dengan koordinasi baik oleh semua pihak, ketahanan pangan yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud.