SP – 005/WPB.08/2024 

APBN Lampung 2024 Mendukung Perekonomian di Tengah Volatilitas Global 

Lampung, 29 Mei 2024 – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Lampung hingga 30 April 2024 tetap tangguh mendukung perekonomian di tengah volatilitas global. APBN berperan sebagai pelindung perekonomian dan masyarakat dari implikasi ketegangan geopolitik global, perubahan iklim, dan krisis energi yang saat ini tengah melanda. Meskipun menghadapi berbagai guncangan tersebut, ekonomi Lampung pada Triwulan I 2024 (Januari-Maret) tetap tumbuh sebesar 3,30% (yoy). Meskipun beberapa komponen ekspor dan impor mengalami penurunan akibat ketidakpastian global, neraca perdagangan luar negeri Provinsi Lampung pada Maret 2024 masih mencatat surplus sebesar US$59,33 juta. 

Realisasi Belanja Negara hingga 30 April 2024 sebesar Rp10.191,64 miliar atau telah terserap sebesar 32,03% dari pagu. Belanja Negara dari sisi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) telah terealisasi sebesar Rp3.108,34 miliar, tumbuh 30,32% (yoy). Pertumbuhan signifikan BPP berasal dari Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang telah terealisasi Rp20,37 miliar, tumbuh 397,25% (yoy) untuk bantuan pendidikan. Realisasi Belanja Bansos terbesar disalurkan melalui UIN Raden Intan Lampung berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Belanja Pegawai juga tumbuh 17,06% (yoy), diantaranya dipengaruhi oleh pembayaran Tunjangan Hari Raya berupa gaji pokok dan tunjangan kepada ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta adanya kenaikan gaji ASN pada Maret 2024. 

Belanja Negara dari sisi Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp7.083,29 miliar, tumbuh 1,46% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh kinerja Dana Insentif Fiskal sebesar Rp17,93 miliar, yang tumbuh 234,87% (yoy); Dana Desa sebesar Rp1.022,8 miliar, tumbuh 50,62% (yoy); serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.929,9 miliar, tumbuh 8,54% (yoy), yang terdiri dari DAU Pendidikan sebesar Rp227,52 miliar dan DAU Kesehatan sebesar Rp103,70 miliar. Pemerintah berupaya meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui TKD. Keseriusan penyaluran TKD menunjukkan komitmen dalam mempercepat pembangunan di daerah. 

Pada sisi pendapatan negara, realisasi Pendapatan Negara hingga 30 April 2024 mencapai Rp3.185,13 miliar, sekitar 28,49% dari target yang telah ditetapkan. Kinerja pendapatan dari Bea Masuk, Cukai, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak menunjukkan pertumbuhan masing-masing sebesar 37,69% (yoy), 981% (yoy), dan 29,73% (yoy). Pada sektor pendapatan perpajakan, beberapa komponen menunjukkan kinerja masih positif. Pajak Penghasilan menyumbang pendapatan sebesar Rp1.332,13 miliar dengan pertumbuhan 10,82% (yoy), dan pajak lainnya menyumbang pendapatan sebesar Rp53,08 miliar dengan pertumbuhan 51,66% (yoy). 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro Terus Tumbuh Positif 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2024 mencapai Rp2.999,33 miliar dengan total 58.655 debitur penerima manfaat, meningkat signifikan sebesar 81,36% (yoy). Sektor penerima didominasi oleh sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan jumlah 38.655 debitur, serta sektor Pedagang Besar dan Eceran dengan jumlah 26.750 debitur. Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga April 2024 mencapai Rp71,7 miliar dengan total 14.203 debitur penerima manfaat. 

Perlunya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Sektor Basis Perekonomian Lampung 

Ancaman perubahan iklim global semakin jelas terasa dampaknya di seluruh dunia, termasuk di Provinsi Lampung, di mana menyebabkan penurunan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Lampung sebesar -10,97% (yoy). El Niño berkepanjangan selama beberapa waktu lalu mengakibatkan penurunan produktivitas beberapa komoditas pertanian dan pergeseran musim tanam/panen. Perubahan iklim juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut, serta dampak kepada nelayan karena titik populasi ikan semakin jauh, yang menyebabkan biaya melaut lebih tinggi. 

Beberapa rekomendasi kebijakan ke depan, antara lain: akselerasi implementasi pajak karbon per ton emisi CO2; perluasan pelatihan praktik pertanian lahan kering dengan fokus pada penggunaan benih unggul, penggunaan pupuk organik, dan penerapan irigasi tetes; serta dukungan bagi usaha yang mampu mengadopsi solusi digital dalam pengelolaan pertanian, perikanan, dan distribusi hasil.