SP – 014/WPB.08/2024

Menjelang Akhir Tahun 2024,
Percepatan Kinerja APBN Lampung Dorong Momentum Ekonomi Regional

Lampung, 30 Desember 2024 - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Lampung hingga 30 November 2024 tercatat mengalami percepatan pertumbuhan yang baik. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Negara terus meningkat signifikan selama beberapa bulan terakhir. Per 30 November 2024, Pendapatan Negara tercatat senilai Rp10.507,95 miliar, tercapai 92,12% dari target, tumbuh 13,03% (yoy) dipengaruhi Pajak Dalam Negeri, Pajak Perdagangan Internasional, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang masing-masing tumbuh 12,02% (yoy), 26,05% (yoy), dan 9,58% (yoy).

Sementara itu, realisasi Belanja Negara mencapai Rp30.293,51 miliar, 89,44% dari pagu anggaran, tumbuh 8,47% (yoy). Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang berhasil tumbuh 8,97% (yoy) dan 8,26% (yoy) mendorong kinerja Belanja Negara yang positif tersebut.

Belanja K/L telah terealisasi senilai Rp8.882,46 miliar, 79,73% dari pagu anggaran, dengan rincian antara lain: Belanja Pegawai sebesar Rp3.922,28 miliar bertumbuh 15,33% (yoy); Belanja Barang sebesar Rp3.978,75 miliar bertumbuh 7,22% (yoy); Belanja Modal sebesar Rp942,61 miliar terkontraksi -6,40% (yoy) akibat penurunan pagu anggaran; serta Belanja Bansos sebesar Rp38,82 miliar, tumbuh 19,43% (yoy).

Belanja TKD s.d. 30 November 2024 tersalur sebesar Rp21.411,06 miliar, 94,21% dari target penyaluran.  Pada November 2024, Dana Insentif Fiskal menjadi komponen dengan kinerja pertumbuhan tertinggi mencapai 21,03% (yoy), terealisasi sebesar Rp224,13 miliar; disusul dengan DAK Fisik yang tumbuh 14,53% (yoy) dengan nilai realisasi Rp1.127,28 miliar; DAU tumbuh 10,95% dengan nilai realisasi Rp13.459,13 miliar; DAK Non Fisik tumbuh 0,04% (yoy) dengan nilai realisasi Rp3.736,30 miliar; serta, Dana Desa yang juga bertumbuh 5,54% (yoy) dengan nilai realisasi Rp2.322,96 miliar.

Defisit anggaran regional Lampung hingga 30 November 2024 tercatat sebesar Rp19.785,56 miliar, mengalami pelebaran sebesar 6,19% (yoy). Defisit ini setara dengan 2,7% dari PDRB Lampung, yang masih berada dalam batas aman yaitu 3%. Angka tersebut mencerminkan pengelolaan fiskal tetap terjaga, meskipun terdapat peningkatan kebutuhan pembiayaan pelaksanaan program di regional.

Pada triwulan III 2024, perekonomian Lampung mencatat pertumbuhan positif sebesar 4,81% (yoy) dan 0,75% (qtq), didorong oleh konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama terhadap PDRB dengan porsi sebesar 60,94%, dengan pertumbuhan mencapai 4,95% (yoy). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 4,69% (yoy), mencerminkan daya beli masyarakat Lampung tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi.

Tingkat inflasi di Lampung pada November 2024 tercatat sebesar 1,50% (yoy), berada di bawah rata-rata inflasi nasional sebesar 1,55% (yoy). Tren penurunan ini menandakan keberhasilan pengendalian inflasi di wilayah Lampung. Meskipun demikian, kewaspadaan tetap diperlukan terhadap potensi penurunan daya beli masyarakat, terutama terkait komoditas pangan yang bersifat volatile. Harga bawang merah, yang secara konsisten menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, masih menjadi perhatian. Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung turut serta dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di regional Lampung, khususnya dalam mendorong Belanja Satuan Kerja (Kementerian/Lembaga) berkaitan dengan pengendalian inflasi. TPID juga menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong ketahanan ekonomi daerah sepanjang tahun 2024.

Overview Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) Akhir Tahun 2024

Hingga 30 November 2024, pembiayaan KUR senilai Rp9.588,27 miliar (tumbuh 30,65% yoy) telah disalurkan kepada 192.495 debitur. Sementara itu, pembiayaan UMi senilai Rp440,30 miliar (tumbuh 13,67% yoy) telah disalurkan kepada 78.943 debitur.

Rasio terbesar penyaluran KUR adalah melalui Skema Mikro (78,64% dari total penyaluran) dengan nilai penyaluran Rp7.540,49 miliar dan jumlah debitur 182.182 individu (tumbuh 40,97% yoy). Pertumbuhan salur terbesar berada di Kabupaten Lampung Tengah, dimana berhasil tumbuh 61,84% (yoy) dengan nilai penyaluran Rp2.209,60 miliar. Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan mendominasi penyaluran KUR dengan total 133.762 debitur, disusul Sektor Pedagang Besar dan Eceran dengan total 39.858 debitur.

Analisis Peran APBN dan APBD pada Isu Ketahanan Pangan di Provinsi Lampung

Alokasi Anggaran Belanja K/L dan TKD terkait Ketahanan Pangan di Lampung pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan, tercermin dari persentase Belanja K/L Ketahanan Pangan terhadap total Belanja Pemerintah Pusat yang menurun sekitar 0,26% (yoy) pada 2023-2024, walaupun secara pagu anggaran meningkat 0,85% (yoy) dari Rp669,80 miliar (2023) menjadi Rp675,52 miliar (2024). Pada sisi TKD, Persentase DAK Ketahanan Pangan terhadap total TKD juga menurun dari 0,98% pada 2023 menjadi 0,94% pada 2024, dibarengi dengan penurunan alokasi pagu anggaran sebesar 3,62% dari Rp221,86 miliar menjadi Rp213,82 miliar.

Sementara itu alokasi APBD Urusan Pangan Lampung juga menurun sebesar 22,75%, dari Rp17,74 miliar (2023) menjadi Rp13,70 miliar (2024), dengan porsi minimal yaitu 0,04% terhadap total APBD 2024.

Meskipun demikian, Lampung mampu mencatatkan rata-rata surplus beras sebesar 724.884 ton/tahun selama periode 2020-2024. Sekitar 57,48% dari total produksi beras di Lampung dikonsumsi secara domestik, dengan produksi padi, beras, dan konsumsi terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari BPS hingga tahun 2022, surplus beras di Provinsi Lampung secara umum dipasarkan ke sembilan provinsi lainnya yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Variasi pola rantai distribusi menghasilkan Margin Perdagangan dan Pengangkutan sekitar (MPP_T) 5,98% - 26,13%, menunjukkan fluktuasi harga yang signifikan. Fluktuasi ini menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Lampung, karena beras sering kali menjadi kontributor utama inflasi di Lampung, yang dikhawatirkan berdampak pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi lokal.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Lampung meningkat dari 76,98 (2019) menjadi 81,55 (2023), dengan predikat sangat tahan. Indeks Ketahanan Pangan Lampung dihitung berdasarkan Indeks Keterjangkauan, Indeks Ketersediaan, dan Indeks Pemanfaatan 2019-2023. Indeks Pemanfaatan (IP) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kontribusi yang paling rendah dibandingkan Indeks Ketersediaan (IK) dan Indeks Keterjangkauan (IA), menunjukkan bahwa Lampung perlu meningkatkan konsumsi efektif secara domestik.

Output Kajian Fiskal Regional Lampung oleh Kanwil DJPb Provinsi Lampung

Sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, Kanwil DJPb Provinsi Lampung secara rutin menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR) yang dirilis setiap triwulan. KFR secara apik menyajikan analisis makroekonomi dan fiskal, yang mencakup perkembangan pelaksanaan anggaran pemerintah, serta hubungan kebijakan fiskal dengan capaian perekonomian dan kesejahteraan. Adapun dokumen Kajian Fiskal Regional dapat dibaca dan diakses oleh publik melalui tautan berikut: https://bit.ly/KFRLampung.